Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi

Unit Kerja

Tahun

Unduh Excel

Komponen / Indikator

Indikator Program/Kegiatan

Unit

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Pemerintah Pusat

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Pusat

D31

Rincian Kegiatan 19 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Asistensi Penilaian Indeks Keamanan Siber untuk PSE Publik di Badan Gizi Nasional Republik Indonesia	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
2	Kegiatan Sharing Session Manajemen Risiko Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
3	Kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Ulang TTIS Tahun 2026	T 4 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	T 10 Kegiatan R –	T – R –	–
4	KegiatanBimbinganTeknis Kategorisasi SE, Identifikasi IIV, dan Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggara IIV Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
5	Kegiatan Uji Komunikasi TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
6	Kegiatan Asistensi Tanggap Insiden Siber pada kegiatan Pengawasan Kepatuhan TTIS Organisasi Pemerintah Pusat	T 2 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	T 6 kegiatan R –	T 8 kegiatan R –	–
7	Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE/Pemerintahan Digital	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
8	Kegiatan Workshop Pembinaan Peningkatan Nilai Kematangan Keamanan Siber dan Persandian Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
9	Kegiatan Workshop Pembinaan Manajemen Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
10	Kegiatan Workshop Pengelolaan TTIS/CSIRT Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
11	Kegiatan Workshop Penerapan Peraturan di Bidang Keamanan SPBE/Pemerintah Digital	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
12	Kegiatan Launching TTIS/CSIRT	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
13	Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
14	Kegiatan Pembinaan Penerapan Kontrol Keamanan Pelindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
15	Kegiatan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber bagi TTIS	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
16	Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Keamanan SPBE/Pemdigi untuk mendukung K/L pengampu layanan prioritas	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
17	Kegiatan Pendampingan dan Tindak Lanjut Audit Aplikasi Umum	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Kegiatan workshop diseminasi hasil pengukuran kematangan keamanan siber dan persandian sektor pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
19	Kegiatan Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor Pemerintahan Daerah

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Pemerintah Daerah

D32

Rincian Kegiatan 21 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran terkait Manajemen Keamanan Informasi dan Audit SPBE	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen keamanan informasi dan audit SPBE. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemahaman serta implementasi Surat Edaran.
2	Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Internal	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE. TW 2 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE.
3	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Kelembagaan, SDM, kebijakan, dan infrastruktur keamanan siber dan sandi pada provinsi baru masih dalam tahap pengembangan. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah. TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
4	Asistensi Tata Kelola Keamanan siber, Manajemen Risiko, dan audit Keamanan SPBE	T – R –	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya pemahaman dan penerapan tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE di pemerintah daerah. Memberikan asistensi dan pendampingan secara bertahap dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE.
5	Asistensi Pembentukan dan Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R –	T • 5 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penanganan insiden. TW 2 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penanganan insiden.
6	Webinar, Coaching Clinic dan Forum Berbagi Informasi Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 8 Kegiatan R –	TW 1 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala. TW 2 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala.
7	Sosialisasi Peraturan Keamanan SPBE dan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi pada Pemerintah Daerah	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami. TW 2 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami.
8	Penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan Deputi III	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Webinar Berbincang Tentang Risiko (BERISIK) #1	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Webinar Berbincang Tentang Risiko (BERISIK) #2	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
11	Webinar Berbincang Tentang Risiko BERISIK#3	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
12	EvaluasiAsistensi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 3 Stakeholder R –	T 3 Stakeholder R –	–
13	Penyusunan Profil Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
14	Asistensi Penyusunan Kebijakan Teknis, Implementasi, dan Penerapan Teknik Terkini dalam Penanganan Insiden Siber dan Workshop Penguatan CSIRT Organisasi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
15	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden TTIS Pemerintah Provinsi	T – R –	T – R –	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	–
16	Cyber Incident Exchange Forum pada TTIS Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
17	Launching dan Workshop Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Evaluasi Penyelenggaraan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
19	Workshop Pengukuran Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
20	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T – R –	T 18 Stakeholder R 18 Stakeholder	T 34 Stakeholder R –	T 34 Stakeholder R –	TW 2 Belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam pemenuhan data dan bukti dukung pengukuran tingkat kematangan. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam pemenuhan data serta bukti dukung pengukuran.
21	Kegiatan Penilaian IKASANDI Pilot Project Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Daerah T.A.2026	T – R –	T 22 Kegiatan R 22 Kegiatan	T 94 Kegiatan R –	T 94 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam pemenuhan indikator dan data dukung IKASANDI. Melakukan sosialisasi, asistensi, dan verifikasi data dukung IKASANDI secara bertahap.

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Pembangunan Manusia

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Pembangunan Manusia

D33

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Asistensi Pembentukan TTIS Sektor Pembangunan Manusia	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	TW 1 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder. TW 2 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder.
2	Bimbingan Peningkatan Pengetahuan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pembangunan Manusia	T 6 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 15 Kegiatan R 17 Kegiatan	T 17 Kegiatan R –	T 17 Kegiatan R –	TW 1 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada. TW 2 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada.
3	Asistensi Penerapan SMKI	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 - - TW 2 - -
4	Pengukuran Tingkat Kematangan Kamsiber	T 14 Kegiatan R 14 Kegiatan	T 25 Kegiatan R 25 kegiatan	T 25 Kegiatan R –	T 26 Kegiatan R –	TW 1 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder. TW 2 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder.
5	Asistensi Identifikasi IIV	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 Efiensi Anggaran Mekanisme kegiatan dilakukan secara online. TW 2 Kurangnya personel pelaksana, kurangnya dukungan dari pembina sektor. Kegiatan dilaksanakan melebihi waktu.
6	Forum Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Forum Kolaborasi dan Berbagi Informasi Keamanan Siber Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

D41

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 6 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
2	Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan,Perdagangan,dan Pariwisata	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
3	Pengukuran Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 11 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
4	Simulasi Penanganan Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
5	Asistensi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
6	Profil Risiko Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Pembinaan Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	T – R –	T – R –	T 4 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

D42

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 19 Kegiatan R 20 Kegiatan	T 29 Kegiatan R –	T 32 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
2	Identifikasi IIV Sektor ESDM dan Pangan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing- masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
3	Penyusunan Profil Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
4	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber(TTIS) Organisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 21 Kegiatan R –	T 26 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
5	Penyelenggaraan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Kamsiber Sektor ESDA	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
6	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor IIV pada Sektor ESDM dan Pangan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R 9 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 14 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor TIK, media, transportasi serta logistik

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor TIK, Media, dan Transportasi

D43

Rincian Kegiatan 21 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi dengan IPPS terkait Implementasi PIIV (Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Identifikasi IIV)	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 6 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 1 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir TW 2 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir
2	Rapat Koordinasi PIIV terkait Peta Jalan Sektor TIK	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. TW 2 • Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. • Beberapa kegiatan terkait penyusunan rekomendasi peta jalan TIK diundur untuk waktu pelaksanaan kegiatannya dikarenakan menunggu proses revisi anggaran. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. • Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
3	Sharing Session Pembahasan Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
4	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
5	Rapat Konsultasi Pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal kegiatan dengan narasumber/pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari dengan narasumber/pakar sebelum waktu pelaksanaan.
6	Kick-off Kajian Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
7	Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
8	Asistensi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
9	Verifikasi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 21 Laporan R 21 Laporan	T 38 Laporan R –	T 45 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Kendala dalam pemenuhan bukti dukung dari beberapa stakeholder pada saat pengukuran kematangan keamanan siber. BSSN maupun K/L IPPS secara intens melakukan koordinasi/asistensi kepada stakeholder dalam rangka membantu pemenuhan penyusunan bukti dukung
10	Asistensi Identifikasi IIV	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
11	Rapat Benchmarking Penyusunan Profil Risiko Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
12	Penyusunan Profil Risiko	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	–
13	Asistensi Penanganan Insiden Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Terdapat stakeholder yang belum terbuka secara optimal dalam menyampaikan informasi kepada BSSN serta K/L IPPS Pengampu Sektornya saat terjadi insiden siber Mendorong stakeholder untuk bergabung dalam mekanisme berbagi informasi (ISAC) dan mengoptimalkan sosialisasi terkait kewajiban pelaporan dan pentingnya berbagi informasi (information sharing) terkait keamanan siber.
14	Asistensi Pembentukan TTIS	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 8 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi. Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi. TW 2 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi. Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi.
15	Simulasi Penanganan Insiden Siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
16	Edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 9 Laporan R –	T 9 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
17	Asistensi Pembentukan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
18	Apel CSIRT Sektor	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dan komitmen dari stakeholder atau anggota CSIRT. Kegiatan dilakukan secara daring. TW 2 Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dan komitmen dari stakeholder atau anggota CSIRT. Kegiatan dilakukan secara daring maupun hybrid.
19	Asistensi Penerapan Standar Keamanan	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
20	Rapat Koordinasi Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
21	Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor industri dan jasa konstruksi

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri dan Jasa Konstruksi

D44

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penilaian Risiko Keamanan Siber Sektor Industri	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. •Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. •Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
2	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Industri	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 22 Kegiatan R 22 Kegiatan	T 32 Kegiatan R –	T 35 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
3	Penilaian Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri Pendukung IIV	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 18 Kegiatan R –	T 20 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
4	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber Sektor Industri	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
5	Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapabilitas SDM Sektor Industri	T 10 Kegiatan R 10 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 13 Kegiatan R –	TW 1 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
6	Identifikasi IIV dan Penyelenggara IIV Sektor Industri (Industri Pupuk)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan

Persentase manfaat benefit terhadap biaya cost kebijakan Siber dan Sandi Nasional

Persentase Pengukuran Manfaat Benefit terhadap Biaya Cost Kebijakan Siber dan Sandi Nasional

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Tim mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik
2	Kickoff meeting pengukuran penerapan kebijakan bidang strategi dan kebijakan k]eamanan siber dan sandi	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Materi Kick Off Meeting menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya
3	Identifikasi kebijakan yang akan dinilai implementasinya	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Finalisasi hasil identifikasi kebijakan yang akan dinilai implementasinya
4	Ruang Lingkup pengukuran kebijakan yang akan dinilai implementasinya	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Pada tingkat Deputi, pengukuran penerapan kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan dan atribusi antar peraturan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih objek pengukuran, manfaat, biaya, serta perhitungan ganda. Selain itu, tidak seluruh manfaat kebijakan dapat dikuantifikasi secara langsung dalam nilai moneter. Menerapkan protokol verifikasi yang mencakup pemeriksaan ketertelusuran sumber data, konsistensi asumsi, normalisasi periode dan nilai, pengujian atribusi biaya dan manfaat, triangulasi bukti, serta reviu bersama unit teknis, pemilik kebijakan. Dan professional judgement sebelum hasil CBA ditetapkan.
5	Dokumentasi Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Pada tingkat Deputi, pengukuran penerapan kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan dan atribusi antar peraturan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih objek pengukuran, manfaat, biaya, serta perhitungan ganda. Selain itu, tidak seluruh manfaat kebijakan dapat dikuantifikasi secara langsung dalam nilai moneter. Menerapkan protokol verifikasi yang mencakup pemeriksaan ketertelusuran sumber data, konsistensi asumsi, normalisasi periode dan nilai, pengujian atribusi biaya dan manfaat, triangulasi bukti, serta reviu bersama unit teknis, pemilik kebijakan. Dan professional judgement sebelum hasil CBA ditetapkan.
6	Verifikasi data CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
7	Pengolahan data CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
8	Penyusunan draf laporan akhir pengukuran CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -
9	Finalisasi laporan akhir pengukuran CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -

Persentase kerja sama keamanan siber dan sandi yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama Siber dan Sandi Nasional terkait pengelolaan strategi dan kebijakan

Persentase Pengukuran Kerjasama Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Siber dan Sandi Nasional Terkait Pengelolaan Strategi dan Kebijakan

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Kerja	T 4 Dokumen R 4 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Tim mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik
2	Penyusunan Identifikasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti	T – R –	T 5 Dokumen R 5 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap kegiatan kerja sama maupun tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan dan penyelarasan lebih lanjut dengan MKO di lingkungan Deputi I, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Inspektorat untuk menetapkan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses verifikasi dan evaluasi kinerja.
3	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut	T – R –	T 5 Dokumen R 5 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap kegiatan kerja sama maupun tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan dan penyelarasan lebih lanjut dengan MKO di lingkungan Deputi I, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Inspektorat untuk menetapkan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses verifikasi dan evaluasi kinerja.
4	Penyusunan Laporan Perkembangan Capaian	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
5	Penyusun Draf Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Kerja sama	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
6	Penyusunan Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Kerja sama	T – R –	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -

Persentase kerja sama keamanan siber dan sandi yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama Siber dan Sandi Nasional terkait operasi keamanan siber dan sandi

Persentase Kerjasama Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerjasama Operasi Keamanan Siber dan Sandi Nasional

Rincian Kegiatan 18 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan tim kerja	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Dinamika penugasan pegawai pada unit kerja lain, serta masih berlangsungnya proses seleksi perwira TNI/Polri menyebabkan penetapan komposisi tim kerja memerlukan waktu tambahan Melakukan pemutakhiran susunan tim setelah terdapat kepastia status penugasan dan hasil seleksi TW 2 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I
2	Identifikasi seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Terdapat hasil identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti yang belum masuk pada daftar identifikasi kerja sama dari Biro Hukum dan Komunikasi Publik Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Komunikasi Publik serta memutakhirkan basis data kerja sama secara berkala sebagai rujukan bersama
3	Penyusunan rencana aksi kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Konsolidasi data kerja sama pada beberapa tim yang memerlukan proses proses verifikasi butir-butir kerja sama yang akan ditindaklanjuti Melakukan koordinasi dengan tim terkait
4	Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama sesuai rencana aksi	T 12 Kerja sama R 9 Kerja sama	T 25 Kerja sama R 22 Kerja sama	T 25 Kerja sama R –	T 25 Kerja sama R –	TW 1 Penjadwalan kegiatan bersama mitra kerja sama memerlukan penyesuaian waktu dan kebutuhan/permintaan dari stakeholder Melakukan koordinasi awal dan melakukan konfirmasi secara berkala dengan mitra kerja sama TW 2 Pelaksanaan kegiatan bersama mitra memerlukan penyelarasan agenda antar instansi yang berpengaruh pada penetapan waktu pelaksanaan Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi kesiapan mitra secara berkala
5	Monitoring perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Penyusunan laporan akhir kerja sama	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
7	Pelaksanaan Focus Group Discussion NSOC dengan ISP/NAP dan Stakeholder	T – R –	T – R –	T 1 Forum R –	T 1 Forum R –	–
8	Partisipasi Keanggotaan pada Kegiatan Multilateral CERT	T – R –	T – R –	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	–
9	Pembentukan Tim Kerja Sama	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
10	Rapat penyusunan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
11	Rapat pembahasan rencana aksi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
12	Penyusunan laporan perkembangan capaian	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
13	Penyusunan draf laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
14	Penyusunan laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
15	Penyusunan Rencana Aksi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Pendalaman terhadap poin-poin kerjasama belum optimal karena banyaknya jumlah tim yang terkait dan adanya dokumen kerja sama baru di Tahun 2026 Koordinasi bersama ketua tim terkait untuk menentukan poin-poin yang ditindaklanjuti dari dokumen kerja sama
16	Monitoring dan Evaluasi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Dokumen kerja sama PKS Co Location Krisna baru dimulai sejak 18 Desember 2025 Hambatan sudah tertangani dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi terakit Penyediaan Layanan Co Location Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) TW 2 Keterbatasan personil dan anggaran untuk pelaksanaan tatap muka secara langsung (onsite) Membuat perencanaan yang matang terkait anggaran dan pemetaan personil sesuai dengan target evaluasi
17	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pencarian Target Operasi BPOM	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pemantauan Komunikasi Pusinfomar TNI AL	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintahan dan pembangunan manusia yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama keamanan siber dan sandi nasional

Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi Nasional

Rincian Kegiatan 8 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Penyusunan Laporan identifikasi dan Dokumen rencana kerja/rencana aksi atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja, serta adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada dan melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja,
2	Pelaksanaan Kegiatan Indonesian Digital Government Secretariat Visit to United Kingdom	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja, serta adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada dan melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja,
3	Kegaitan Penyusunan Laporan akhir atas seluruh kerja sama yang telah ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
4	Pengembangan Keamanan Siber Pada Kegiatan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti (MOU) BSSN dengan PT. Huawei Tech Investment	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
5	Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber di 5 lokus menindaklanjuti PKS Deputi IIIdenganPT. Data Sinergitama Jaya Tbk	T – R –	T – R –	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	–
6	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T – R –	T 2 kegiatan R –	T 2 kegiatan R –	–
7	Kolaborasi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	TW 2 - -
8	Kolaborasi Bimtek Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber pada Universitas Terbuka	T – R –	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 2 kegiatan R –	T 3 kegiatan R –	TW 2 Waktu pelaksanaan mundur menyesuaikan jadwal dari Universitas Terbuka. Menyesuikan waktu dari Universitas Terbuka.

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor perekonomian yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama siber dan sandi nasional

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian

Rincian Kegiatan 29 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti sektorkeuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dan koordinasi dengan unit kerja/PSE terkait dalam melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit kerja/PSE terkait untuk memastikan data dan informasi kerja sama tersedia.
2	Melaksanakan tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Penyesuaian waktu pelaksanaan dengan pihak yang terlibat dalam kerja sama. Melakukan koordinasi penjadwalan dengan pihak terkait dan menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan.
3	Melakukan pemantauan perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dalam memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan kerja sama dari pihak terkait. Melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi perkembangan capaian kerja sama.
4	Penyusunan pelaporan atas kerja sama yang telah ditindaklanjuti pada sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
5	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Belum terdapat hambatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan. Belum antisipasi terhadap hambatan kegiatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan.
6	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
7	Penyusunan Laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	–
8	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	–
9	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	–
10	Penjajakan kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 3 kegiatan R 3 Kegiatan	T 7 kegiatan R 7 kegiatan	T 8 kegiatan R –	T 8 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
11	Rapat Koordinasi/Alignment/Audiensi PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 11 kegiatan R 11 Kegiatan	T 23 kegiatan R 23 kegiatan	T 29 kegiatan R –	T 32 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - -
12	Rapat Koordinasi Perpanjangan MoU PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 kegiatan R 2 kegiatan	T 3 kegiatan R –	T 4 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
13	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
14	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
15	Audiensi BSSN dengan IPPS dan stakeholder sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 18 Laporan R 18 Laporan	T 20 Laporan R –	T 20 Laporan R –	TW 1 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan.
16	Pembahasan MoU dan PKS antara BSSN dengan stakeholder Sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T – R –	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Proses penyelarasan substansi MoU dan PKS memerlukan waktu lebih lama akibat perbedaan birokrasi dan ketentuan hukum masing-masing instansi Melakukan koordinasi secara berkala bersama unit hukum dari masing- masing pihak untuk memetakan potensi perbedaan substansi/klausul lebih awal.
17	Workshop DNS dan DNSSEC 2026	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
18	The 16th ASEAN-JAPAN Information Security Workshop for ISPs	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
19	APSAT 2026 International Conference	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya
20	Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) All Indonesia	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiatan yang bersifat mendadak. TW 2 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiatan yang bersifat mendadak.
21	Southeast Asia Maritime Cybersecurity Workshop	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
22	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
23	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
24	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
25	Penyusunan Identifikasi kerjasama pada sektor industri dan jasa konstruksi yang ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait. TW 2 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait.
26	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat perubahan rencana aksi tindak lanjut kerja sama karena adanya efisiensi. Melakukan penyesuaian rencana aksi dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan target tindak lanjut tetap dapat tercapai.
27	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
28	Penyusunan draft laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
29	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber

Persentase Capaian Kegiatan Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber sampai dengan Periode Pelaporan

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penentuan Desain Sampel Pengukuran Budaya Keamanan Siber	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 - -
2	Revisi Instrumen Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - -
3	Kegiatan Pengambilan Data Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
4	Rapat Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
5	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keamanan Siber pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
6	Pelaksanaan Pengambilan Data/Pengukuran Budaya Keamanan Siber Nasional	T – R –	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -

Tingkat kesadaran K/L/Pemda terhadap keamanan siber dan sandi

Tingkat Kesadaran K/L/Pemda terhadap Keamanan Siber

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Survei Kesadaran Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 4 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Adanya Perubahan instrumen pengukuran indeks kesadaran keamanan siber. Melakukan Penyesuaian Pelaksanaan dan penyebaran survei instrumen SKSS yang baru.
2	Rapat DKO Indikator Kinerja Tingkat Kesadaran Masyarakat	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tingkat pemahaman personel terhadap indikator kinerja belum merata. Melakukan penyamaan persepsi dan pembahasan indikator secara berkala.
3	Rapat Koordinasi Manual IKU SKKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Belum seragamnya pemahaman personel terhadap substansi dan mekanisme dalam manual IKU SKKS. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait manual IKU SKKS.
4	Koordinasi Teknis Instrumen Survei SKKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tingkatpemahaman personel terhadap instrumen survei belum merata. Memberikan penjelasan teknis dan pendampingan dalam pemahaman instrumen survei.
5	Kegiatan Pelaksanaan Survei KKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan pengisian instrumen survei oleh responden. Memberikan panduan dan pendampingan selama pelaksanaan survei.
6	Kegiatan Permohonan Data Survei	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Kegiatan Analisa Data, Penyusunan Laporan Hasil dan Laporan Akhir SKKS Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Tingkat kesadaran PSE sektor Pembangunan manusia terhadap keamanan siber dan sandi

Tingkat Kesadaran PSE Sektor Pembangunan Manusia terhadap Keamanan Siber

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 7 Kegiatan R –	TW 1 Tidak semua peserta kegiatan mengisi survei yang telah dibagikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berkoordinasi kembali dengan stakeholder terkait untuk mengisi Survei Kesadaran Keamanan Siber. TW 2 - -

Tingkat kesadaran PSE sektor perekonomian terhadap keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor Perekonomian

Rincian Kegiatan 20 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Koordinasi penyiapan alat ukur (tools) survey pengukuran tingkat kesadarankeamanan siber pada PSE sektor keuangan,perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran. TW 2 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran.
2	Melakukan pengambilan hasil survei pengukuran tingkat kesadaran keamanan siber pada PSE sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 - Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. - Pemahaman responden dalam melakukan pengisian masih kurang. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran.
3	Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesadarankeamanan siber pada PSE sektor keuangan,perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
4	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 dokumen R 1 Dokumen	T 1 dokumen R 1 Dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 1 - Keterlambatannproses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangatnkecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian /pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan
5	Pelaksanaan kegiatan Survei Kesadaran Keamanan Siber pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 6 kegiatan R 6 kegiatan	T 15 kegiatan R –	T 18 kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian / pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan
6	Penyusunan laporan akhir pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	–
7	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
8	Rapat Persiapan Pelatihan Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
9	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
10	Pelaksanaan pengukuran melalui penyebaran survei secara daring, pengambilan dan pengolahan data hasil survei pada beberapa kegiatan pembinaan kematangan dan security awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 2 Dokumen R –	TW 2 Belum optimalnya pengisian Survei SKKS oleh beberapa responden pada PSE (pengisian pada setiap pertanyaan di SKKS yang tidak menyeluruh pada beberapa responden PSE). Melakukan pendampingan teknis bagi responden PSE untuk memastikan pengisian Survei SKKS dilakukan secara menyeluruh.
11	Table Top Exercise: Cyber Incident Response dalam rangka Peningkatan Awareness	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
12	Workshop Penanganan Risiko Serangan Siber Sektor Transportasi dalam rangka Peningkatan Awareness	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
13	Cyber Security Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
14	Submarine Cables, Security & Digital Economic Growth: A Tailored Workshop for Indonesia dalam rangka PeningkatanPengetahuan dan Pemahaman Keamanan Siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
15	Telecom Cybersecurity Seminar and GSMA APAC Telecom Cybersecurity Forum 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
16	Digital Talks : Strengthening Human Firewall for Cyber Resilience & Personal Data Protection	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
17	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
18	Penyusunan Jadwal dan Rencana Teknis Pelaksanaan kegiatan Survei pada Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target. TW 2 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target.
19	Penyebaran survey, Pengambilan data dan pengolahan data hasil survei (Raw Data) pada Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal. TW 2 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal.
20	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber yang telah dilaksanakan serta analisis mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku responden dalam menghadapi isu-isu keamanan siber Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase PSE yang merespons notifikasi potensi gangguan keamanan siber

Persentase PSE yang Merespons Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Siber Sesuai SLA sampai dengan Periode Pelaporan

D21

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan notifikasi potensi gangguan keamanan siber	T – R 1	T 0.9 R 1	T 0.9 R –	T 0.9 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi
2	Penyampaian notifikasi potensi gangguan keamanan siber kepada PSE melalui SIDATU	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait TW 2 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait
3	Pemantauan dan pencatatan respons PSE (acknowledgement) atas notifikasi yang telah diberikan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebih waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti TW 2 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebih waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti
4	Penyusunan laporan evaluasi kepatuhan PSE terhadap SLA respons notifikasi	T 1 R –	T 1 R 1 Laporan	T 1 R –	T 1 R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data setiap tim Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase hasil deteksi ancaman keamanan siber yang tervalidasi benar

Persentase Hasil Deteksi Ancaman Keamanan Siber yang Berhasil Divalidasi sampai dengan Periode Pelaporan

D21

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemantauan keamanan siber dan deteksi anomali traffic pada infrastruktur internal stakeholder dan infrastruktur publik (ISP/NAP/IX)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala
2	Pelaksanaan validasi mandiri hasil deteksi melalui analisis teknis internal Direktorat Operasi Keamanan Siber	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap aset yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber TW 2 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap aset yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber
3	Penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi validitas deteksi ancaman	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan
4	Penyusunan laporan capaian validasi hasil deteksi ancaman keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase sistem elektronik yang memenuhi kategori “Patuh” terhadap total sistem elektronik yang didaftarkan

Persentase Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE terhadap Peraturan Perundangundangan Terkait Keamanan Siber

D22

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Kepatuhan PSE dan Lembaga Sertifikasi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
2	Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Rata-rata nilai SPBE K/L/Pemda untuk domain arsitektur keamanan SPBE

Persentase K/L/Pemda yang Mendapatkan Pendampingan atau Evaluasi Terkait Kepatuhan terhadap Arsitektur Keamanan SPBE

D22

Rincian Kegiatan 13 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Audit Keamanan AUBP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
2	Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Audit Keamanan SPLP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
3	Audit Keamanan Aplikasi SPSE (AUBPBJP)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
4	Audit Keamanan Aplikasi SRIKANDI (AUBKD)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
5	Audit Keamanan Aplikasi LAPOR! (AUBPPP)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
6	Audit Keamanan Aplikasi EMONEV &KRISNA (AUBPPN)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Audit Keamanan Aplikasi Khusus Mahkamah Konstitusi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
8	Audit Keamanan Aplikasi SIMAN (AUBKN)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Audit Keamanan Aplikasi SIP (AUBP)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Audit Keamanan Aplikasi SIPD (AUBPD)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
11	Audit Keamanan Infrastruktur SPLP	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
12	Audit Keamanan Infrastruktur Pusat Data Nasional/Jaringan Intra Pemerintah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
13	Pengawasan Kepatuhan Pemdi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase PSE yang merespons notifikasi terkait penerapan kriptografi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan informasi risiko tinggi terhadap total PSE yang teridentifikasi memiliki potensi risiko tinggi (vulnerable)

Persentase Notifikasi Terkait Penerapan Kriptografi yang Direspons sampai dengan Periode Pelaporan

D23

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengiriman Notifikasi	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 10 Dokumen R 14 Dokumen	T 12 Dokumen R –	T 15 Dokumen R –	TW 1 Belum adanya notifikasi otomatis yang terkirim ke stakeholder Pengiriman notifikasi melalui email berupa surat pemberitahuan TW 2 Belum adanya notifikasi otomatis yang terkirim ke stakeholder Pengiriman notifikasi melalui email berupa surat pemberitahuan
2	Pencatatan respon notifikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Stakeholder yang telah menerima notifikasi belum memberikan respon Melakukan follow up notifikasi yang telah dikirimkan TW 2 Stakeholder yang telah menerima notifikasi belum memberikan respon Melakukan follow up notifikasi yang telah dikirimkan
3	Monitoring dan Evaluasi terhadap respon notifikasi	T – R –	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 10 Kegiatan R –	TW 1 Belum adanya respon yang diberikan oleh stakeholder Menyiapkan materi evaluasi sesuai dengan respon yang diberikan TW 2 Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena dilakukan secara online Menyiapkan materi evaluasi dengan persiapan matang agar informasi tersampaikan dengan baik

Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan insiden keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Penanganan Insiden Sesuai Target Waktu Pemulihan (SLA) sampai dengan Periode Pelaporan

D21

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan dan proses verifikasi/validasi laporan insiden keamanan siber dari stakeholder	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor dan pelaksanaan koordinasi awal TW 2 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat
2	Pelaksanaan penanganan insiden sesuai skema Penanganan Insiden Respons, Digital Forensik, atau gabungan keduanya)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
3	Penyusunan dokumen Laporan Asistensi Penanganan Insiden Siber dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses penyelesaian laporan TW 2 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses penyelesaian laporan
4	Penyusunan laporan evaluasi penyelesaian penanganan insiden sesuai SLA	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase insiden keamanan siber yang dapat diatasi terhadap total insiden keamanan siber yang terjadi

Persentase Insiden Keamanan Siber yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal (Triage) pada Triwulan Berjalan

D21

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan laporan insiden dan identifikasi awal (identifikasi insiden, aset, dan sistem yang terdampak berdasarkan informasi pada surat permohonan)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage TW 2 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage
2	Pelaksanaan pembahasan awal (kick-off meeting) dan klasifikasi awal insiden (triage), serta menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan aset yang terdampak, urgenitasnya, dan elevansi terhadap insiden yang terjadi	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi TW 2 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi
3	Melakukan pengumpulan bukti elektronik dari aset atau sistem yang terdampak untuk memperoleh artefak digital yang relevan menjadi prioritas guna melakukan penanganan awal insiden	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
4	Penyusunan notulensi dan/atau laporan pelaksanaan triage	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan TW 2 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan
5	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan triage insiden keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase insiden keamanan informasi yang dapat diatasi terhadap total insiden keamanan informasi yang terjadi

Persentase Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Informasi yang Direspon sampai dengan Periode Pelaporan

D22

Rincian Kegiatan 15 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Laporan Harian Maintenance CTS	T 90 Dokumen R 91 Dokumen	T 180 Dokumen R 91 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan –
2	Penyusunan Laporan Dukungan Literasi Positif	T 90 Dokumen R 182 Dokumen	T 180 Dokumen R 182 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi Menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting TW 2 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi Menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting
3	Penyusunan Laporan Harian Analisis Strategis Komunikasi Publik dan Agenda Setting	T 91 Dokumen R 91 Dokumen	T 181 Dokumen R 91 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
4	Penyusunan Laporan Monitoring Trend	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
5	Penyusunan Laporan Social Cyber Insight	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
6	Penyusunan Laporan Hasil Patroli Siber Tematik	T 27 Dokumen R 36 Dokumen	T 56 Dokumen R 70 Dokumen	T 83 Dokumen R –	T 112 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan
7	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Patroli Siber	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R 3 Dokumen	T 3 Dokumen R –	T 7 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
8	Penyusunan Laporan Layanan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Digital	T 8 Dokumen R 28 Dokumen	T 16 Dokumen R 31 Dokumen	T 24 Dokumen R –	T 32 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait
9	Penyusunan Dokumen Standar atau Prosedur Kerja Patroli Siber	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
10	Penyusunan Rekapitulasi Penanganan Konten Negatif (RPKN)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
11	Penyusunan Laporan Rekomendasi Penanganan Konten Negatif (RPA)	T 295 Dokumen R 323 Dokumen	T 336 Dokumen R 324 Dokumen	T 336 Dokumen R –	T 332 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tingkat pelaporan konten negatif yang disampaikan oleh stakeholder/instansi rendah -
12	Penyusunan Penyampaian Konten Gangguan Informasi (PKGI)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan –
13	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Sistem	T 2 Dokumen R 3 Dokumen	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
14	Penyusunan Laporan Pengelolaan Mitra Sistem Deteksi	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
15	Penyusunan Laporan Penanganan Konten Negatif (LPKN)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -

Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi

Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Pengamanan Dokumen	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan Teknologi Terkini	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Blockchain	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Analisis Malware	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–

Nilai kematangan penyelenggara persandian Sektor Pemerintah Pusat

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Penyelenggara Persandian Pemerintah Pusat

D31

Rincian Kegiatan 1 kegiatan Realisasi belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA. 2026	T – R –	T – R –	T 6 Kegiatan R –	T – R –	–

Nilai kematangan penyelenggara persandian PSE sektor Pemerintahan Daerah

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Penyelenggara Persandian Pemerintah Daerah

D32

Rincian Kegiatan 10 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Bidang Persandian pada 38 Provinsi	T 38 Stakeholder R 38 Stakeholder	T 38 Stakeholder R –	T 38 Stakeholder R –	T 38 Stakeholder R –	TW 1 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
2	Rapat Koordinasi urusan Persandian untuk pengamanan informasi pada pemerintah Provinsi	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
3	Pembinaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Provinsi, kabupaten dan kota dalam wilayahnya	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
4	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada provinsi baru	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 1 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melakukan pemetaan kebutuhan dan memberikan asistensi secara bertahap sesuai tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah. TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
5	Forum Evaluasi Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
6	Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Keikutsertaan Sinkronisasi Urusan Persandian Nasional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
8	Forum Komunikasi Sandi Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Penguatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase insiden keamanan informasi yang dapat diatasi melalui operasi kriptografi dan keamanan sinyal terhadap total insiden keamanan informasi yang terjadi

Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal pada Triwulan Berjalan

D23

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Klasifikasi insiden yang diterima	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
2	Analisis insiden yang telah diklasifikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
3	Penanganan insiden	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru

Persentase rekomendasi hasil analisis sinyal terhadap deteksi sinyal

Persentase Pelaksanaan Operasi Analisis Sinyal pada Periode Tahun Berjalan

D23

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Operasi deteksi sinyal terkait ancaman non-tradisional di Kabupaten Lingga	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Efisiensi anggara yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan Persiapan berkas kegiatan di awal tahun TW 2 Kegiatan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang dilakukan di TW II awal karena adanya efisiensi anggaran Perencanaan yang lebih matang dan persiapan pelaksanaan berkas kegiatan di awal tahun
2	Operasi Profiling Sinyal Indo Pasifik yang dilaksanakan berbarengan dengan KKOLN di negara India	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan TW 2 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan
3	Operasi Profiling Sinyal Indo Pasifik yang dilaksanakan berbarengan dengan KKOLN di negara Tiongkok	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan TW 2 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan

Nilai RB General BSSN

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB General BSSN

Rincian Kegiatan 144 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyelerasan IKU level BSSN-Mkerma	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pembahasan IKU MKerma melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
2	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi PKO	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pembahasan IKU MKerma melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3	Reviu Pohon Kinerja BSSN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pembahasan Pohon Kinerja melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
4	Evaluasi Capaian IKU 2025	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyampaian capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya.
5	Reviu Dokumen Rencana Aksi dam Unit Kerja Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyampaian renaksi unit kerja tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja.
6	Penyusunan Laporan Monitoring Rencana Aksi Unit Kerja	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Penyampaian monitoring renaksi unit kerja tidak tepat waktu Koordinasi secara intens dengan unit kerja terkait capaian.
7	Implementasi Aplikasi Performa	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
8	Penyusunan Laporan Kinerja BSSN Semester 1	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
9	Reviu atas Perka BSSN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Evaluasi AKIP di BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
10	Penyusunan Laporan Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Internal Triwulanan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - - TW 4 - -
11	Pengesahan Perka Manajemen Kinerja Organisasi (MKO)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
12	Penyusunan Konsep Laporan Kinerja BSSN Tahunan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
13	Implementasi Aplikasi E-AKIP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
14	Penyusunan Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Waktu penyampaian Ranwal Renja terbatas S1 menyusun ranwal renja BSSN sebelum adanya surat permohonan ranwal dari Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi deadline.
15	Penyusunan Berita Acara Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Berita Acara Ranwal Renja berdasarkan waktu pelaksanaan trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Koordinasi intens dengan bagian pengelolaan kinerja jika terdapat keterlambatan dalam pengumpulan dokumen data dukung.
16	Penyusunan Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Waktu penyampaian Renja BSSN Pagu Indikatif terbatas. S1 menyusun konsep pagu indikatif BSSN sebelum adanya surat permohonan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi deadline.
17	Penyusunan Berita Acara Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Berita Acara Rancangan Renja Pagu Indikatif berdasarkan waktu pelaksanaan trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Koordinasi intens dengan bagian pengelolaan kinerja jika terdapat keterlambatan dalam pengumpulan dokumen data dukung.
18	Penyusunan Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
19	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
20	Pemutakhiran Renja	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
21	Sinkronisasi Renja dan RKA	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
22	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Alokasi Anggaran	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
23	Penyusunan Berita Acara Pembahasan IPPN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
24	Integrasi dan Sinkronisasi dokumen program dan anggaran BSSN T.A.2027	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
25	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 IKPA merupakan alat ukur dari Kementerian Keuangan sehingga penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan Mendokumentasikan semua kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga seluruh data dukung untuk renaksi IKPA dapat terpenuhi TW 2 IKPA merupakan alat ukur dari Kementerian Keuangan sehingga penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan Mendokumentasikan semua kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga seluruh data
26	Monitoring Capaian Prioritas Nasional	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Penyampaian laporan PN dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian PN serta kendala/hambatannya TW 2 Penyampaian laporan PN dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian PN serta kendala/hambatannya
27	Monitoring Capaian IKU	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Penyampaian laporan capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya TW 2 Penyampaian laporan capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya
28	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Unaudited	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman penggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
29	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
30	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Februari	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
31	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Audited	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman penggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1.Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2.Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3.Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala.
32	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Maret	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
33	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan April	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
34	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Mei	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
35	Laporan Keuangan BSSN Semester I Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
36	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juni	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
37	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juli	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
38	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Agustus	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
39	Laporan Keuangan BSSN Triwulan III Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
40	Laporan PIPK 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
41	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan September	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
42	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Oktober	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
43	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan November	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
44	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
45	Penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
46	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
47	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK UPT BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
48	Penyusunan kertas kerja penyederhanaan struktur organisasi BSSN yang telah disetujui dan diajukan kepada Kementerian PAN RB	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - -
49	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
50	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
51	Pemenuhan Kepka Squad Team di Lingkungan BSSN Tahun Anggaran 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut.
52	Pemenuhan Layanan SOP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak, atau terlalu banyak agenda dalam satu waktu Membuat jadwal terintegrasi, menentukan skala prioritas, menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak, atau terlalu banyak agenda dalam satu waktu Membuat jadwal terintegrasi, menentukan skala prioritas, menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
53	Penyusunan Naskah Urgensi Peta Jalan Arsitektur Organisasi Digital	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
54	Pengembangan Proses Bisnis	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
55	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BSSN tentang Pedoman Mekanisme Kerja di lingkungan BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
56	Penetapan Rencana Aksi RB General	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Masing-masing pihak memiliki pemahaman atau target yang berbeda. Membuat kesepakatan yang jelas mengenai tugas, target, waktu, dan tanggung jawab, kemudian mendokumentasikan hasil koordinasi
57	Penetapan Rencana Aksi RB Tematik	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
58	Penyusunan Laporan Kesiapan Input Dokumen Rencana Aksi yang telah disahkan Pada Portal RB Nasional	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
59	Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
60	Pengukuran Potensi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
61	Pengisian Jabatan Manajerial menggunakan mekanisme Manajemen Talenta	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Persiapan yang sudah dilakukan menjadi tidak sesuai atau membutuhkan penyesuaian cepat Memastikan pihak terkait mudah dihubungi ketika terjadi perubahan
62	Pengembangan Layanan Bantuan Kepegawaian Berbasis AI (sinawAI)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Karena kegiatan sangat banyak, evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan berikutnya
63	Deployment Aplikasi Talenta ke Infrastruktur Pusdatik	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Karena kegiatan sangat banyak, evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin, mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan berikutnya
64	Ujicoba Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin, mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan,
65	Pelaksanaan Formal Learning, Social Learning, dan Experiential Learning	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Persiapan yang sudah dilakukan menjadi tidak sesuai atau membutuhkan penyesuaian cepat. Memastikan pihak terkait mudah dihubungi ketika terjadi perubahan
66	Pembentukan, Konsolidasi dan Penguatan peran Tim IKED Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
67	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penegakan Disiplin	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
68	Penyusunan Laporan ABK Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Masing-masing pihak memiliki pemahaman atau target yang berbeda. Membuat kesepakatan yang jelas mengenai tugas, target, waktu, dan tanggung jawab, kemudian mendokumentasikan hasil koordinasi.
69	Penyusunan Talent Pool Pegawai	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Fokus terbagi, pekerjaan menumpuk, dan terdapat kegiatan yang berpotensi terlewat Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak, menggunakan daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melakukan evaluasi progres
70	Penyusunan Pengembangan Talenta	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Kebijakan baru muncul Memantau perkembangan kebijakan secara rutin
71	Penyusunan Jalur Karier Rumpun Jabatan Teknis di lingkungan BSSN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kebijakan baru muncul Memantau perkembangan kebijakan secara rutin
72	Penetapan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut.
73	Pengembangan Tools Analisis Kesesuaian Uraian Tugas ABK Berbasis AI	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
74	Pembangunan Corporate University BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
75	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
76	Penyusunan Kepka BSSN tentang Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - -
77	Penyusunan Laporan Pengelolaan Arsip Digital Kepegawaian melalui DMS	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
78	Penyusunan Dokumen HCDP BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
79	Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
80	Evaluasi Pasca Pelatihan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
81	Penyusunan Laporan Internalisasi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
82	Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
83	Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Non Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
84	Penyusunan Jabatan Kategori Promosi dan Pemantapan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
85	Penyusunan Dokumen ICP untuk Jabatan Fungsional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
86	Penyusunan Laporan Pengelolaan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 -- -
87	Penyusunan Instrumen Evaluasi Pemenuhan SDM KSS K/L/D	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
88	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterlambatan respons, perbedaan pemahaman, atau informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis
89	Monitoring dan Evaluasi Road Map BerAKHLAK Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
90	Kepka Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan, hanya memerlukan koordinasi penetapan personel. Melakukan koordinasi untuk percepatan penetapan tim.
91	Kepka Tim Kerja IRH 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyesuaian komposisi anggota tim sesuai tugas dan fungsi unit kerja. Melaksanakan koordinasi dan finalisasi susunan tim sebelum penetapan.
92	Laporan kick off meeting Tim Asesor dan Tim Kerja IRH 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat secara tepat waktu.
93	Laporan pengumpulan data dukung IRH	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pengumpulan data dukung memerlukan waktu dan harus dilakukan verifikasi. Melakukan monitoring dan analisis data dukung bersama tim
94	Daftar kebijakan (regulasi) yang berpotensi menjadi objek Penilaian Mandiri IKK	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Banyaknya regulasi yang perlu diidentifikasi dan ditelaah. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi regulasi secara bertahap.
95	Kepka Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan Melaksanakan koordinasi percepatan proses penetapan tim.
96	Laporan kick off meeting Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyesuaian jadwal peserta rapat Menetapkan jadwal rapat lebih awal dan mendokumentasikan hasil rapat secara lengkap
97	Laporan pengumpulan data dukung IKK 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
98	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
99	Laporan penggunaan APLIKASI SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
100	Daftar alih media	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
101	Laporan pengawasan audit kearsipan internal (LAKI)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
102	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
103	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
104	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
105	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
106	Laporan pemberkasan arsip menggunakan SRIKANDI	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
107	Laporan Sosialisasi /Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
108	Laporan Akhir Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
109	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
110	Laporan Akhir Pelaksanaan PEKPP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
111	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
112	Dokumen KEPKA BSSN tentang Pembentukan Tim Pengelola SP4N- LAPOR!	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pergantian personel terjadi selama proses penetapan KEPKA Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait agar tidak terdapat kesalahan data personel dalam KEPKA yang ditetapkan
113	Dokumen Publikasi Laporan TW II SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
114	Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
115	Dokumen Publikasi Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
116	Penyusunan Dokumen Penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perencanaan Pengadaan Masih Kurang Matang Melaksanakan sosialisasi terkait perencanaan pengadaan yang baik
117	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyerapan anggaran masih dalam proses persiapan Melakukan asistensi penyerapan anggaran yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa
118	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyerapan anggaran masih dalam proses persiapan Melakukan asistensi penyerapan anggaran yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa
119	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
120	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
121	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Pengelolaan Aset BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Waktu yang terbatas dalam penyusunan Laporan Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK TW 2 Waktu yang terbatas dalam penyusunan Laporan Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
122	Penyusunan Laporan Realisasi PNBP atas Pengelolaan BMN berupa Penggunaan Rumah Negara	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pendataan hunian nilai PNBP terlalu dinamis Mengimbau dan koordinasi kepada subjek PNBP
123	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
124	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Unaudited pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
125	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
126	Penyusunan Dokumen Permohonan Penghapusan ATB	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Belum terdapat kepastian terkait waktu penerbitan persetujuan dari Kementerian Keuangan sehingga berpotensi mempengaruhi target penyelesaian kegiatan. Melakukan koordinasi secara intensif untuk memperoleh informasi perkembangan proses persetujuan serta mendorong percepatan penyelesaiannya.
127	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Barang Inventaris	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penentuan nilai limit BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Melaksanakan pelatihan penilaian BMN guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
128	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Kendaraan Dinas	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - -
129	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Audited pada t-1	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
130	Penyusunan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
131	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris Kantor	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat ketidaksesuaian data BMN antara hasil inventarisasi dan data pada SAKTI. Melakukan rekonsiliasi dan validasi data BMN secara berkala
132	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris di Kantor Balai Deteksi Sinyal	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris Kantor di Kantor Balai Deteksi Sinyal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara
133	Penyusunan Surat Keputusan Penghapusan BMN berupa ATB	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Belum terdapat kepastian terkait waktu penerbitan persetujuan dari Kementerian Keuangan sehingga berpotensi mempengaruhi target penyelesaian kegiatan. Melakukan koordinasi secara intensif untuk memperoleh informasi perkembangan proses persetujuan serta mendorong percepatan penyelesaiannya.
134	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah Gereja	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Dokumen Menyiapkan draft sementara
135	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di bawah Rp 100.000.000	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Dokumen Menyiapkan draft sementara
136	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 1 pada t	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
137	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 1 pada t	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
138	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Tanah dan Gedung/Bangunan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
139	Penyusunan Surat Keputusan Henti Guna BMN Palsan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
140	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di atas Rp 100.000.000	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
141	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah KOICA	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
142	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN) BSSN pada t+2	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
143	Pembuatan Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
144	Penyusunan Dokumen Penghapusan Peralatan Sandi dan APU	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -