Monitoring Kinerja BSSN dan Unit Kerja

Keterangan T = Target R = Realisasi TPCRO / PCRO = progres TRVRO / RVRO = volume ≥ 100% 70–99% < 70% – = Belum diisi / tidak ada target

Tampilan

Unit Kerja

RKP

Tahun Unduh Excel

Pagu Rp352.532.405.000

Realisasi Anggaran (LRA) s/d Agustus Rp75.120.248.259

% Penyerapan 21.31%

LRA SP2D · DIPA 8b

No	Uker	RKP	Program	Kegiatan	KRO	RO	RO (2)	Satuan	Target VRO	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agu		Sep		Okt		Nov		Des		% Capaian Kumulatif		Anggaran · s/d Agustus
No	Uker	RKP	Program	Kegiatan	KRO	RO	RO (2)	Satuan	Target VRO	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres	Volume	Progres (PCRO)	Volume (RVRO)	Pagu	Realisasi (LRA)	% Penyerapan
21	P1 P1 - Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi	RKP	BO.Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	6994 Penyelenggaraan Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi	PDC Sertifikasi Produk	PDC.001 Sertifikasi produk teknologi keamanan siber dan sandi berdasarkan standar yang diakui oleh BSSN dalam rangka menjamin keamanan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) (RKP 2026)	BO.6994.PDC.001	Produk	2	T 5% R 8%	T 0 R 0	T 2% R 8%	T 0 R 0	T 2% R 4%	T 0 R 0	T 2% R 1%	T 0 R 0	T 4% R 0.7%	T 0 R 0	T 5% R 0.5%	T 0 R 0	T 0% R 0.6%	T 0 R 1	T 18% R 13.5%	T 0 R 0	T 17% R –	T 0 R –	T 15% R –	T 0 R –	T 15% R –	T 0 R –	T 15% R –	T 2 R –	36.3%	1	Rp1.083.826.000	Rp219.204.857	20.23%
22	P3 P3-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN	RKP	BO.Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	3121 Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	PDI.001 Sertifikasi SDM Berdasarkan Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi (RKP 2026)	BO.3121.PDI.001	Orang	360	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 6.94% R 15%	T 25 R 25	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 13.89% R 15%	T 50 R 75	T 13.89% R 5%	T 50 R 25	T 16.67% R 25%	T 60 R 145	T 0% R 15%	T 75 R 100	T 0% R 0%	T 50 R 25	T 3% R –	T 50 R –	T 10% R –	T 0 R –	T 15% R –	T 0 R –	T 20.61% R –	T 0 R –	85%	395	Rp244.805.000	Rp80.233.750	32.77%
23	P3 P3-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN	RKP	BO.Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	3121 Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi	SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	SCG.001 Pelatihan bagi SDM Keamanan SPBE (RKP 2026)	BO.3121.SCG.001	Orang	300	T 0% R 20%	T 0 R 25	T 33.33% R 15%	T 100 R 75	T 0% R 2%	T 0 R 0	T 25% R 13%	T 75 R 75	T 25% R 10%	T 75 R 75	T 16.67% R 5%	T 50 R 50	T 0% R 35%	T 0 R 0	T 0% R 0%	T 0 R 0	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	100%	300	Rp1.164.861.000	Rp684.036.103	58.72%
24	P3 P3-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN	RKP	BO.Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	3121 Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi	SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	SCG.002 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Berdasarkan Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi (RKP 2026)	BO.3121.SCG.002	Orang	325	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 0% R 0%	T 0 R 0	T 7.69% R 5%	T 25 R 25	T 15.38% R 30%	T 50 R 25	T 7.69% R 10%	T 25 R 25	T 0% R 5%	T 25 R 75	T 3% R 5%	T 100 R 25	T 2% R –	T 75 R –	T 3% R –	T 25 R –	T 30% R –	T 0 R –	T 31.24% R –	T 0 R –	65%	175	Rp1.121.455.000	Rp379.997.900	33.88%
25	P3 P3-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN	RKP	BO.Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	3121 Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi	SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	SCG.003 Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi (RKP 2026)	BO.3121.SCG.003	Orang	275	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 0% R 5%	T 0 R 0	T 18.18% R 10%	T 50 R 70	T 36.36% R 20%	T 100 R 75	T 9.09% R 5%	T 25 R 25	T 36.37% R 25%	T 100 R 25	T 0% R 20%	T 0 R 75	T 0% R 0%	T 0 R 0	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	T 0% R –	T 0 R –	90%	270	Rp1.100.830.000	Rp521.455.050	47.37%

Menampilkan 21–25 dari 25 RO

Unit Kerja Unduh Excel

Keterangan T = Target R = Realisasi – = Belum ada target / belum diisi

Komponen / Indikator

Indikator Program/Kegiatan

Unit

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Sasaran

Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional

Indikator Kinerja

Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber (IKKS)

Maturitas Kematangan Keamanan Penyelenggaran Sistem Elektronik (MPSE)

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Pemerintah Pusat

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Pusat

D31

T 26,31% R –

T 57,89% R –

T 81,57% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 19 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Asistensi Penilaian Indeks Keamanan Siber untuk PSE Publik di Badan Gizi Nasional Republik Indonesia	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
2	Kegiatan Sharing Session Manajemen Risiko Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
3	Kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Ulang TTIS Tahun 2026	T 4 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	T 10 Kegiatan R –	T – R –	–
4	KegiatanBimbinganTeknis Kategorisasi SE, Identifikasi IIV, dan Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggara IIV Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
5	Kegiatan Uji Komunikasi TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada. TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
6	Kegiatan Asistensi Tanggap Insiden Siber pada kegiatan Pengawasan Kepatuhan TTIS Organisasi Pemerintah Pusat	T 2 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	T 6 kegiatan R –	T 8 kegiatan R –	–
7	Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE/Pemerintahan Digital	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
8	Kegiatan Workshop Pembinaan Peningkatan Nilai Kematangan Keamanan Siber dan Persandian Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
9	Kegiatan Workshop Pembinaan Manajemen Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
10	Kegiatan Workshop Pengelolaan TTIS/CSIRT Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada.
11	Kegiatan Workshop Penerapan Peraturan di Bidang Keamanan SPBE/Pemerintah Digital	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
12	Kegiatan Launching TTIS/CSIRT	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
13	Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
14	Kegiatan Pembinaan Penerapan Kontrol Keamanan Pelindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
15	Kegiatan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber bagi TTIS	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
16	Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Keamanan SPBE/Pemdigi untuk mendukung K/L pengampu layanan prioritas	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
17	Kegiatan Pendampingan dan Tindak Lanjut Audit Aplikasi Umum	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Kegiatan workshop diseminasi hasil pengukuran kematangan keamanan siber dan persandian sektor pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
19	Kegiatan Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor Pemerintahan Daerah

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Pemerintah Daerah

D32

T 18,75% R –

T 81,25% R –

T 84,38% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 21 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran terkait Manajemen Keamanan Informasi dan Audit SPBE	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen keamanan informasi dan audit SPBE. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemahaman serta implementasi Surat Edaran.
2	Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Internal	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE. TW 2 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE.
3	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Kelembagaan, SDM, kebijakan, dan infrastruktur keamanan siber dan sandi pada provinsi baru masih dalam tahap pengembangan. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah. TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
4	Asistensi Tata Kelola Keamanan siber, Manajemen Risiko, dan audit Keamanan SPBE	T – R –	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya pemahaman dan penerapan tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE di pemerintah daerah. Memberikan asistensi dan pendampingan secara bertahap dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE.
5	Asistensi Pembentukan dan Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R –	T • 5 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penanganan insiden. TW 2 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penanganan insiden.
6	Webinar, Coaching Clinic dan Forum Berbagi Informasi Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 8 Kegiatan R –	TW 1 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala. TW 2 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala.
7	Sosialisasi Peraturan Keamanan SPBE dan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi pada Pemerintah Daerah	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami. TW 2 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami.
8	Penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan Deputi III	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Webinar Berbincang Tentang Risiko (BERISIK) #1	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Webinar Berbincang Tentang Risiko (BERISIK) #2	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
11	Webinar Berbincang Tentang Risiko BERISIK#3	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
12	EvaluasiAsistensi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 3 Stakeholder R –	T 3 Stakeholder R –	–
13	Penyusunan Profil Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
14	Asistensi Penyusunan Kebijakan Teknis, Implementasi, dan Penerapan Teknik Terkini dalam Penanganan Insiden Siber dan Workshop Penguatan CSIRT Organisasi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
15	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden TTIS Pemerintah Provinsi	T – R –	T – R –	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	–
16	Cyber Incident Exchange Forum pada TTIS Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
17	Launching dan Workshop Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Evaluasi Penyelenggaraan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
19	Workshop Pengukuran Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
20	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T – R –	T 18 Stakeholder R 18 Stakeholder	T 34 Stakeholder R –	T 34 Stakeholder R –	TW 2 Belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam pemenuhan data dan bukti dukung pengukuran tingkat kematangan. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam pemenuhan data serta bukti dukung pengukuran.
21	Kegiatan Penilaian IKASANDI Pilot Project Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Daerah T.A.2026	T – R –	T 22 Kegiatan R 22 Kegiatan	T 94 Kegiatan R –	T 94 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam pemenuhan indikator dan data dukung IKASANDI. Melakukan sosialisasi, asistensi, dan verifikasi data dukung IKASANDI secara bertahap.

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Pembangunan Manusia

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Pembangunan Manusia

D33

T 41,37% R –

T 86,2% R –

T 94,82% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Asistensi Pembentukan TTIS Sektor Pembangunan Manusia	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	TW 1 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder. TW 2 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder.
2	Bimbingan Peningkatan Pengetahuan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pembangunan Manusia	T 6 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 15 Kegiatan R 17 Kegiatan	T 17 Kegiatan R –	T 17 Kegiatan R –	TW 1 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada. TW 2 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada.
3	Asistensi Penerapan SMKI	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 - - TW 2 - -
4	Pengukuran Tingkat Kematangan Kamsiber	T 14 Kegiatan R 14 Kegiatan	T 25 Kegiatan R 25 kegiatan	T 25 Kegiatan R –	T 26 Kegiatan R –	TW 1 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder. TW 2 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder.
5	Asistensi Identifikasi IIV	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 Efiensi Anggaran Mekanisme kegiatan dilakukan secara online. TW 2 Kurangnya personel pelaksana, kurangnya dukungan dari pembina sektor. Kegiatan dilaksanakan melebihi waktu.
6	Forum Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Forum Kolaborasi dan Berbagi Informasi Keamanan Siber Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

D41

T 12% R –

T 54% R 54%

T 84% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 6 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
2	Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan,Perdagangan,dan Pariwisata	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
3	Pengukuran Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 11 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
4	Simulasi Penanganan Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan -Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
5	Asistensi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
6	Profil Risiko Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Pembinaan Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	T – R –	T – R –	T 4 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	–

Nilai kematangan keamanan siber PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

D42

T 7,5% R –

T 62,5% R 65%

T 92,5% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 19 Kegiatan R 20 Kegiatan	T 29 Kegiatan R –	T 32 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
2	Identifikasi IIV Sektor ESDM dan Pangan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing- masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
3	Penyusunan Profil Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
4	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber(TTIS) Organisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 21 Kegiatan R –	T 26 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
5	Penyelenggaraan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Kamsiber Sektor ESDA	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
6	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor IIV pada Sektor ESDM dan Pangan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R 9 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 14 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor TIK, media, transportasi serta logistik

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor TIK, Media, dan Transportasi

D43

T 13,33% R –

T 44,44% R 44,44%

T 80% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 21 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi dengan IPPS terkait Implementasi PIIV (Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Identifikasi IIV)	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 6 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 1 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir TW 2 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir
2	Rapat Koordinasi PIIV terkait Peta Jalan Sektor TIK	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. TW 2 • Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. • Beberapa kegiatan terkait penyusunan rekomendasi peta jalan TIK diundur untuk waktu pelaksanaan kegiatannya dikarenakan menunggu proses revisi anggaran. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. • Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
3	Sharing Session Pembahasan Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
4	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
5	Rapat Konsultasi Pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal kegiatan dengan narasumber/pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari dengan narasumber/pakar sebelum waktu pelaksanaan.
6	Kick-off Kajian Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
7	Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
8	Asistensi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
9	Verifikasi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 21 Laporan R 21 Laporan	T 38 Laporan R –	T 45 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Kendala dalam pemenuhan bukti dukung dari beberapa stakeholder pada saat pengukuran kematangan keamanan siber. BSSN maupun K/L IPPS secara intens melakukan koordinasi/asistensi kepada stakeholder dalam rangka membantu pemenuhan penyusunan bukti dukung
10	Asistensi Identifikasi IIV	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
11	Rapat Benchmarking Penyusunan Profil Risiko Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
12	Penyusunan Profil Risiko	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	–
13	Asistensi Penanganan Insiden Siber	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Terdapat stakeholder yang belum terbuka secara optimal dalam menyampaikan informasi kepada BSSN serta K/L IPPS Pengampu Sektornya saat terjadi insiden siber Mendorong stakeholder untuk bergabung dalam mekanisme berbagi informasi (ISAC) dan mengoptimalkan sosialisasi terkait kewajiban pelaporan dan pentingnya berbagi informasi (information sharing) terkait keamanan siber.
14	Asistensi Pembentukan TTIS	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 8 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi. Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi. TW 2 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi. Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi.
15	Simulasi Penanganan Insiden Siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
16	Edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 9 Laporan R –	T 9 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
17	Asistensi Pembentukan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
18	Apel CSIRT Sektor	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dan komitmen dari stakeholder atau anggota CSIRT. Kegiatan dilakukan secara daring. TW 2 Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dan komitmen dari stakeholder atau anggota CSIRT. Kegiatan dilakukan secara daring maupun hybrid.
19	Asistensi Penerapan Standar Keamanan	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
20	Rapat Koordinasi Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
21	Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–

Nilai kematangan Keamanan siber PSE sektor industri dan jasa konstruksi

Persentase Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri dan Jasa Konstruksi

D44

T 30% R –

T 60% R 60%

T 80% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penilaian Risiko Keamanan Siber Sektor Industri	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. •Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. •Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
2	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Industri	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 22 Kegiatan R 22 Kegiatan	T 32 Kegiatan R –	T 35 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
3	Penilaian Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri Pendukung IIV	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 18 Kegiatan R –	T 20 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
4	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber Sektor Industri	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
5	Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapabilitas SDM Sektor Industri	T 10 Kegiatan R 10 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 13 Kegiatan R –	TW 1 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
6	Identifikasi IIV dan Penyelenggara IIV Sektor Industri (Industri Pupuk)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan

Manfaat Kebijakan Siber (Mbijak)

Persentase manfaat benefit terhadap biaya cost kebijakan Siber dan Sandi Nasional

Persentase Pengukuran Manfaat Benefit terhadap Biaya Cost Kebijakan Siber dan Sandi Nasional

T – R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Tim mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik
2	Kickoff meeting pengukuran penerapan kebijakan bidang strategi dan kebijakan k]eamanan siber dan sandi	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Materi Kick Off Meeting menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya
3	Identifikasi kebijakan yang akan dinilai implementasinya	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Finalisasi hasil identifikasi kebijakan yang akan dinilai implementasinya
4	Ruang Lingkup pengukuran kebijakan yang akan dinilai implementasinya	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Pada tingkat Deputi, pengukuran penerapan kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan dan atribusi antar peraturan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih objek pengukuran, manfaat, biaya, serta perhitungan ganda. Selain itu, tidak seluruh manfaat kebijakan dapat dikuantifikasi secara langsung dalam nilai moneter. Menerapkan protokol verifikasi yang mencakup pemeriksaan ketertelusuran sumber data, konsistensi asumsi, normalisasi periode dan nilai, pengujian atribusi biaya dan manfaat, triangulasi bukti, serta reviu bersama unit teknis, pemilik kebijakan. Dan professional judgement sebelum hasil CBA ditetapkan.
5	Dokumentasi Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Pada tingkat Deputi, pengukuran penerapan kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan dan atribusi antar peraturan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih objek pengukuran, manfaat, biaya, serta perhitungan ganda. Selain itu, tidak seluruh manfaat kebijakan dapat dikuantifikasi secara langsung dalam nilai moneter. Menerapkan protokol verifikasi yang mencakup pemeriksaan ketertelusuran sumber data, konsistensi asumsi, normalisasi periode dan nilai, pengujian atribusi biaya dan manfaat, triangulasi bukti, serta reviu bersama unit teknis, pemilik kebijakan. Dan professional judgement sebelum hasil CBA ditetapkan.
6	Verifikasi data CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
7	Pengolahan data CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
8	Penyusunan draf laporan akhir pengukuran CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -
9	Finalisasi laporan akhir pengukuran CBA Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -

Manfaat Kerjasama Siber (MKerma)

Persentase kerja sama keamanan siber dan sandi yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama Siber dan Sandi Nasional terkait pengelolaan strategi dan kebijakan

Persentase Pengukuran Kerjasama Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Siber dan Sandi Nasional Terkait Pengelolaan Strategi dan Kebijakan

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Kerja	T 4 Dokumen R 4 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Tim mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik
2	Penyusunan Identifikasi Kerjasama yang Ditindaklanjuti	T – R –	T 5 Dokumen R 5 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap kegiatan kerja sama maupun tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan dan penyelarasan lebih lanjut dengan MKO di lingkungan Deputi I, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Inspektorat untuk menetapkan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses verifikasi dan evaluasi kinerja.
3	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut	T – R –	T 5 Dokumen R 5 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap kegiatan kerja sama maupun tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan dan penyelarasan lebih lanjut dengan MKO di lingkungan Deputi I, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Inspektorat untuk menetapkan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses verifikasi dan evaluasi kinerja.
4	Penyusunan Laporan Perkembangan Capaian	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
5	Penyusun Draf Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Kerja sama	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
6	Penyusunan Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Kerja sama	T – R –	T – R –	T – R –	T 5 Dokumen R –	TW 3 - - TW 4 - -

Persentase kerja sama keamanan siber dan sandi yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama Siber dan Sandi Nasional terkait operasi keamanan siber dan sandi

Persentase Kerjasama Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerjasama Operasi Keamanan Siber dan Sandi Nasional

T 35% R –

T 50% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 18 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan tim kerja	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Dinamika penugasan pegawai pada unit kerja lain, serta masih berlangsungnya proses seleksi perwira TNI/Polri menyebabkan penetapan komposisi tim kerja memerlukan waktu tambahan Melakukan pemutakhiran susunan tim setelah terdapat kepastia status penugasan dan hasil seleksi TW 2 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I
2	Identifikasi seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Terdapat hasil identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti yang belum masuk pada daftar identifikasi kerja sama dari Biro Hukum dan Komunikasi Publik Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Komunikasi Publik serta memutakhirkan basis data kerja sama secara berkala sebagai rujukan bersama
3	Penyusunan rencana aksi kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Konsolidasi data kerja sama pada beberapa tim yang memerlukan proses proses verifikasi butir-butir kerja sama yang akan ditindaklanjuti Melakukan koordinasi dengan tim terkait
4	Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama sesuai rencana aksi	T 12 Kerja sama R 9 Kerja sama	T 25 Kerja sama R 22 Kerja sama	T 25 Kerja sama R –	T 25 Kerja sama R –	TW 1 Penjadwalan kegiatan bersama mitra kerja sama memerlukan penyesuaian waktu dan kebutuhan/permintaan dari stakeholder Melakukan koordinasi awal dan melakukan konfirmasi secara berkala dengan mitra kerja sama TW 2 Pelaksanaan kegiatan bersama mitra memerlukan penyelarasan agenda antar instansi yang berpengaruh pada penetapan waktu pelaksanaan Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi kesiapan mitra secara berkala
5	Monitoring perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Penyusunan laporan akhir kerja sama	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
7	Pelaksanaan Focus Group Discussion NSOC dengan ISP/NAP dan Stakeholder	T – R –	T – R –	T 1 Forum R –	T 1 Forum R –	–
8	Partisipasi Keanggotaan pada Kegiatan Multilateral CERT	T – R –	T – R –	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	–
9	Pembentukan Tim Kerja Sama	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
10	Rapat penyusunan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
11	Rapat pembahasan rencana aksi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
12	Penyusunan laporan perkembangan capaian	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
13	Penyusunan draf laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
14	Penyusunan laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
15	Penyusunan Rencana Aksi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Pendalaman terhadap poin-poin kerjasama belum optimal karena banyaknya jumlah tim yang terkait dan adanya dokumen kerja sama baru di Tahun 2026 Koordinasi bersama ketua tim terkait untuk menentukan poin-poin yang ditindaklanjuti dari dokumen kerja sama
16	Monitoring dan Evaluasi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Dokumen kerja sama PKS Co Location Krisna baru dimulai sejak 18 Desember 2025 Hambatan sudah tertangani dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi terakit Penyediaan Layanan Co Location Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) TW 2 Keterbatasan personil dan anggaran untuk pelaksanaan tatap muka secara langsung (onsite) Membuat perencanaan yang matang terkait anggaran dan pemetaan personil sesuai dengan target evaluasi
17	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pencarian Target Operasi BPOM	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pemantauan Komunikasi Pusinfomar TNI AL	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintahan dan pembangunan manusia yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama keamanan siber dan sandi nasional

Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi Nasional

T – R –

T 30% R –

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 8 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Penyusunan Laporan identifikasi dan Dokumen rencana kerja/rencana aksi atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja, serta adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada dan melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja,
2	Pelaksanaan Kegiatan Indonesian Digital Government Secretariat Visit to United Kingdom	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja, serta adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada dan melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja,
3	Kegaitan Penyusunan Laporan akhir atas seluruh kerja sama yang telah ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
4	Pengembangan Keamanan Siber Pada Kegiatan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti (MOU) BSSN dengan PT. Huawei Tech Investment	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
5	Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber di 5 lokus menindaklanjuti PKS Deputi IIIdenganPT. Data Sinergitama Jaya Tbk	T – R –	T – R –	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	–
6	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T – R –	T 2 kegiatan R –	T 2 kegiatan R –	–
7	Kolaborasi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	TW 2 - -
8	Kolaborasi Bimtek Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber pada Universitas Terbuka	T – R –	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 2 kegiatan R –	T 3 kegiatan R –	TW 2 Waktu pelaksanaan mundur menyesuaikan jadwal dari Universitas Terbuka. Menyesuikan waktu dari Universitas Terbuka.

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor perekonomian yang memberikan manfaat terhadap total kerja sama siber dan sandi nasional

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 29 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti sektorkeuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dan koordinasi dengan unit kerja/PSE terkait dalam melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit kerja/PSE terkait untuk memastikan data dan informasi kerja sama tersedia.
2	Melaksanakan tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Penyesuaian waktu pelaksanaan dengan pihak yang terlibat dalam kerja sama. Melakukan koordinasi penjadwalan dengan pihak terkait dan menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan.
3	Melakukan pemantauan perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dalam memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan kerja sama dari pihak terkait. Melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi perkembangan capaian kerja sama.
4	Penyusunan pelaporan atas kerja sama yang telah ditindaklanjuti pada sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
5	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Belum terdapat hambatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan. Belum antisipasi terhadap hambatan kegiatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan.
6	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
7	Penyusunan Laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	–
8	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	–
9	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	–
10	Penjajakan kerja sama PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 3 kegiatan R 3 Kegiatan	T 7 kegiatan R 7 kegiatan	T 8 kegiatan R –	T 8 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
11	Rapat Koordinasi/Alignment/Audiensi PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 11 kegiatan R 11 Kegiatan	T 23 kegiatan R 23 kegiatan	T 29 kegiatan R –	T 32 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - -
12	Rapat Koordinasi Perpanjangan MoU PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 kegiatan R 2 kegiatan	T 3 kegiatan R –	T 4 kegiatan R –	TW 1 Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing-masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta.
13	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
14	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
15	Audiensi BSSN dengan IPPS dan stakeholder sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 18 Laporan R 18 Laporan	T 20 Laporan R –	T 20 Laporan R –	TW 1 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan.
16	Pembahasan MoU dan PKS antara BSSN dengan stakeholder Sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T – R –	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Proses penyelarasan substansi MoU dan PKS memerlukan waktu lebih lama akibat perbedaan birokrasi dan ketentuan hukum masing-masing instansi Melakukan koordinasi secara berkala bersama unit hukum dari masing- masing pihak untuk memetakan potensi perbedaan substansi/klausul lebih awal.
17	Workshop DNS dan DNSSEC 2026	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
18	The 16th ASEAN-JAPAN Information Security Workshop for ISPs	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
19	APSAT 2026 International Conference	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya
20	Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) All Indonesia	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiatan yang bersifat mendadak. TW 2 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiatan yang bersifat mendadak.
21	Southeast Asia Maritime Cybersecurity Workshop	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
22	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
23	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
24	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja PSE sektor TIK dan Transportasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
25	Penyusunan Identifikasi kerjasama pada sektor industri dan jasa konstruksi yang ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait. TW 2 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait.
26	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat perubahan rencana aksi tindak lanjut kerja sama karena adanya efisiensi. Melakukan penyesuaian rencana aksi dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan target tindak lanjut tetap dapat tercapai.
27	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
28	Penyusunan draft laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
29	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti pada sektor industri dan jasa konstruksi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber (TKM)

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber

Persentase Capaian Kegiatan Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber sampai dengan Periode Pelaporan

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penentuan Desain Sampel Pengukuran Budaya Keamanan Siber	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 - -
2	Revisi Instrumen Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - -
3	Kegiatan Pengambilan Data Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
4	Rapat Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
5	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keamanan Siber pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
6	Pelaksanaan Pengambilan Data/Pengukuran Budaya Keamanan Siber Nasional	T – R –	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -

Tingkat kesadaran K/L/Pemda terhadap keamanan siber dan sandi

Tingkat Kesadaran K/L/Pemda terhadap Keamanan Siber

T – R –

T 40% R –

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Survei Kesadaran Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 4 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Adanya Perubahan instrumen pengukuran indeks kesadaran keamanan siber. Melakukan Penyesuaian Pelaksanaan dan penyebaran survei instrumen SKSS yang baru.
2	Rapat DKO Indikator Kinerja Tingkat Kesadaran Masyarakat	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tingkat pemahaman personel terhadap indikator kinerja belum merata. Melakukan penyamaan persepsi dan pembahasan indikator secara berkala.
3	Rapat Koordinasi Manual IKU SKKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Belum seragamnya pemahaman personel terhadap substansi dan mekanisme dalam manual IKU SKKS. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait manual IKU SKKS.
4	Koordinasi Teknis Instrumen Survei SKKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tingkatpemahaman personel terhadap instrumen survei belum merata. Memberikan penjelasan teknis dan pendampingan dalam pemahaman instrumen survei.
5	Kegiatan Pelaksanaan Survei KKS	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan pengisian instrumen survei oleh responden. Memberikan panduan dan pendampingan selama pelaksanaan survei.
6	Kegiatan Permohonan Data Survei	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Kegiatan Analisa Data, Penyusunan Laporan Hasil dan Laporan Akhir SKKS Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Tingkat kesadaran PSE sektor Pembangunan manusia terhadap keamanan siber dan sandi

Tingkat Kesadaran PSE Sektor Pembangunan Manusia terhadap Keamanan Siber

T – R –

T 40% R –

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 7 Kegiatan R –	TW 1 Tidak semua peserta kegiatan mengisi survei yang telah dibagikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berkoordinasi kembali dengan stakeholder terkait untuk mengisi Survei Kesadaran Keamanan Siber. TW 2 - -

Tingkat kesadaran PSE sektor perekonomian terhadap keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor Perekonomian

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 20 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Koordinasi penyiapan alat ukur (tools) survey pengukuran tingkat kesadarankeamanan siber pada PSE sektor keuangan,perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran. TW 2 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran.
2	Melakukan pengambilan hasil survei pengukuran tingkat kesadaran keamanan siber pada PSE sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 - Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. - Pemahaman responden dalam melakukan pengisian masih kurang. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran.
3	Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesadarankeamanan siber pada PSE sektor keuangan,perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
4	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 dokumen R 1 Dokumen	T 1 dokumen R 1 Dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 1 - Keterlambatannproses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangatnkecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian /pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan
5	Pelaksanaan kegiatan Survei Kesadaran Keamanan Siber pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 6 kegiatan R 6 kegiatan	T 15 kegiatan R –	T 18 kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian / pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan
6	Penyusunan laporan akhir pada PSE sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	–
7	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T 1 dokumen R –	T 1 dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
8	Rapat Persiapan Pelatihan Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
9	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
10	Pelaksanaan pengukuran melalui penyebaran survei secara daring, pengambilan dan pengolahan data hasil survei pada beberapa kegiatan pembinaan kematangan dan security awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 2 Dokumen R –	TW 2 Belum optimalnya pengisian Survei SKKS oleh beberapa responden pada PSE (pengisian pada setiap pertanyaan di SKKS yang tidak menyeluruh pada beberapa responden PSE). Melakukan pendampingan teknis bagi responden PSE untuk memastikan pengisian Survei SKKS dilakukan secara menyeluruh.
11	Table Top Exercise: Cyber Incident Response dalam rangka Peningkatan Awareness	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
12	Workshop Penanganan Risiko Serangan Siber Sektor Transportasi dalam rangka Peningkatan Awareness	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
13	Cyber Security Awareness pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
14	Submarine Cables, Security & Digital Economic Growth: A Tailored Workshop for Indonesia dalam rangka PeningkatanPengetahuan dan Pemahaman Keamanan Siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
15	Telecom Cybersecurity Seminar and GSMA APAC Telecom Cybersecurity Forum 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
16	Digital Talks : Strengthening Human Firewall for Cyber Resilience & Personal Data Protection	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
17	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber pada sektor TIK, Media, Transportasi dan Logistik	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
18	Penyusunan Jadwal dan Rencana Teknis Pelaksanaan kegiatan Survei pada Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target. TW 2 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target.
19	Penyebaran survey, Pengambilan data dan pengolahan data hasil survei (Raw Data) pada Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal. TW 2 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal.
20	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber yang telah dilaksanakan serta analisis mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku responden dalam menghadapi isu-isu keamanan siber Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Tingkat Kesiapsiagaan Keamanan Siber (TSiap)

Persentase PSE yang merespons notifikasi potensi gangguan keamanan siber

Persentase PSE yang Merespons Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Siber Sesuai SLA sampai dengan Periode Pelaporan

D21

T – R –

T 90% R 90%

T 90% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan notifikasi potensi gangguan keamanan siber	T – R 1	T 0.9 R 1	T 0.9 R –	T 0.9 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi
2	Penyampaian notifikasi potensi gangguan keamanan siber kepada PSE melalui SIDATU	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait TW 2 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait
3	Pemantauan dan pencatatan respons PSE (acknowledgement) atas notifikasi yang telah diberikan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebih waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti TW 2 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebih waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti
4	Penyusunan laporan evaluasi kepatuhan PSE terhadap SLA respons notifikasi	T 1 R –	T 1 R 1 Laporan	T 1 R –	T 1 R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data setiap tim Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase hasil deteksi ancaman keamanan siber yang tervalidasi benar

Persentase Hasil Deteksi Ancaman Keamanan Siber yang Berhasil Divalidasi sampai dengan Periode Pelaporan

D21

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemantauan keamanan siber dan deteksi anomali traffic pada infrastruktur internal stakeholder dan infrastruktur publik (ISP/NAP/IX)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala
2	Pelaksanaan validasi mandiri hasil deteksi melalui analisis teknis internal Direktorat Operasi Keamanan Siber	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap aset yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber TW 2 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap aset yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber
3	Penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi validitas deteksi ancaman	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan
4	Penyusunan laporan capaian validasi hasil deteksi ancaman keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase sistem elektronik yang memenuhi kategori “Patuh” terhadap total sistem elektronik yang didaftarkan

Persentase Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE terhadap Peraturan Perundangundangan Terkait Keamanan Siber

D22

T – R –

T – R 0%

T 50% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Kepatuhan PSE dan Lembaga Sertifikasi	–	–	1 Kegiatan	–	–
2	Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE	–	–	–	1 Kegiatan	–

Rata-rata nilai SPBE K/L/Pemda untuk domain arsitektur keamanan SPBE

Persentase K/L/Pemda yang Mendapatkan Pendampingan atau Evaluasi Terkait Kepatuhan terhadap Arsitektur Keamanan SPBE

D22

T 100% R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 13 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Audit Keamanan AUBP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
2	Pemantauan Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Audit Keamanan SPLP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
3	Audit Keamanan Aplikasi SPSE (AUBPBJP)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
4	Audit Keamanan Aplikasi SRIKANDI (AUBKD)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
5	Audit Keamanan Aplikasi LAPOR! (AUBPPP)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
6	Audit Keamanan Aplikasi EMONEV &KRISNA (AUBPPN)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Audit Keamanan Aplikasi Khusus Mahkamah Konstitusi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
8	Audit Keamanan Aplikasi SIMAN (AUBKN)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Audit Keamanan Aplikasi SIP (AUBP)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Audit Keamanan Aplikasi SIPD (AUBPD)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
11	Audit Keamanan Infrastruktur SPLP	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
12	Audit Keamanan Infrastruktur Pusat Data Nasional/Jaringan Intra Pemerintah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
13	Pengawasan Kepatuhan Pemdi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase PSE yang merespons notifikasi terkait penerapan kriptografi dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan informasi risiko tinggi terhadap total PSE yang teridentifikasi memiliki potensi risiko tinggi (vulnerable)

Persentase Notifikasi Terkait Penerapan Kriptografi yang Direspons sampai dengan Periode Pelaporan

D23

T – R –

T 30% R 47%

T 60% R –

T 90% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengiriman Notifikasi	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 10 Dokumen R 14 Dokumen	T 12 Dokumen R –	T 15 Dokumen R –	TW 1 Belum adanya notifikasi otomatis yang terkirim ke stakeholder Pengiriman notifikasi melalui email berupa surat pemberitahuan TW 2 Belum adanya notifikasi otomatis yang terkirim ke stakeholder Pengiriman notifikasi melalui email berupa surat pemberitahuan
2	Pencatatan respon notifikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Stakeholder yang telah menerima notifikasi belum memberikan respon Melakukan follow up notifikasi yang telah dikirimkan TW 2 Stakeholder yang telah menerima notifikasi belum memberikan respon Melakukan follow up notifikasi yang telah dikirimkan
3	Monitoring dan Evaluasi terhadap respon notifikasi	T – R –	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 10 Kegiatan R –	TW 1 Belum adanya respon yang diberikan oleh stakeholder Menyiapkan materi evaluasi sesuai dengan respon yang diberikan TW 2 Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena dilakukan secara online Menyiapkan materi evaluasi dengan persiapan matang agar informasi tersampaikan dengan baik

Tingkat Penanganan dan Pemulihan Keamanan Siber (TPP)

Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan insiden keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Penanganan Insiden Sesuai Target Waktu Pemulihan (SLA) sampai dengan Periode Pelaporan

D21

T – R –

T 75% R 91,7%

T 75% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan dan proses verifikasi/validasi laporan insiden keamanan siber dari stakeholder	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor dan pelaksanaan koordinasi awal TW 2 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat
2	Pelaksanaan penanganan insiden sesuai skema Penanganan Insiden Respons, Digital Forensik, atau gabungan keduanya)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
3	Penyusunan dokumen Laporan Asistensi Penanganan Insiden Siber dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses penyelesaian laporan TW 2 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses penyelesaian laporan
4	Penyusunan laporan evaluasi penyelesaian penanganan insiden sesuai SLA	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase insiden keamanan siber yang dapat diatasi terhadap total insiden keamanan siber yang terjadi

Persentase Insiden Keamanan Siber yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal (Triage) pada Triwulan Berjalan

D21

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan laporan insiden dan identifikasi awal (identifikasi insiden, aset, dan sistem yang terdampak berdasarkan informasi pada surat permohonan)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage TW 2 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage
2	Pelaksanaan pembahasan awal (kick-off meeting) dan klasifikasi awal insiden (triage), serta menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan aset yang terdampak, urgenitasnya, dan elevansi terhadap insiden yang terjadi	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi TW 2 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi
3	Melakukan pengumpulan bukti elektronik dari aset atau sistem yang terdampak untuk memperoleh artefak digital yang relevan menjadi prioritas guna melakukan penanganan awal insiden	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
4	Penyusunan notulensi dan/atau laporan pelaksanaan triage	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan TW 2 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan
5	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan triage insiden keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase insiden keamanan informasi yang dapat diatasi terhadap total insiden keamanan informasi yang terjadi

Persentase Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Informasi yang Direspon sampai dengan Periode Pelaporan

D22

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 15 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Laporan Harian Maintenance CTS	T 90 Dokumen R 91 Dokumen	T 180 Dokumen R 91 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan –
2	Penyusunan Laporan Dukungan Literasi Positif	T 90 Dokumen R 182 Dokumen	T 180 Dokumen R 182 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi Menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting TW 2 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi Menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting
3	Penyusunan Laporan Harian Analisis Strategis Komunikasi Publik dan Agenda Setting	T 91 Dokumen R 91 Dokumen	T 181 Dokumen R 91 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
4	Penyusunan Laporan Monitoring Trend	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
5	Penyusunan Laporan Social Cyber Insight	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
6	Penyusunan Laporan Hasil Patroli Siber Tematik	T 27 Dokumen R 36 Dokumen	T 56 Dokumen R 70 Dokumen	T 83 Dokumen R –	T 112 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan
7	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Patroli Siber	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R 3 Dokumen	T 3 Dokumen R –	T 7 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
8	Penyusunan Laporan Layanan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Digital	T 8 Dokumen R 28 Dokumen	T 16 Dokumen R 31 Dokumen	T 24 Dokumen R –	T 32 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait
9	Penyusunan Dokumen Standar atau Prosedur Kerja Patroli Siber	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
10	Penyusunan Rekapitulasi Penanganan Konten Negatif (RPKN)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
11	Penyusunan Laporan Rekomendasi Penanganan Konten Negatif (RPA)	T 295 Dokumen R 323 Dokumen	T 336 Dokumen R 324 Dokumen	T 336 Dokumen R –	T 332 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tingkat pelaporan konten negatif yang disampaikan oleh stakeholder/instansi rendah -
12	Penyusunan Penyampaian Konten Gangguan Informasi (PKGI)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan –
13	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Sistem	T 2 Dokumen R 3 Dokumen	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
14	Penyusunan Laporan Pengelolaan Mitra Sistem Deteksi	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
15	Penyusunan Laporan Penanganan Konten Negatif (LPKN)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -

Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi

Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi

T 20% R –

T – R 0%

T – R –

T 50% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Pengamanan Dokumen	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan Teknologi Terkini	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Blockchain	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Analisis Malware	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–

Indikator Kinerja

Indeks Keamanan Informasi (IKAMINFO)

Maturitas Penyelenggaraan Persandian (MSANDI)

Nilai kematangan penyelenggara persandian Sektor Pemerintah Pusat

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Penyelenggara Persandian Pemerintah Pusat

D31

T – R –

T 100% R –

T – R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA. 2026	–	–	6 Kegiatan	–	–

Nilai kematangan penyelenggara persandian PSE sektor Pemerintahan Daerah

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Penyelenggara Persandian Pemerintah Daerah

D32

T 85,11% R –

T 93,62% R –

T 95,74% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 10 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Bidang Persandian pada 38 Provinsi	T 38 Stakeholder R 38 Stakeholder	T 38 Stakeholder R –	T 38 Stakeholder R –	T 38 Stakeholder R –	TW 1 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
2	Rapat Koordinasi urusan Persandian untuk pengamanan informasi pada pemerintah Provinsi	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
3	Pembinaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Provinsi, kabupaten dan kota dalam wilayahnya	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
4	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada provinsi baru	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 1 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melakukan pemetaan kebutuhan dan memberikan asistensi secara bertahap sesuai tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah. TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
5	Forum Evaluasi Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
6	Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Keikutsertaan Sinkronisasi Urusan Persandian Nasional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
8	Forum Komunikasi Sandi Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Penguatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Penanganan insiden keamanan informasi melalui operasi kriptografi dan keamanan sinyal (IKC)

Persentase insiden keamanan informasi yang dapat diatasi melalui operasi kriptografi dan keamanan sinyal terhadap total insiden keamanan informasi yang terjadi

Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal pada Triwulan Berjalan

D23

T – R –

T 40% R 50%

T 65% R –

T 91% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Klasifikasi insiden yang diterima	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
2	Analisis insiden yang telah diklasifikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
3	Penanganan insiden	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 1 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelarasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru

Pemanfaatan rekomendasi hasil analisis sinyal terhadap deteksi sinyal (SIGINT)

Persentase rekomendasi hasil analisis sinyal terhadap deteksi sinyal

Persentase Pelaksanaan Operasi Analisis Sinyal pada Periode Tahun Berjalan

D23

T – R –

T 30% R 33%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Operasi deteksi sinyal terkait ancaman non-tradisional di Kabupaten Lingga	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Efisiensi anggara yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan Persiapan berkas kegiatan di awal tahun TW 2 Kegiatan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang dilakukan di TW II awal karena adanya efisiensi anggaran Perencanaan yang lebih matang dan persiapan pelaksanaan berkas kegiatan di awal tahun
2	Operasi Profiling Sinyal Indo Pasifik yang dilaksanakan berbarengan dengan KKOLN di negara India	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan TW 2 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan
3	Operasi Profiling Sinyal Indo Pasifik yang dilaksanakan berbarengan dengan KKOLN di negara Tiongkok	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan TW 2 Terdapat perubahan rencana kegiatan yang semula kegiatan perjalanan dinas luar negeri menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan kembali menjadi perjalanan dinas luar negeri. Serta pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan KKOLN T.A 2026 Penyesuaian pada KAK & RAB pengajuan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja sesuai dengan perencanaan

Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Penajaman Reformasi Birokrasi BSSN

Indikator Kinerja

Indeks Reformasi Birokrasi BSSN

Meningkatnya Hasil Pelaksanaan RB General

Nilai RB General BSSN

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB General BSSN

T 21% R –

T 46,85% R 46,85%

T 68% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 144 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyelerasan IKU level BSSN-Mkerma	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pembahasan IKU MKerma melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
2	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi PKO	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pembahasan IKU MKerma melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3	Reviu Pohon Kinerja BSSN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pembahasan Pohon Kinerja melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan BSSN, sehingga S1 selaku koordinator perlu mengkoordinasikan waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat. Melakukan koordinasi antar unit kerja secara intensif terkait ketersediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
4	Evaluasi Capaian IKU 2025	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyampaian capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya.
5	Reviu Dokumen Rencana Aksi dam Unit Kerja Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyampaian renaksi unit kerja tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja.
6	Penyusunan Laporan Monitoring Rencana Aksi Unit Kerja	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Penyampaian monitoring renaksi unit kerja tidak tepat waktu Koordinasi secara intens dengan unit kerja terkait capaian.
7	Implementasi Aplikasi Performa	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
8	Penyusunan Laporan Kinerja BSSN Semester 1	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
9	Reviu atas Perka BSSN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Evaluasi AKIP di BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
10	Penyusunan Laporan Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Internal Triwulanan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - - TW 4 - -
11	Pengesahan Perka Manajemen Kinerja Organisasi (MKO)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
12	Penyusunan Konsep Laporan Kinerja BSSN Tahunan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
13	Implementasi Aplikasi E-AKIP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
14	Penyusunan Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Waktu penyampaian Ranwal Renja terbatas S1 menyusun ranwal renja BSSN sebelum adanya surat permohonan ranwal dari Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi deadline.
15	Penyusunan Berita Acara Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Berita Acara Ranwal Renja berdasarkan waktu pelaksanaan trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Koordinasi intens dengan bagian pengelolaan kinerja jika terdapat keterlambatan dalam pengumpulan dokumen data dukung.
16	Penyusunan Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Waktu penyampaian Renja BSSN Pagu Indikatif terbatas. S1 menyusun konsep pagu indikatif BSSN sebelum adanya surat permohonan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi deadline.
17	Penyusunan Berita Acara Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Berita Acara Rancangan Renja Pagu Indikatif berdasarkan waktu pelaksanaan trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Koordinasi intens dengan bagian pengelolaan kinerja jika terdapat keterlambatan dalam pengumpulan dokumen data dukung.
18	Penyusunan Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
19	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
20	Pemutakhiran Renja	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
21	Sinkronisasi Renja dan RKA	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
22	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Alokasi Anggaran	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
23	Penyusunan Berita Acara Pembahasan IPPN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
24	Integrasi dan Sinkronisasi dokumen program dan anggaran BSSN T.A.2027	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
25	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 IKPA merupakan alat ukur dari Kementerian Keuangan sehingga penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan Mendokumentasikan semua kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga seluruh data dukung untuk renaksi IKPA dapat terpenuhi TW 2 IKPA merupakan alat ukur dari Kementerian Keuangan sehingga penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan Mendokumentasikan semua kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga seluruh data
26	Monitoring Capaian Prioritas Nasional	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Penyampaian laporan PN dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian PN serta kendala/hambatannya TW 2 Penyampaian laporan PN dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian PN serta kendala/hambatannya
27	Monitoring Capaian IKU	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Penyampaian laporan capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya TW 2 Penyampaian laporan capaian IKU dari unit kerja pengampu tidak tepat waktu. Koordinasi secara intens dengan unit kerja pengampu terkait capaian IKU serta kendala/hambatannya
28	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Unaudited	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman penggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
29	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
30	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Februari	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
31	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Audited	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman penggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1.Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2.Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3.Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala.
32	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Maret	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
33	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan April	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
34	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Mei	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Pemahaman menggunakan akun masih belum merata di lingkungan unit kerja; 2. Pengelolaan Aset pada Unit Kerja belum dikelola dengan baik, terkhusus aset-aset hasil migrasi dari Lembaga Sandi Negara; 3. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan kesalahan pembebanan kemungkinan dapat terjadi jika Pengelola Anggaran tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain Tim Pengelola Anggaran, peran aktif dari Inspektorat sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan dan pendampingan jalannya kegiatan operasional di BSSN. Selain itu, peran user dalam hal ini unit kerja terkait tidak kalah pentingnya dalam hal pelaksanaan anggaran, baik secara substantif maupun administratif seperti : 1. Memastikan pekerjaan selesai dan alat yang dibeli berfungsi sesuai kebutuhan dengan melakukan UAT bersama PPK; 2. Memberikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Merawat dan melaporkan aset yang sudah tidak digunakan, dialih fungsikan atau dipindahtangankan kepada BMN dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala
35	Laporan Keuangan BSSN Semester I Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
36	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juni	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
37	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juli	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
38	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Agustus	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
39	Laporan Keuangan BSSN Triwulan III Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
40	Laporan PIPK 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
41	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan September	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
42	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Oktober	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
43	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan November	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
44	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
45	Penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
46	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
47	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK UPT BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
48	Penyusunan kertas kerja penyederhanaan struktur organisasi BSSN yang telah disetujui dan diajukan kepada Kementerian PAN RB	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - -
49	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
50	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
51	Pemenuhan Kepka Squad Team di Lingkungan BSSN Tahun Anggaran 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut.
52	Pemenuhan Layanan SOP	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak, atau terlalu banyak agenda dalam satu waktu Membuat jadwal terintegrasi, menentukan skala prioritas, menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak, atau terlalu banyak agenda dalam satu waktu Membuat jadwal terintegrasi, menentukan skala prioritas, menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
53	Penyusunan Naskah Urgensi Peta Jalan Arsitektur Organisasi Digital	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
54	Pengembangan Proses Bisnis	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
55	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BSSN tentang Pedoman Mekanisme Kerja di lingkungan BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
56	Penetapan Rencana Aksi RB General	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Masing-masing pihak memiliki pemahaman atau target yang berbeda. Membuat kesepakatan yang jelas mengenai tugas, target, waktu, dan tanggung jawab, kemudian mendokumentasikan hasil koordinasi
57	Penetapan Rencana Aksi RB Tematik	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
58	Penyusunan Laporan Kesiapan Input Dokumen Rencana Aksi yang telah disahkan Pada Portal RB Nasional	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
59	Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
60	Pengukuran Potensi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
61	Pengisian Jabatan Manajerial menggunakan mekanisme Manajemen Talenta	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Persiapan yang sudah dilakukan menjadi tidak sesuai atau membutuhkan penyesuaian cepat Memastikan pihak terkait mudah dihubungi ketika terjadi perubahan
62	Pengembangan Layanan Bantuan Kepegawaian Berbasis AI (sinawAI)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Karena kegiatan sangat banyak, evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan berikutnya
63	Deployment Aplikasi Talenta ke Infrastruktur Pusdatik	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Karena kegiatan sangat banyak, evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin, mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan berikutnya
64	Ujicoba Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Evaluasi sering tertunda Menjadwalkan evaluasi rutin, mencatat kendala dan solusi setiap kegiatan,
65	Pelaksanaan Formal Learning, Social Learning, dan Experiential Learning	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Persiapan yang sudah dilakukan menjadi tidak sesuai atau membutuhkan penyesuaian cepat. Memastikan pihak terkait mudah dihubungi ketika terjadi perubahan
66	Pembentukan, Konsolidasi dan Penguatan peran Tim IKED Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kesulitan menyamakan waktu, keterlambatan respons, perbedaan pemahaman Menentukan PIC yang jelas, membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut
67	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penegakan Disiplin	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Jadwal kegiatan saling berbenturan, perubahan waktu mendadak Menyediakan waktu cadangan, dan melakukan konfirmasi jadwal secara berkala
68	Penyusunan Laporan ABK Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Masing-masing pihak memiliki pemahaman atau target yang berbeda. Membuat kesepakatan yang jelas mengenai tugas, target, waktu, dan tanggung jawab, kemudian mendokumentasikan hasil koordinasi.
69	Penyusunan Talent Pool Pegawai	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Fokus terbagi, pekerjaan menumpuk, dan terdapat kegiatan yang berpotensi terlewat Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak, menggunakan daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan melakukan evaluasi progres
70	Penyusunan Pengembangan Talenta	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Kebijakan baru muncul Memantau perkembangan kebijakan secara rutin
71	Penyusunan Jalur Karier Rumpun Jabatan Teknis di lingkungan BSSN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kebijakan baru muncul Memantau perkembangan kebijakan secara rutin
72	Penetapan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Menyampaikan informasi secara tertulis, serta melakukan konfirmasi dan tindak lanjut.
73	Pengembangan Tools Analisis Kesesuaian Uraian Tugas ABK Berbasis AI	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
74	Pembangunan Corporate University BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
75	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
76	Penyusunan Kepka BSSN tentang Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - -
77	Penyusunan Laporan Pengelolaan Arsip Digital Kepegawaian melalui DMS	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
78	Penyusunan Dokumen HCDP BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
79	Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
80	Evaluasi Pasca Pelatihan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
81	Penyusunan Laporan Internalisasi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
82	Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
83	Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Non Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
84	Penyusunan Jabatan Kategori Promosi dan Pemantapan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
85	Penyusunan Dokumen ICP untuk Jabatan Fungsional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
86	Penyusunan Laporan Pengelolaan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 -- -
87	Penyusunan Instrumen Evaluasi Pemenuhan SDM KSS K/L/D	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
88	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterlambatan respons, perbedaan pemahaman, atau informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pihak Membuat grup/media komunikasi khusus, menyampaikan informasi secara tertulis
89	Monitoring dan Evaluasi Road Map BerAKHLAK Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
90	Kepka Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan, hanya memerlukan koordinasi penetapan personel. Melakukan koordinasi untuk percepatan penetapan tim.
91	Kepka Tim Kerja IRH 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyesuaian komposisi anggota tim sesuai tugas dan fungsi unit kerja. Melaksanakan koordinasi dan finalisasi susunan tim sebelum penetapan.
92	Laporan kick off meeting Tim Asesor dan Tim Kerja IRH 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat secara tepat waktu.
93	Laporan pengumpulan data dukung IRH	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pengumpulan data dukung memerlukan waktu dan harus dilakukan verifikasi. Melakukan monitoring dan analisis data dukung bersama tim
94	Daftar kebijakan (regulasi) yang berpotensi menjadi objek Penilaian Mandiri IKK	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Banyaknya regulasi yang perlu diidentifikasi dan ditelaah. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi regulasi secara bertahap.
95	Kepka Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan Melaksanakan koordinasi percepatan proses penetapan tim.
96	Laporan kick off meeting Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyesuaian jadwal peserta rapat Menetapkan jadwal rapat lebih awal dan mendokumentasikan hasil rapat secara lengkap
97	Laporan pengumpulan data dukung IKK 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
98	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
99	Laporan penggunaan APLIKASI SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
100	Daftar alih media	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Melaksanakan koordinasi penggunaan aplikasi dengan para TU unit kerja
101	Laporan pengawasan audit kearsipan internal (LAKI)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
102	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
103	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
104	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
105	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
106	Laporan pemberkasan arsip menggunakan SRIKANDI	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
107	Laporan Sosialisasi /Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
108	Laporan Akhir Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
109	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
110	Laporan Akhir Pelaksanaan PEKPP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
111	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang signifikan. Menyusun dan mendokumentasikan laporan secara tepat waktu.
112	Dokumen KEPKA BSSN tentang Pembentukan Tim Pengelola SP4N- LAPOR!	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Pergantian personel terjadi selama proses penetapan KEPKA Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait agar tidak terdapat kesalahan data personel dalam KEPKA yang ditetapkan
113	Dokumen Publikasi Laporan TW II SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
114	Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
115	Dokumen Publikasi Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
116	Penyusunan Dokumen Penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perencanaan Pengadaan Masih Kurang Matang Melaksanakan sosialisasi terkait perencanaan pengadaan yang baik
117	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyerapan anggaran masih dalam proses persiapan Melakukan asistensi penyerapan anggaran yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa
118	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyerapan anggaran masih dalam proses persiapan Melakukan asistensi penyerapan anggaran yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa
119	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
120	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan eTendering, e- Purchasing, non e-Tendering dan non ePurchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
121	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Pengelolaan Aset BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Waktu yang terbatas dalam penyusunan Laporan Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK TW 2 Waktu yang terbatas dalam penyusunan Laporan Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
122	Penyusunan Laporan Realisasi PNBP atas Pengelolaan BMN berupa Penggunaan Rumah Negara	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Pendataan hunian nilai PNBP terlalu dinamis Mengimbau dan koordinasi kepada subjek PNBP
123	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
124	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Unaudited pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
125	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
126	Penyusunan Dokumen Permohonan Penghapusan ATB	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Belum terdapat kepastian terkait waktu penerbitan persetujuan dari Kementerian Keuangan sehingga berpotensi mempengaruhi target penyelesaian kegiatan. Melakukan koordinasi secara intensif untuk memperoleh informasi perkembangan proses persetujuan serta mendorong percepatan penyelesaiannya.
127	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Barang Inventaris	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penentuan nilai limit BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Melaksanakan pelatihan penilaian BMN guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
128	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Kendaraan Dinas	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - -
129	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Audited pada t-1	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
130	Penyusunan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna karena proses pemeriksaan oleh BPK belum selesai sesuai jadwal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara dan melakukan penyesuaian segera setelah hasil pemeriksaan BPK
131	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris Kantor	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat ketidaksesuaian data BMN antara hasil inventarisasi dan data pada SAKTI. Melakukan rekonsiliasi dan validasi data BMN secara berkala
132	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris di Kantor Balai Deteksi Sinyal	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris Kantor di Kantor Balai Deteksi Sinyal Menyiapkan draft laporan berdasarkan data sementara
133	Penyusunan Surat Keputusan Penghapusan BMN berupa ATB	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Belum terdapat kepastian terkait waktu penerbitan persetujuan dari Kementerian Keuangan sehingga berpotensi mempengaruhi target penyelesaian kegiatan. Melakukan koordinasi secara intensif untuk memperoleh informasi perkembangan proses persetujuan serta mendorong percepatan penyelesaiannya.
134	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah Gereja	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Dokumen Menyiapkan draft sementara
135	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di bawah Rp 100.000.000	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Keterbatasan waktu penyusunan Dokumen Menyiapkan draft sementara
136	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 1 pada t	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
137	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 1 pada t	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
138	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Tanah dan Gedung/Bangunan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
139	Penyusunan Surat Keputusan Henti Guna BMN Palsan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
140	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di atas Rp 100.000.000	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
141	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah KOICA	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - -
142	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN) BSSN pada t+2	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
143	Pembuatan Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -
144	Penyusunan Dokumen Penghapusan Peralatan Sandi dan APU	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -

IKU Triwulanan Unit Kerja di Luar Komponen IKU BSSN

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase PSE yang Merespons Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Siber Sesuai SLA sampai dengan Periode Pelaporan

T – R –

T 90% R 96,8%

T 90% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan notifikasi potensi gangguan keamanan siber	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan serta melakukan pemantauan berkala untuk menjaga ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumentasi
2	Penyampaian notifikasi potensi gangguan keamanan siber kepada PSE melalui SIDATU	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor Whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait TW 2 Terdapat beberapa notifikasi terhadap pemilik sistem yang belum terdata sebagai CSIRT ataupun belum pernah dikirimkan notifikasi sebelumnya, sehingga memerlukan pencarian dan konfirmasi kontak untuk pengiriman notifikasi Mencari kontak berupa email dan nomor Whatsapp dari pemilik sistem elektronik terkait
3	Pemantauan dan pencatatan respons PSE (acknowledgement) atas notifikasi yang telah diberikan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebihi waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti TW 2 Beberapa stakeholder masih memberikan respons melebihi waktu SLA yang ditentukan Menyampaikan data stakeholder yang belum memberikan respons kepada pembina sektor untuk ditindaklanjuti
4	Penyusunan laporan evaluasi kepatuhan PSE terhadap SLA respons notifikasi	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data setiap tim Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Informasi yang Direspon sampai dengan Periode Pelaporan

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 15 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Laporan Harian Maintenance CTS	T 90 Dokumen R 91 Dokumen	T 180 Dokumen R 91 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
2	Penyusunan Laporan Dukungan Literasi Positif	T 90 Dokumen R 182 Dokumen	T 180 Dokumen R 182 Dokumen	T 272 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi Menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting TW 2 Terdapat perubahan dinamika isu sehingga pembuatan laporan harus mengikuti dinamika isu yang terjadi menyusun laporan yang mengacu pada laporan harian analisis strategis komunikasi publik dan agenda setting
3	Penyusunan Laporan Harian Analisis Strategis Komunikasi Publik dan Agenda Setting	T 91 Dokumen R 91 Dokumen	T 181 Dokumen R 91 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 364 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
4	Penyusunan Laporan Monitoring Trend	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
5	Penyusunan Laporan Social Cyber Insight	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 181 Dokumen R 181 Dokumen	T 273 Dokumen R –	T 365 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
6	Penyusunan Laporan Hasil Patroli Siber Tematik	T 27 Dokumen R 36 Dokumen	T 56 Dokumen R 70 Dokumen	T 83 Dokumen R –	T 112 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu secara berkala serta menyesuaikan tema dan prioritas berdasarkan perkembangan isu, kebutuhan, dan/atau permintaan
7	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Patroli Siber	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 3 Dokumen R 3 Dokumen	T 4 Dokumen R –	T 7 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
8	Penyusunan Laporan Layanan Hasil Penelusuran Rekam Jejak Digital	T 8 Dokumen R 28 Dokumen	T 16 Dokumen R 31 Dokumen	T 24 Dokumen R –	T 32 Dokumen R –	TW 1 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu scr berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait TW 2 Terdapat penyesuaian dinamika isu yang berkembang serta permintaan dan/atau kebutuhan yang ada Melakukan pemantauan isu scr berkala dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait
9	Penyusunan Dokumen Standar atau Prosedur Kerja Patroli Siber	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada hambatan - TW 2 Tidak ada hambatan -
10	Penyusunan Rekapitulasi Penanganan Konten Negatif (RPKN)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tidak ada hambatan -
11	Penyusunan Laporan Rekomendasi Penanganan Konten Negatif (RPA)	T 295 Dokumen R 323 Dokumen	T 336 Dokumen R 324 Dokumen	T 336 Dokumen R –	T 332 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tingkat pelaporan konten negatif yang disampaikan oleh stakeholder/instansi rendah -
12	Penyusunan Penyampaian Konten Gangguan Informasi (PKGI)	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R 90 Dokumen	T 90 Dokumen R –	T 90 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tidak ada hambatan -
13	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Sistem	T 2 Dokumen R 3 Dokumen	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tidak ada hambatan -
14	Penyusunan Laporan Pengelolaan Mitra Sistem Deteksi	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tidak ada hambatan -
15	Penyusunan Laporan Penanganan Konten Negatif (LPKN)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 - - TW 2 Tidak ada hambatan -

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase Hasil Deteksi Ancaman Keamanan Siber yang Berhasil Divalidasi sampai dengan Periode Pelaporan

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemantauan keamanan siber dan deteksi anomali traffic pada infrastruktur internal stakeholder dan infrastruktur publik (ISP/NAP/IX)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala
2	Pelaksanaan validasi mandiri hasil deteksi melalui analisis teknis internal Direktorat Operasi Keamanan Siber	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap hasil deteksi yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber TW 2 Proses validasi hanya dapat dilakukan terhadap hasil deteksi yang dapat dilakukan validasi mandiri secara internal oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Meminta stakeholder untuk melakukan validasi terhadap hasil deteksi yang berada diluar cakupan validasi internal Direktorat Operasi Keamanan Siber
3	Penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi validitas deteksi ancaman	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti Menjaga proses validasi agar dapat tetap terselesaikan pada periode berjalan
4	Penyusunan laporan capaian validasi hasil deteksi ancaman keamanan siber	T – R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE terhadap Peraturan Perundang Undangan Terkait Keamanan Siber

T – R –

T – R 0%

T 50% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Kepatuhan PSE dan Lembaga Sertifikasi	–	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
2	Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan PSE	–	–	–	1 Kegiatan	–

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase Pelaksanaan Penanganan Insiden Sesuai Target Waktu Pemulihan (SLA) sampai dengan Periode Pelaporan

T – R –

T 75% R 91,7%

T 75% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan dan proses verifikasi/validasi laporan insiden keamanan siber dari stakeholder	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat TW 2 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat
2	Pelaksanaan penanganan insiden sesuai skema (Penanganan Insiden Respons, Digital Forensik, atau gabungan keduanya)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
3	Penyusunan dokumen Laporan Asistensi Penanganan Insiden Siber dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses finalisasi TW 2 Finalisasi dokumen hasil penanganan menunggu ketuntasan seluruh tahapan teknis penanganan insiden Menyusun kerangka laporan secara paralel dengan pelaksanaan penanganan guna mempercepat proses finalisasi
4	Penerimaan dan proses verifikasi/validasi laporan insiden keamanan siber dari stakeholder	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat TW 2 Kelengkapan informasi awal pada permohonan penanganan dari pemangku kepentingan masih bervariasi Melaksanakan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor pada tahap penerimaan sebagai dasar penanganan yang tepat

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase Insiden Keamanan Siber yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal (Triage) pada Triwulan Berjalan

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penerimaan laporan insiden dan identifikasi awal (identifikasi insiden, aset, dan sistem yang terdampak berdasarkan informasi pada surat permohonan)	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage TW 2 Kelengkapan informasi awal pada laporan atau surat permohonan dari stakeholder masih bervariasi Melakukan koordinasi dan konfirmasi kelengkapan informasi kepada pelapor serta penentuan jadwal pelaksanaan triage
2	Pelaksanaan pembahasan awal (kick-off meeting) dan klasifikasi awal insiden (triage), serta menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan aset yang terdampak, urgenitasnya, dan relevansi terhadap insiden yang terjadi	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelakansaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi TW 2 Penjadwalan pembahasan awal perlu menyesuaikan ketersediaan tim dan pihak pelapor Menjaga ketepatan waktu pelakansaan triage dan koordinasi dini dengan pemangku kepentingan terdampak, khususnya pada insiden berkompleksitas tinggi
3	Melakukan pengumpulan bukti elektronik dari aset atau sistem yang terdampak untuk memperoleh artefak digital yang relevan menjadi prioritas guna melakukan penanganan awal insiden	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung TW 2 Kecepatan penyediaan akses dan data pendukung oleh pemangku kepentingan bervariasi antarinsiden dan berpengaruh terhadap durasi pemulihan Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan sejak awal penanganan guna menjamin ketersediaan akses dan data pendukung
4	Penyusunan notulensi dan/atau laporan pelaksanaan triage	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan TW 2 Tidak terdapat kendala yang berarti Menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan dokumentasi sebagai dasar penanganan lanjutan
5	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan triage insiden keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R –	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	–

Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional

Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal yang Telah Dilakukan Analisis dan Klasifikasi Awal pada Triwulan Berjalan

T – R –

T 40% R 50%

T 65% R –

T 91% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Klasifikasi insiden yang diterima	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
2	Analisis insiden yang telah diklasifikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru
3	Penanganan insiden	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 3 Dokumen R –	TW 2 Manual IKU baru disusun pada triwulan 2, dan terdapat penyelerasan manual IKU satu kedeputian Penyesuaian kegiatan dengan manual IKU yang baru

Persentase PSE sektor Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan tingkat kematangan keamanan siber minimum level 3 (terdefinisi)

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

T 31,25% R –

T 76,56% R –

T 88,28% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 45 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Asistensi Penilaian Indeks Keamanan Siber untuk PSE Publik di Badan Gizi Nasional Republik Indonesia	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada
2	Kegiatan Sharing Session Manajemen Risiko Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber daya yang ada TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber daya yang ada
3	Kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Ulang TTIS Tahun 2026	T 4 kegiatan R 1 kegiatan	T 9 kegiatan R –	T 10 kegiatan R –	T 10 kegiatan R –	–
4	Kegiatan Bimbingan Teknis Kategorisasi SE, Identifikasi IIV, dan Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggara IIV Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2026	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber daya yang ada TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber daya yang ada
5	Kegiatan Uji Komunikasi TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T • 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 3 kegiatan R –	T 4 kegiatan R –	TW 1 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada TW 2 Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada
6	Kegiatan Asistensi Tanggap Insiden Siber pada kegiatan Pengawasan Kepatuhan TTIS Organisasi Pemerintah Pusat	T 2 kegiatan R –	T 4 kegiatan R –	T 6 kegiatan R –	T 8 kegiatan R –	–
7	Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE/Pemerintahan Digital	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
8	Kegiatan Workshop Pembinaan Peningkatan Nilai Kematangan Keamanan Siber dan Persandian Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
9	Kegiatan Workshop Pembinaan Manajemen Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
10	Kegiatan Workshop Pengelolaan TTIS/CSIRT Pemerintah Pusat	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
11	Kegiatan Workshop Penerapan Peraturan di Bidang Keamanan SPBE/Pemerintah Digital	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
12	Kegiatan Launching TTIS/CSIRT	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
13	Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
14	Kegiatan Pembinaan Penerapan Kontrol Keamanan Pelindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
15	Kegiatan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber bagi TTIS	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
16	Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Keamanan SPBE/Pemdigi untuk mendukung K/L pengampu layanan prioritas	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
17	Kegiatan Pendampingan dan Tindak Lanjut Audit Aplikasi Umum	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
18	Kegiatan workshop diseminasi hasil pengukuran kematangan keamanan siber dan persandian sektor pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
19	Kegiatan Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber pada TTIS/CSIRT organisasi Pemerintah Pusat	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
20	Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran terkait Manajemen Keamanan Informasi dan Audit SPBE	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen keamanan informasi dan audit SPBE. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemahaman serta implementasi Surat Edaran.
21	Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Internal	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE. TW 2 Keterbatasan pemahaman SDM terkait metodologi dan teknis pelaksanaan audit keamanan SPBE internal. Menyediakan materi, contoh dokumen, serta pendampingan praktik pelaksanaan audit keamanan SPBE.
22	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Kelembagaan, SDM, kebijakan, dan infrastruktur keamanan siber dan sandi pada provinsi baru masih dalam tahap pengembangan. Melakukan pemetaan kebutuhan dan memberikan asistensi secara bertahap sesuai tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah TW 2 Kelembagaan, SDM, kebijakan, dan infrastruktur keamanan siber dan sandi pada provinsi baru masih dalam tahap pengembangan. Melakukan pemetaan kebutuhan dan memberikan asistensi secara bertahap sesuai tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah
23	Asistensi Tata Kelola Keamanan siber, Manajemen Risiko, dan audit Keamanan SPBE	T – R –	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya pemahaman dan penerapan tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE di pemerintah daerah. Memberikanasistensi dan pendampingan secara bertahap dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan audit keamanan SPBE.
24	Asistensi Pembentukan dan Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber	T • 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T • 5 Kegiatan R –	T • 5 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penangananinsiden. TW 2 Keterbatasan SDM, kompetensi, dan dukungan kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan TTIS. Memberikan asistensi pembentukan TTIS, penguatan kompetensi personel, serta penyusunan dokumen dan prosedur penangananinsiden.
25	Webinar, Coaching Clinic dan Forum Berbagi Informasi Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 8 Kegiatan R –	TW 1 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala. TW 2 Tingkat partisipasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam forum berbagi informasi belum merata. Meningkatkan publikasi dan koordinasi, menyediakan materi yang aplikatif, serta membuka sesi konsultasi dan diskusi secara berkala.
26	Sosialisasi Peraturan Keamanan SPBE dan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi pada Pemerintah Daerah	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami. TW 2 Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi dan indikator kematangan keamanan siber dan sandi. Melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyediakan panduan/contoh implementasi yang mudah dipahami.
27	Penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan Deputi III	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
28	Webinar Berbincang Tentang Risiko (BERISIK)	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya pemahaman pemerintah daerah terhadap risiko keamanan informasi dan siber. Meningkatkanpemahaman melalui webinar,diskusi, dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan risiko keamanan informasi dan siber.
29	Evaluasi Asistensi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 3 Stakeholder R –	T 3 Stakeholder R –	–
30	Penyusunan Profil Risiko Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
31	Asistensi Penyusunan Kebijakan Teknis, Implementasi, dan Penerapan Teknik Terkini dalam Penanganan Insiden Siber dan Workshop Penguatan CSIRT Organisasi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
32	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden TTIS Pemerintah Provinsi	T – R –	T – R –	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	–
33	Cyber Incident Exchange Forum pada TTIS Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T - - R –	T 1 Kegiatan R –	–
34	Launching dan Workshop Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
35	Evaluasi Penyelenggaraan Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
36	Workshop Pengukuran Tingkat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tingkat pemahaman personel belum merata. Melakukan sosialisasi, asistensi, dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman personel. TW 2 Tingkat pemahaman personel belum merata. Melakukan sosialisasi, asistensi, dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman personel.
37	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	T – R –	T 18 Stakeholder R –	T 34 Stakeholder R –	T 34 Stakeholder R –	–
38	Kegiatan Penilaian IKASANDI Pilot Project Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Daerah T.A. 2026	T – R –	T 22 Kegiatan R –	T 94 Kegiatan R –	T 94 Kegiatan R –	–
39	Asistensi Pembentukan TTIS Sektor Pembangunan Manusia	T 2 kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 kegiatan R 6 kegiatan	T 7 kegiatan R –	T 9 kegiatan R –	TW 1 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder. TW 2 Proses pembentukan TTIS/CSIRT bergantung pada kesiapan organisasi, penetapan struktur, dan proses administrasi internal instansi. Melakukan pendampingan secara berkala sesuai waktu yang disepakati bersama stakeholder.
40	Bimbingan Peningkatan Pengetahuan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pembangunan Manusia	T 6 kegiatan R 7 Kegiatan	T 15 kegiatan R 17 Kegiatan	T 17 kegiatan R –	T 17 kegiatan R –	TW 1 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada. TW 2 Efisiensi anggaran, keterbatasan tools pendukung, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada.
41	Asistensi Penerapan SMKI	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 kegiatan R –	T 2 kegiatan R –	T 2 kegiatan R –	–
42	Pengukuran Tingkat Kematangan Kamsiber	T 14 kegiatan R –	T 25 kegiatan R 25 kegiatan	T 25 kegiatan R –	T 26 kegiatan R –	TW 1 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder. TW 2 Kurangnya respons dari beberapa stakeholder, proses pengumpulan data membutuhkan waktu, penyesuaian jadwal dengan instansi masing-masing. Melakukan koordinasi kembali dengan stakeholder.
43	Asistensi Identifikasi IIV	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 kegiatan R 2 kegiatan	T 2 kegiatan R –	T 2 kegiatan R –	TW 1 Efiensi Anggaran. Mekanisme kegiatan dilakukan secara online. TW 2 Kurangnya personel pelaksana, kurangnya dukungan dari pembina sektor. Kegiatan dilaksanakan melebihi waktu.
44	Forum Koordinasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
45	Forum Kolaborasi dan Berbagi Informasi Keamanan Siber Sektor Kesehatan	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–

Persentase penyelenggara persandian sektor Pemerintahan dengan tingkat kematangan persandian minimal level III

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Persandian Sektor Pemerintahan

T 75,47% R –

T 83,02% R –

T 96,23% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 11 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA. 2026	T – R –	T – R –	T 6 kegiatan R –	T 6 kegiatan R –	–
2	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Bidang Persandian pada 38 Provinsi	T 38 Stakeholder R 38 Stakeholder	T 38 Stakeholder R 38 Stakeholder	T 38 Stakeholder R –	T 38 Stakeholder R –	TW 1 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan. TW 2 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
3	Rapat Koordinasi urusan Persandian untuk pengamanan informasi pada pemerintah Provinsi	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan persandian antarprovinsi. Meningkatkankoordinasi dan sinkronisasi secara berkala serta memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan.
4	Pembinaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Provinsi, kabupaten dan kota dalam wilayahnya	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah. TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
5	Asistensi dan Bimtek Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada provinsi baru	T – R –	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 Belum meratanya kapasitas SDM dan penerapan persandian di pemerintah daerah. Melaksanakan pembinaan dan asistensi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan masing-masing daerah.
6	Forum Evaluasi Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
8	Keikutsertaan Sinkronisasi Urusan Persandian Nasional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
9	Forum Komunikasi Sandi Daerah	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
11	Penguatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase PSE Sektor Perekonomian dengan tingkat kematangan keamanan siber minimum level 3 (terdefinisi)

Persentase Pembinaan Kematangankeamanan Siber Sektor Perekonomian

T 12,41% R –

T 53,79% R 54%

T 84,82% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 40 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 6 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
2	Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata.	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
3	Pengukuran Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 7 Kegiatan R –	T 11 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
4	Simulasi Penanganan Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata.	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 5 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 - Efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan rencana kegiatan - Penyesuaian jadwal dengan PSE sebagai sasaran kegiatan - Melakukan revisi anggaran dan penyusunan rencana jadwal kegiatan pasca efisiensi - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSE serta menyiapkan alternatif PSE sasaran kegiatan
5	Asistensi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sektor Keuangan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
6	Profil Risiko Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
7	Pembinaan Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	T – R –	T – R –	T 4 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	–
8	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 19 Kegiatan R 19 Kegiatan	T 29 Kegiatan R –	T 32 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
9	Identifikasi IIV Sektor ESDM dan Pangan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 9 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
10	Penyusunan Profil Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
11	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 21 Kegiatan R –	T 26 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
12	Penyelenggaraan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Kamsiber Sektor ESDA	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
13	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor IIV pada Sektor ESDM dan Pangan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R 9 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 14 Kegiatan R –	TW 1 - Metode pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berjenjang menyebabkan beberapa kegiatan masih pada fase koordinasi dengan para pihak terkait. - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan agar tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti dengan implementasi kegiatan inti sesuai rencana kerja. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada TW III sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progress kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
14	Rapat Koordinasi dengan IPPS terkait Implementasi PIIV (Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Identifikasi IIV)	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 6 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 1 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir. TW 2 Pelaksanaan kegiatan rakor yang seharusnya pada awal Triwulan I mengalami penyesuaian jadwal. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan sebelum Triwulan I berakhir.
15	Rapat Koordinasi PIIV terkait Peta Jalan Sektor TIK	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. TW 2 - Belum adanya tindak lanjut secara formal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyusunan peta jalan sektor TIK. - Beberapa kegiatan terkait penyusunan rekomendasi peta jalan TIK diundur untuk waktu pelaksanaan kegiatannya dikarenakan menunggu proses revisi anggaran. • Melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan secara intens dengan Komdigi untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, ruang lingkup, dan timeline penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. • Menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama. • Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
16	Sharing Session Pembahasan Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Anggaran belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih menunggu proses revisi anggaran. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
17	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
18	Rapat Konsultasi Pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal kegiatan dengan narasumber/pakar Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari dengan narasumber/pakar sebelum waktu pelaksanaan.
19	Kick-off Kajian Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
20	Penyusunan Dokumen Peta Jalan IIV Sektor TIK	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
21	Asistensi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
22	Verifikasi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 21 Laporan R 21 Laporan	T 38 Laporan R –	T 45 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
23	Asistensi Identifikasi IIV sektor TIK dan Transportasi	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran
24	Rapat Benchmarking Penyusunan Profil Risiko Siber sektor Transportasi	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran
25	Penyusunan Profil Risiko sektor Transportasi, Media dan Logistik	T – R –	T – R –	T – R –	T 6 Dokumen R –	–
26	Asistensi Penanganan Insiden Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T 1 Laporan R 1 Laporan	T • 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Asistensi Penanganan Insiden Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran TW 2 Asistensi Penanganan Insiden Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran
27	Asistensi Pembentukan TTIS sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 8 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi. TW 2 Pada saat kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT, terdapat PSE yang mengalami kendala teknis dalam uji komunikasi Dalam kegiatan asistensi/validasi pembentukan CSIRT perlu dilakukan pemantauan keberlanjutan pendaftaran TTIS secara berkala, sehingga dapat meminimalisir kendala pada saat proses registrasi maupun uji komunikasi.
28	Simulasi Penanganan Insiden Siber sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R –	T 6 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya
29	Edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 9 Laporan R –	T 9 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
30	Asistensi Pembentukan Information Sharing and Analysis Center (ISAC) pada sektor Transportasi	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
31	Apel CSIRT Sektor TIK dan Transportasi	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran. TW 2 Hanya satu subkomponen kegiatan pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber yang dapat menggunakan anggaran sepenuhnya. Dikarenakan masih menunggu proses revisi anggaran dengan perubahan hampir semua subkomponen pada RO Pembinaan Kematangan Keamanan Siber. Sehingga kegiatan pembinaan kematangan, sebagian besar dilakukan secara daring. Melakukan koordinasi intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK untuk memastikan percepatan proses revisi anggaran dan pencairan anggaran.
32	Asistensi Penerapan Standar Keamanan sektor Transportasi	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya
33	Rapat Koordinasi Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 2 Belum terdapat hambatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan. Belum antisipasi terhadap hambatan kegiatan, karena belum dilaksanakan pada TW berjalan.
34	Penyusunan Playbook Keamanan Siber Maritim	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
35	Penilaian Risiko Keamanan Siber Sektor Industri	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 13 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. • Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan. TW 2 Pemahaman stakeholder terhadap manajemen risiko keamanan siber dan supply chain IIV masih belum merata sehingga koordinasi lintas unit belum optimal. • Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan asistensi serta mendorong komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan.
36	Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Industri	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 22 Kegiatan R 22 Kegiatan	T 32 Kegiatan R –	T 35 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri. • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan pembentukan dan registrasi CSIRT bagi PSE sektor industri. • Memperkuat koordinasi dengan K/L, holding, dan asosiasi industri untuk mendorong pembentukan CSIRT secara persuasif serta memperluas pemahaman mengenai manfaat pembentukan CSIRT. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
37	Penilaian Kematangan Keamanan Siber Sektor Industri Pendukung IIV	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 18 Kegiatan R –	T 20 Kegiatan R –	TW 1 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Belum terdapat regulasi yang mewajibkan PSE sektor industri untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber secara berkala. • Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan implementasi IKAS sebagai instrumen evaluasi keamanan siber serta memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
38	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber Sektor Industri	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Partisipasi peserta masih terbatas karena belum seluruh asosiasi dan instansi pembina memiliki kewenangan untuk mendorong keikutsertaan anggotanya • Memperkuat sinergi dengan instansi pembina, asosiasi industri, dan pemerintah daerah untuk mendukung publikasi serta mobilisasi peserta. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
39	Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapabilitas SDM Sektor Industri	T 10 Kegiatan R 10 Kegiatan	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 12 Kegiatan R –	T 13 Kegiatan R –	TW 1 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM keamanan siber, khususnya anggota CSIRT, masih belum optimal. • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan organisasi serta mengkomunikasikan manfaat peningkatan kompetensi SDM terhadap kesiapan penanganan insiden siber. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan
40	Identifikasi IIV dan Penyelenggara IIV Sektor Industri (Industri Pupuk)	T 1 Kegiatan R 1 Kegitan	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan TW 2 Masih terdapat persepsi yang belum sama mengenai manfaat dan konsekuensi penetapan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), sehingga menimbulkan resistensi dari sebagian stakeholder. • Melaksanakan koordinasi, audiensi, dan sosialisasi yang menekankan manfaat, tujuan, serta nilai tambah penetapan IIV bagi organisasi. • Koordiinasi intensif dengan mitra strategis dan stakeholder untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan

Persentase kerja sama terkait pengelolaan strategi keamanan siber dan sandi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Pengelolaan Strategi Keamanan Siber dan Sandi

D11

T 5% R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Kerja	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan personel pada Direktorat Strategi KSS Distribusi personel secara seimbang sesuai dengan kebutuhan Tim Kerja pada Direktorat Strategi KSS
2	Penyusunan Laporan Identifikasi Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kegiatan yang dilaksanakan paralel dengan pemutakhiran Manual IKU Melakukan koordinasi internal D1 dan koordinasi dengan S1 dan IR untuk menyepakati Manual IKU
3	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Kegiatan yang dilaksanakan paralel dengan pemutakhiran Manual IKU Melakukan koordinasi internal D1 dan koordinasi dengan S1 dan IR untuk menyepakati Manual IKU
4	Penyusunan Laporan Perkembangan Capaian	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
5	Penyusunan Draf Laporan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
6	Penyusunan Laporan Akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - - TW 4 - -

Persentase peran aktif BSSN dalam kegiatan internasional bidang keamanan siber dan sandi

Persentase Pelaksanaan Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi

D11

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Kerja	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan personel pada Direktorat Strategi KSS Distribusi personel secara seimbang sesuai dengan kebutuhan Tim Kerja pada Direktorat Strategi KSS
2	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Lanjut Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perencanaan kegiatan dengan anggaran terbatas Melakukan identifikasi kegiatan yang dapat dilakukan secara daring
3	Penyusunan Laporan Progress Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi s.d. Triwulan II	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat dinamika efisiensi anggaran sehingga BSSN tidak dapat hadir secara langsung pada setiap forum yang diikuti Menyampaikan bahan masukan substansi keamanan siber kepada pihak Kementerian yang hadir secara langsung
4	Penyusunan Laporan Progress Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi s.d. Triwulan III	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
5	Penyusunan Laporan Akhir Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 3 - - TW 4 - -

Persentase kebijakan yang diterapkan terhadap total kebijakan teknis strategi keamanan siber dan sandi yang ditetapkan

Persentase Pelaksanaan Pengukuran Penerapan Kebijakan terhadap Total Kebijakan Teknis Strategi Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan

D11

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat kick-off pengukuran penerapan kebijakan bidang Strategi Keamanan Siber dan Sandi Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Materi Kick Off Meeting menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya
2	Penyusunan laporan identifikasi kebijakan bidang strategi keamanan siber dan sandi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Jumlah peraturan yang diinisiasi oleh D11 sangat terbatas. Hanya ada 3 (tiga) dan yang dioperasionalkan adalah 2 (dua) Melakukan pengukuran untuk peraturan yang sama namun dengan ruang lingkup yang berbeda.
3	Rapat pembahasan bersama narasumber/pakar (sumber daya kolaborasi kedeputian)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak tersedia anggaran untuk menghadirkan narasumber Melakukan kolaborasi bersama dengan Direktorat lainnya di jajaran Deputi 1
4	Rapat koordinasi bersama dengan responden/pihak terkait	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Hasil koordinasi dengan responden menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya
5	Pengumpulan dan analisis data	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 2 Tidak tersedia anggaran untuk melakukan asistensi pengisian kuesioner Melakukan kolaborasi bersama dengan D31, D32 untuk memfasilitasi pemberian asistensi pada kegiatan yang diselenggarakan
6	Penyusunan laporan akhir	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Laporan akhir menjadi dasar evaluasi kegiatan
7	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 4 - -

Persentase kerja sama terkait pengelolaan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Pengelolaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi

D12

T 5% R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan tim	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
2	Keikutsertaan dalam Workshop Securing the Seas: Developing Cyber Standards for Maritime Operation (Mitra Kerja Sama Inggris Raya)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
3	Keterlibatan dalam Penyusunan Playbook untuk Cybersecurity di Sektor Maritim (Mitra Kerja Sama Inggris Raya)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
4	Penyusunan identifikasi atas kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
5	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
6	Keikutsertaan dalam Australia –Indonesia Cyber Incident Response Preparedness Tabletop Exercise (Mitra Kerja Sama Australia)	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
7	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
8	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
9	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - - TW 2 - -

Persentase kebijakan yang diterapkan terhadap total kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi yang ditetapkan

Persentase Pelaksanaan Pengukuran Penerapan Kebijakan terhadap Total Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan

D12

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan tim	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
2	Pelaksanaan kickoff meeting	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
3	Penyusunan identifikasi peraturan/kebijakan yang akan dinilai implementasinya (dalam hal ini Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
4	Penentuan ruang lingkup	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
5	Pengumpulan data	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
6	Verifikasi data	T – R 1 Kegiatan	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
7	Pengolahan data	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -
8	Penyusunan draf laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - - TW 2 - -
9	Finalisasi laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - - TW 2 - -

Persentase kerja sama terkait pengelolaan kebijakan teknologi keamanan siber dan sandi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Pengelolaan Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi

D13

T 5% R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Tidak terdapat kendala yang berarti
2	Penyusunan Dokumen Identifikasi Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan antara Tim Pengelola Kinerja Organisasi di lingkungan Deputi I dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat, untuk menentukan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama
3	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Seluruh Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Terdapat perubahan ruang lingkup dan dasar pengakuan terhadap tindak lanjut kerja sama yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengukuran capaian kinerja Melakukan pembahasan antara Tim Pengelola Kinerja Organisasi di lingkungan Deputi I dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat, untuk menentukan ruang lingkup, kriteria pengakuan, dan bukti dukung tindak lanjut kerja sama
4	Penyusunan Laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T – R –	–
5	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 laporan R –	–
6	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–

Persentase kebijakan yang diterapkan terhadap total kebijakan teknologi keamanan siber dan sandi yang ditetapkan

Persentase Pelaksanaan Pengukuran Penerapan Kebijakan terhadap Total Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan

D13

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Tidak terdapat kendala yang berarti
2	Kickoff meeting Pengukuran Penerapan Kebijakan terhadap Total Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi	T 1 notula R 1 dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Tidak terdapat kendala yang berarti
3	Penyusunan Dokumen Identifikasi peraturan/ kebijakan yang akan dinilai implementasinya	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Tidak terdapat kendala yang berarti Tidak terdapat kendala yang berarti
4	Penetapan Ruang Lingkup	T – R –	T 1 notula R 1 dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 terdapat kesulitan dalam menelusuri besaran biaya dari kegiatan, dan dalam menentukan cara atau menentukan referensi yang tepat dalam melakukan monetisasi terhadap manfaat dari Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2024 melakukan diskusi dan reviu dengan tim teknis, serta melakukan diskusi dan meminta saran dari pakar/narasumber yang kompeten
5	Pengumpulan Data	T – R –	T 1 dokumen R 1 dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 terdapat kesulitan dalam menelusuri besaran biaya dari kegiatan, dan dalam menentukan cara atau menentukan referensi yang tepat dalam melakukan monetisasi terhadap manfaat dari Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2024 melakukan diskusi dan reviu dengan tim teknis, serta melakukan diskusi dan meminta saran dari pakar/narasumber yang kompeten
6	Verifikasi Data dengan Narasumber	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T – R –	–
7	Pengolahan data	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	T – R –	–
8	Penyusunan draf laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 dokumen R –	–
9	Finalisasi laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 laporan R –	–

Persentase kerja sama terkait pengelolaan kebijakan SDM keamanan siber dan sandi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Pengelolaan Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi

D14

T 5% R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 13 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan sumber daya D14 Mendistribusikan pekerjaan kepada setiap anggota tim secara proporsional agar beban kerja seimbang serta tujuan tim dapat tercapai
2	Penyusunan Dokumen Identifikasi Tindak Lanjut Kerja Sama dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Kerja Sama	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kerja sama yang perlu ditindaklanjuti agar sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi bidang SDM KSS, sehingga penentuan prioritas tindak lanjut belum dapat dilakukan secara optimal. 2. Perubahan manual IKU Tindak Lanjut Kerja sama 3. Efisiensi anggaran 1. Melakukan inventarisasi kerja sama berdasarkan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berkoordinasi bersama unit kerja S3 untuk mengidentifikasi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Kebijakan SDM KSS 2. Melakukan Revisi Manual IKU sesuai dengan hasil pembahasan pada Dialog Kinerja di lingkungan D1 dengan melibatkan S1 dan IR 3. Perencanaan ulang kegiatan , memaksimalkan koordinasi dan diskusi secara daring
3	Rapat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait mekanisme, peran, dan timeline pemutakhiran KBJI 2025	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	TW 1 Dinamika efisiensi anggaran Mengoptimalkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara daring
4	Penyusunan kertas kerja usulan KBJI	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Proses administrasi dan validasi yang berjenjang, sehingga memerlukan beberapa tahapan telaah, penyempurnaan, dan persetujuan sebelum usulan dapat ditetapkan dalam KBJI - Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait seperti Kemnaker, BSN, dan unit kerja internal BSSN terkait usulan jabatan pada KBJI - Melakukan pemutakhiran KBJI secara berkala agar mampu mengakomodasi jabatan-jabatan yang belum termasuk dalam usulan KBJI sebelumnya
5	Verifikasi dan Validasi usulan jabatan pada KBJI	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Proses administrasi dan validasi yang berjenjang, sehingga memerlukan beberapa tahapan telaah, penyempurnaan, dan persetujuan sebelum usulan dapat ditetapkan dalam KBJI Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait seperti Kemnaker, BSN, dan unit kerja internal BSSN terkait usulan jabatan pada KBJI
6	Finalisasi dan Uji Publik usulan jabatan pada KBJI	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
7	Inventarisasi okupasi keamanan siber sebagai dasar usulan Kamus Jabatan Nasional	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
8	Penyusunan kertas kerja teknis atribut jabatan untuk Kamus Jabatan Nasional	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
9	Brainstorming LSP bidang Keamanan Siber dalam rangka Pemetaan Kemasan Okupasi KKNI Level II	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Skema sertifikasi keamanan siber yang tersedia saat ini belum mengakomodir sertifikasi untuk entri level di KKNI level II (untuk lulusan SMA/SMK) yang ingin masuk sebagai tenaga kerja profesional entri level. Namun di sisi lain pengembangan skema sertifikasi memerlukan proses validasi dan pemenuhan syarat administrasi yang cukup panjang. Melakukan konfirmasi lanjutan kepada LSP yang hadir untuk memperoleh usulan skema dan unit kompetensi yang relevan dengan KKNI level II bidang keamanan siber. - Menyelenggarakan rapat lanjutan dengan BNSP untuk membahas mekanisme pengemasa okupasi dan pengembangan skema sertifikasi nasional sesuai ketentuan BNSP.
10	Rapat pencerahan dengan narasumber BNSP untuk metodologi pemetaan kemasan okupasi sesuai standar nasional	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Skema sertifikasi keamanan siber yang tersedia saat ini belum mengakomodir sertifikasi untuk entri level di KKNI level II (untuk lulusan SMA/SMK) yang ingin masuk sebagai tenaga kerja profesional entri level. Namun di sisi lain pengembangan skema sertifikasi memerlukan proses validasi dan pemenuhan syarat administrasi yang cukup panjang Menyusun dokumen teknis pengemasan okupasi keamanan siber KKNI level II sebagai dasar pengembangan skema sertifikasi nasional entry-level
11	Penyusunan Draft rekomendasi awal kemasan okupasi keamanan siber KKNI Level II yang relevan untuk lulusan SMK/SMA sederajat	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
12	Verifikasi dan validasi Draf Pemetaan Kemasan Okupasi KKNI Level II	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
13	Finalisasi draf kemasan okupasi KKNI Level II Penyusunan laporan akhir pelaksanaan tindak lanjut kerja sama	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–

Persentase kebijakan yang diterapkan terhadap total kebijakan SDM keamanan siber dan sandi yang ditetapkan

Persentase Pelaksanaan Pengukuran Penerapan Kebijakan terhadap Total Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan

D14

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 10 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Keterbatasan sumber daya D14 Mendistribusikan pekerjaan kepada setiap anggota tim secara proporsional agar beban kerja seimbang serta tujuan tim dapat tercapai
2	Kickoff meeting Tim Evaluasi Implementasi Kebijakan SDM KSS	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perubahan Manual IKU sesuai ketentuan untuk menjaga keseragaman di lingkungan Deputi I Melakukan koordinasi perubahan Manual IKU di lingkungan Deputi I dengan melibatkan desk S1 dan IR guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta keseragaman metode pengukuran CBA dilingkungan Deputi I
3	Penyusunan Dokumen Identifikasi peraturan/ kebijakan yg akan dinilai implementasinya	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perlunya penyeragaman format dan mekanisme penentuan kebijakan yang akan dinilai Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama MKO dilingkungan Deputi I untuk menyusun format dan mekanisme penetapan kebijakan yang dinilai secara seragam di lingkungan Deputi I
4	Rapat Penetapan Ruang Lingkup	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	TW 1 Perlunya identifikasi ruang lingkup berupa biaya dan manfaat yang tepat dan sesuai ketentuan Melaksanakan kegiatan pencerahan narasumber
5	Rapat Pengumpulan Data	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Ketersediaan data dukung belum lengkap serta sebagian data belum terverifikasi, sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar analisis. Berkoordinasi dan dengan unit kerja terkait dalam hal pengumpulan data seperti data insiden serta data turnover pegawai serta melakukan analisis secara bertahap terhadap data yang telah tersedia
6	Penyusunan Laporan Pengumpulan Data	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyusunan dokumen analisis biaya-manfaat kebijakan tunjangan jabatan fungsional menghadapi kendala metodologis dalam penetapan faktor atribusi manfaat. Akan dilakukan konsultasi dengan pakar di bidang keamanan siber guna memperoleh proporsi kontribusi masing-masing pilar melalui pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP).
7	Pencerahan Narasumber dalam rangka Verifikasi data	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 Berdasarkan hasil verifikasi, masih diperlukan penyempurnaan terhadap landasan teori empiris dan jalur manfaat agar metodologi analisis lebih jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan pendalaman terhadap teori empiris yang relevan, serta melakukan pembahasan dan verifikasi bersama pihak terkait untuk memastikan kesesuaian metodologi dan asumsi yang digunakan dalam analisis.
8	Pengolahan data	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
9	Penyusunan draf laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Finalisasi laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerjasama operasi keamanan siber yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Operasi Keamanan Siber

D21

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 8 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan tim kerja	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Dinamika penugasan pegawai pada unit kerja lain, serta masih berlangsungnya proses seleksi perwira TNI/Polri menyebabkan penetapan komposisi tim kerja memerlukan waktu tambahan Melakukan pemutakhiran susunan tim setelah terdapat kepastian status penugasan dan hasil seleksi TW 2 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I 1 Dokumen sudah terlaksana pada Triwulan I
2	Identifikasi seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Terdapat hasil identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti yang belum masuk pada daftar identifikasi kerja sama dari Biro Hukum dan Komunikasi Publik Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Komunikasi Publik serta memutakhirkan basis data kerja sama secara berkala sebagai rujukan bersama
3	Penyusunan rencana aksi kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Konsolidasi data kerja sama pada beberapa tim yang memerlukan proses proses verifikasi butir-butir kerja sama yang akan ditindaklanjuti Melakukan koordinasi dengan tim terkait
4	Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama sesuai rencana aksi	T 12 Kerja Sama R 9 Kerja Sama	T 25 Kerja Sama R 22 Kerja Sama	T 25 Kerja Sama R –	T 25 Kerja Sama R –	TW 1 Penjadwalan kegiatan bersama mitra kerja sama memerlukan penyesuaian waktu dan kebutuhan / permintaan dari stakeholder Melakukan koordinasi awal dan melakukan konfirmasi secara berkala dengan mitra kerja sama TW 2 Pelaksanaan kegiatan bersama mitra memerlukan penyelarasan agenda antarinstansi yang berpengaruh pada penetapan waktu pelaksanaan Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi kesiapan mitra secara berkala
5	Monitoring perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Penyusunan laporan akhir kerja sama	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
7	Pelaksanaan Focus Group Discussion NSOC dengan ISP/NAP dan Stakeholder	T – R –	T – R –	T 1 Forum R –	T 1 Forum R –	–
8	Partisipasi Keanggotaan pada Kegiatan Multilateral CERT	T – R –	T – R –	T – R –	T – R –	–

Persentase keberhasilan pencegahan potensi ancaman keamanan siber menjadi insiden pada stakeholder

Persentase Potensi Ancaman Keamanan Siber yang Tidak Berkembang Menjadi Insiden pada Stakeholder yang Telah Dinotifikasi sampai dengan Periode Pelaporan

D21

T – R –

T 92% R 98,4%

T 92% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Operasi keamanan Siber	T 6 Operasi R 6 Operasi	T 12 Operasi R 12 Operasi	T 17 Operasi R –	T 23 Operasi R –	TW 1 Pelaksanaan operasi perlu menyesuaikan kesiapan dan jadwal stakeholder yang menjadi sasaran Melakukan koordinasi awal bersama stakeholder untuk menentukan waktu pelaksanaan TW 2 Pelaksanaan operasi perlu menyesuaikan kesiapan dan jadwal stakeholder yang menjadi sasaran Melakukan koordinasi awal bersama stakeholder untuk menentukan waktu pelaksanaan
2	Pelaksanaan Manajemen Mutu Layanan ITSA berdasarkan SNI ISO 9001:2015	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
3	Audit Sertifikasi ISO 27001:2022 pada Data Center Direktorat Operasi Keamanan Siber	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
4	Bug hunterday	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
5	Identifikasi dan analisis potensi ancaman melalui early warning detection	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti, proses identifikasi dan analisis berjalan sesuai rencana Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti, proses identifikasi dan analisis berjalan sesuai rencana Mempertahankan pola pelaksanaan yang telah berjalan
6	Penyampaian notifikasi early warning kepada stakeholder terkait	T 1 R 1	T 1 R 1	T 1 R –	T 1 R –	TW 1 Tidak terdapat hambatan yang berarti, penyampaian notifikasi peringatan dini berjalan sesuai rencana Mempertahankan efektivitas notifikasi melalui ketepatan sasaran penyampaian dan penguatan pendampingan mitigasi pascanotifikasi kepada stakeholder yang membutuhkan TW 2 Tidak terdapat hambatan yang berarti, penyampaian notifikasi peringatan dini berjalan sesuai rencana Mempertahankan efektivitas notifikasi melalui ketepatan sasaran penyampaian dan penguatan pendampingan mitigasi pascanotifikasi kepada stakeholder yang membutuhkan
7	Penyusunan laporan evaluasi efektivitas notifikasi potensi ancaman keamanan siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi dan verifikasi data capaian dari beberapa sumber data Mempertahankan pola penyusunan laporan yang telah berjalan dan menjamin ketepatan penyelesaian laporan

Persentase IIV yang terlindungi terhadap total IIV yang telah ditetap

Jumlah Laporan Eksekutif Monitoring Sektor yang Dihasilkan pada Triwulan Berjalan

D21

T – R –

T 27 R 27

T 27 R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Administrasi Pemerintah	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
2	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor ESDM	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
3	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Kesehatan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
4	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Keuangan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
5	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Pangan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
6	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Pertahanan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
7	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor TIK	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
8	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Transportasi	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor
9	Penyusunan Laporan Eksekutif Monitoring Sektor Lainnya	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 6 Laporan R 6 Laporan	T 9 Laporan R –	T 12 Laporan R –	TW 1 Penyusunan laporan memerlukan konsolidasi data antar tim Menentukan tim penyusun laporan dan batas waktu maksimal penyusunan laporan TW 2 Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan eksekutif monitoring sektor Menjaga ketepatan jadwal penyusunan dan distribusi laporan kepada pemangku kepentingan sektor

Persentase kerja sama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti

Persentase Kerjasama Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Ditindaklanjuti

D22

T 5% R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Kerja Sama	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
2	Rapat penyusunan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada hambatan -
3	Rapat pembahasan rencana aksi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
4	Penyusunan laporan perkembangan capaian	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
5	Penyusunan draf laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Penyusunan laporan akhir kerjasama operasi keamanan dan pengendalian informasi yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

Indeks pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keamanan siber

Persentase Capaian Kegiatan Pengukuran Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Keamanan Siber dan Sandi sampai dengan Periode Pelaporan

D22

T 25% R –

T 50% R 60%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 12 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penentuan Desain Sampel Pengukuran Budaya Keamanan Siber	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 1 - -
2	Revisi Instrumen Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 - -
3	Kegiatan Pengambilan Data Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
4	Rapat Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
5	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keamanan Siber pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
6	Pelaksanaan Pengambilan Data/Pengukuran Budaya Keamanan Siber Nasional	T – R –	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
7	Quality Check Data Hasil Pengukuran	T – R –	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Tidak ada -
8	Cleansing/Pengolahan Awal Data	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Tidak -
9	Diseminasi Pengukuran Budaya Keamanan Siber pada Pemerintah Aceh	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
10	Analisis Data Hasil Pengukuran Budaya Keamanan Siber	T – R –	T – R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
11	Penyusunan Buku Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber	T – R –	T – R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
12	Diseminasi Hasil Indeks Kematangan Budaya Keamanan Siber Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerja sama operasi sandi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Operasi Sandi

D23

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Rencana Aksi	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Pendalaman terhadap poin-poin kerjasama belum optimal karena banyaknya jumlah tim yang terkait dan adanya dokumen kerja sama baru di Tahun 2026 Koordinasi bersama ketua tim terkait untuk menentukan poin-poin yang ditindaklanjuti dari dokumen kerja sama TW 2 Pendalaman terhadap poin- poin kerjasama belum optimal karena banyaknya jumlah tim yang terkait dan adanya dokumen kerja sama baru di Tahun 2026 Koordinasi bersama ketua tim terkait untuk menentukan poin-poin yang ditindaklanjuti dari dokumen kerja sama
2	Monitoring dan Evaluasi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Dokumen kerja sama PKS Co-Location Krisna baru dimulai sejak 18 Desember 2025 Hambatan sudah tertangani dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait Penyediaan Layanan Co-Location Sistem Informasi kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) TW 2 Keterbatasan personil dan anggaran untuk pelaksanaan tatap muka secara langsung (onsite) Membuat perencanaan yang matang terkait anggaran dan pemetaan personil sesuai dengan target evaluasi
3	Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan Uji Petik Pengamanan TI di Titik Lokasi	T – R –	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 1 Penyusunan renacana kegiatan dan penentuan lokasi titik lokasi masih dalam proses koordinasi bersama BKN Melakukan koordinasi secara intensif dan aktif bersama BKN TW 2 Keterbatasan personil saat kegiatan dilakukan bersamaan Melakukan pemetaan personil sesuai beban tugas dan kompetensi yang dimiliki

Persentase kerja sama operasi deteksi sinyal yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Operasi Deteksi Sinyal

D23

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pencarian Target Operasi BPOM	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan operasi pencairan target operasi Melakukan perencanaan yang lebih matang dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut TW 2 Belum adanya anggaran yang dapat digunakan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan operasi pencarian target operasi Penyusunan rencana kebutuhan anggaran berupa pelaksanaan operasi bersama
2	Kegiatan Pemanfaatan layanan Operasi Deteksi Sinyal pada Pelaksanaan Pemantauan Komunikasi Pusinfomar TNI AL.	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Kewenangan pemilik dashboard pertukaran informasi yang berada di Pusinfomar Pusat, sedangkan di wilayah batam hanya ada operator saja Koordinasi lebih lanjut dengan Pusinfomar Pusat dalam penyusunan kebutuhan informasi yang di perlukan. TW 2 Masih dalam pembahasaan pemetaan kebutuhan pertukaran informasi dari dua belah pihak. Komunikasi dan koordinasi yang. Lebih matang dengan Pusinfomar TNI AL dalam penyusunan kebutuhan pertukaran informasi.

Persentase penerapan kriptografi yang efektif menjamin perlindungan data dalam sistem elektronik terhadap total insiden siber yang terjadi

Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Kriptografi sampai dengan Periode Tahun Berjalan

D23

T – R –

T 40% R 50%

T 70% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Konsultasi Awal Layanan Kriptografi	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 8 Kegiatan R 8 Kegiatan	T 10 Kegiatan R –	T 15 Kegiatan R –	TW 1 Perkiraan jumlah target konsultasi tidak bisa tergambar secara jelas, karena konsultasi dilaksanakan setelah adanya surat permohonan layanan Menghitung kembali stakeholder yang sudah melakukan konsultasi agar tidak terjadi pencatatan ganda terhadap stakeholder yang sama TW 2 Perkiraan jumlah target konsultasi tidak bisa tergambar secara jelas, karena konsultasi dilaksanakan setelah adanya surat permohonan layanan Menghitung kembali stakeholder yang sudah melakukan konsultasi agar tidak terjadi pencatatan ganda terhadap stakeholder yang sama
2	Implementasi Modul Enkripsi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 4 Kegiatan R 4 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 8 Kegiatan R –	TW 1 Kesiapan infrastruktur stakeholder dan kesiapan personil yang memahami sistem Implementasi dilaksanakan sesuai kesiapan infrastruktur dan personil stakeholder TW 2 Kesiapan infrastuktur stakeholder dan kesiapan personil yang memahami sistem Implementasi dilaksanakan sesuai kesiapan infrastruktur dan personil stakeholder

Indeks pengetahuan dan pemahaman K/L terhadap keamanan siber dan sandi

Pengukuran Persentase PSE Sektor Pemerintah Pusat dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal “Baik”

D31

T – R –

T 40% R –

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Survei Kesadaran Keamanan Siber	T – R –	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 4 Kegiatan R –	T 5 Kegiatan R –	TW 2 1. Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja; 2. Adanya Perubahan instrumen pengukuran indeks kesadaran keamanan siber; 3. Adanya perubahan narasi IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. 1. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada; 2. Melakukan Penyesuaian Pelaksanaan dan penyebaran survei instrumen SKSS yang baru; 3. Melakukan penyesuaian narasi IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja.

Persentase kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi PSE sektor Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah Pusat yang Ditindaklanjuti

D31

T – R –

T 30% R –

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Penyusunan Laporan identifikasi dan Dokumen rencana kerja/rencana aksi atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja; 2. Adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. 1. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada; 2. Melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan. dan Triwulan Unit Kerja.
2	Pelaksanaan Kegiatan Indonesian Digital Government Secretariat Visit to United Kingdom	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	TW 2 1. Terdapat Efisiensi Anggaran Unit Kerja; 2. Adanya perubahan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan dan Triwulan Unit Kerja. 1. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada; 2. Melakukan penyesuaian narasi dan metode perhitungan pada manual IKU Tahunan. dan Triwulan Unit Kerja.
3	Kegaitan Penyusunan Laporan akhir atas seluruh kerja sama yang telah ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi Sektor Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti

Persentase PSE pada Sektor Pemerintah Daerah dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal “Baik”

D32

T – R –

T 40% R –

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat DKO Indikator Kinerja Tingkat Kesadaran Masyarakat	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
2	Rapat Koordinasi Manual IKU SKKS	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
3	Koordinasi Teknis Instrumen Survei SKKS	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
4	Kegiatan Pelaksanaan Survei KKS	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
5	Kegiatan Permohonan Data Survei	–	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
6	Kegiatan Analisa Data, Penyusunan Laporan Hasil dan Laporan Akhir SKKS Tahun 2026	–	–	–	1 Kegiatan	–

Indeks pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap keamanan siber

Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

D32

T – R –

T 30% R –

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengembangan Keamanan Siber Pada Kegiatan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti (MOU) BSSN dengan PT. HuaweiTech Investment	–	–	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
2	Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber di 5 lokus menindaklanjuti PKS Deputi III dengan PT. Data Sinergitama Jaya Tbk	–	–	5 Kegiatan	5 Kegiatan	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi

Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pembangunan Manusia yang Ditindaklanjuti

D33

T 85,11% R –

T 93,62% R –

T 95,74% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T – R –	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
2	Kolaborasi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber pada BPJS Kesehatan	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 - -
3	Kolaborasi Bimtek Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber pada Universitas Terbuka	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Waktu pelaksanaan mundur menyesuaikan jadwal dari Universitas Terbuka. Menyesuikan waktu dari Universitas Terbuka.

Persentase PSE sektor pembangunan manusia dengan indeks kesadaran keamanan siber dengan kategori minimal “baik”

Pengukuran Persentase PSE Sektor Pembangunan Manusia dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal Baik (%)

D33

T – R –

T 30% R –

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 5 Kegiatan R 5 Kegiatan	T 6 Kegiatan R –	T 7 Kegiatan R –	TW 1 Tidak semua peserta kegiatan mengisi survei yang telah dibagikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berkoordinasi kembali dengan stakeholder terkait untuk mengisi Survei Kesadaran Keamanan Siber.

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D41

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dan koordinasi dengan unit kerja/PSE terkait dalam melakukan identifikasi kerja sama yang akan ditindaklanjuti. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan unit kerja/PSE terkait untuk memastikan data dan informasi kerja sama tersedia.
2	Melaksanakan tindak lanjut kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 Penyesuaian waktu pelaksanaan dengan pihak yang terlibat dalam kerja sama. Melakukan koordinasi penjadwalan dengan pihak terkait dan menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan.
3	Melakukan pemantauan perkembangan capaian kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 3 Kegiatan R –	TW 2 Keterbatasan waktu dalam memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan kerja sama dari pihak terkait Melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi perkembangan capaian kerja sama.
4	Penyusunan pelaporan atas kerja sama yang telah ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Indeks pengetahuan dan pemahaman PSE sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D41

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Koordinasi penyiapan alat ukur (tools) survey pengukuran tingkat kesadaran keamanan siber pada PSE sektor keuangan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran. TW 2 Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran.
2	Melakukan pengambilan hasil survey pengukuran tingkat kesadaran keamanan siber pada PSE sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	TW 2 - Belum optimalnya kesiapan dan pemahaman dalam penggunaan alat ukur serta pengambilan data hasil pengukuran. - Pemahaman responden dalam melakukan pengisian masih kurang Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penggunaan tools dan pengambilan data hasil pengukuran. - Melakukan sosialisasi pemahaman pengisian dan panduan instrumen/pertanyaan
3	Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesadaran keamanan siber pada PSE sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

D42

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 8 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing- masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
2	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal masing- masing pimpinan pada kegiatan Audiensi memerlukan waktu dan sangat dinamis. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
3	Penyusunan Laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
4	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
5	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Penjajakan kerja sama	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 7 Kegiatan R 7 Kegiatan	T 8 Kegiatan R –	T 8 Kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
7	Rapat Koordinasi/Alignment/Audiensi	T 11 Kegiatan R 11 Kegiatan	T 23 Kegiatan R 23 Kegiatan	T 29 Kegiatan R –	T 32 Kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.
8	Rapat Koordinasi Perpanjangan MoU	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan. TW 2 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Proses sinkronisasi jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder terkait memerlukan waktu dan penyesuaian agenda masing-masing. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelaraskan jadwal serta memastikan komitmen pelaksanaan kegiatan.

Indeks pengetahuan dan pemahaman PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam terhadap keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

D42

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian/pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan.
2	Pelaksanaan kegiatan Survei Kesadaran Keamanan Siber	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 15 Kegiatan R –	T 18 Kegiatan R –	TW 1 - Keterlambatan proses pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Kegiatan pada TW I masih pada tahapan persiapan karena adanya penyesuaian/pembaruan tools survei yang digunakan. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan PPK dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan. - Melakukan percepatan finalisasi tools survei dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. TW 2 - Melakukan perencanaan ulang kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. - Keterlambatan proses revisi anggaran yang berdampak terhadap pencairan anggaran sehingga serapan yang masih sangat kecil. - Mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dengan berkolaborasi bersama Tim D42 lainnya. - Melalukan koordinasi lebih intensif dengan KPA, PPK, dan Bagian Keuangan agar penyerapan periode selaras dengan capaian progres kegiatan.
3	Penyusunan laporan akhir	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber PSE sektor TIK, Media dan Transportasi serta logistik yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik

D43

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 12 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan identifikasi atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
2	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3	Audiensi BSSN dengan IPPS dan stakeholder sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T 7 Laporan R 7 Laporan	T 18 Laporan R 18 Laporan	T 20 Laporan R –	T 20 Laporan R –	TW 1 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. TW 2 Tantangan dalam menyelaraskan jadwal dan ketersediaan waktu pertemuan pada tingkat pimpinan dari berbagai instansi selaku IPPS serta stakeholder terkait. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan.
4	Pembahasan MoU dan PKS antara BSSN dengan stakeholder Sektor TIK, Media, Transportasi, dan Logistik	T – R –	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 2 Proses penyelarasan substansi MoU dan PKS memerlukan waktu lebih lama akibat perbedaan birokrasi dan ketentuan hukum masing-masing instansi Melakukan koordinasi secara berkala bersama unit hukum dari masing- masing pihak untuk memetakan potensi perbedaan substansi/klausul lebih awal.
5	Workshop DNS dan DNSSEC 2026	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
6	The 16th ASEAN-JAPAN Information Security Workshop for ISPs	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
7	APSAT 2026 International Conference	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
8	Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) All Indonesia	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiata yang bersifat mendadak. TW 2 Informasi pelaksanaan rapat yang disampaikan cenderung bersifat mendadak, sehingga memerlukan penyesuaian waktu dari peserta yang akan hadir. Menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kehadiran pada kegiata yang bersifat mendadak.
9	Southeast Asia Maritime Cybersecurity Workshop	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
10	Penyusunanlaporan perkembangan capaian atasseluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
11	Penyusunan draf laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–
12	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

Indeks pengetahuan dan pemahaman PSE sektor TIK, media, transportasi serta logistik terhadap keamanan siber dan sandi

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik

D43

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 11 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan survei	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
2	Rapat Persiapan Pelatihan Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 2 Laporan R –	T 2 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dalam rangka Peningkatan Awareness	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 4 Laporan R 4 Laporan	T 4 Laporan R –	T 4 Laporan R –	TW 1 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
4	Pelaksanaan pengukuran melalui penyebaran survei secara daring pengambilan dan pengolahan data hasil survei pada beberapa kegiatan pembinaan kematangan dan security awareness	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R –	T 2 Dokumen R –	TW 2 Belum optimalnya pengisian Survei SKKS oleh beberapa responden pada PSE (pengisian pada setiap pertanyaan di SKKS yang tidak menyeluruh pada beberapa responden PSE). Melakukan pendampingan teknis bagi responden PSE untuk memastikan pengisian Survei SKKS dilakukan secara menyeluruh
5	Table Top Exercise: Cyber Incident Response dalam rangka Peningkatan Awareness	T 2 Laporan R 2 Laporan	T 3 Laporan R 3 Laporan	T 3 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
6	Workshop Penanganan Risiko Serangan Siber Sektor Transportasi dalam rangka Peningkatan Awareness	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama. TW 2 Kegiatan belum terlaksana secara optimal, dikarenakan dari stakeholder masih menunggu arahan pimpinan terkait kegiatan kolaborasi dengan BSSN dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman keamanan siber stakeholder. Namun, secara bertahap pelaksanaan kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Melakukan audiensi langsung dengan pimpinan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan kerjasama.
7	Cyber Security Awareness	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 2 Laporan R –	T 3 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
8	Submarine Cables, Security & Digital Economic Growth: A Tailored Workshop for Indonesia dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Keamanan Siber	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Sejauh ini tidak ada hambatan dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan serta mempertahankan koordinasi yang efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
9	Telecom Cybersecurity Seminar and GSMA APAC Telecom Cybersecurity Forum 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
10	Digital Talks : Strengthening Human Firewall for Cyber Resilience & Personal Data Protection	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
11	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

Persentase kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor Industri dan jasa konstruksi yang ditindaklanjuti

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Kerja Sama Terkait Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Industri dan Jasa Konstruksi

D44

T – R –

T 30% R 30%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Identifikasi kerjasama yang ditindaklanjuti	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait TW 2 Tidak terdapat kendala karena kegiatan merupakan turunan dari MoU yang telah disepakati oleh BSSN. Memastikan identifikasi kerja sama tetap mengacu pada ruang lingkup dan komitmen yang telah disepakati dalam MoU serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait
2	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Terdapat perubahan rencana aksi tindak lanjut kerja sama karena adanya efisiensi Melakukan penyesuaian rencana aksi dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan target tindak lanjut tetap dapat tercapai.
3	Penyusunan laporan perkembangan capaian atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
4	Penyusunan draft laporan atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 2 Kegiatan R –	–
5	Penyusunan laporan akhir atas seluruh kerja sama yang ditindaklanjuti	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Indeks pengetahuan dan pemahaman PSE sektor industri dan jasa konstruksi terhadap keamanan siber

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber pada PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi

D44

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Jadwal dan Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Survei	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 1 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target. TW 2 Terdapat penyesuaian jadwal dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi. Melakukan penyesuaian jadwal dan rencana teknis dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target.
2	Penyebaran survey, Pengambilan data dan pengolahan data hasil survei (Raw Data)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal. TW 2 Terjadi penyesuaian jadwal pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi serta masih terdapat responden yang belum menyelesaikan pengisian survei. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan melakukan koordinasi serta pengingat kepada responden untuk mendorong penyelesaian pengisian survei dan memperoleh data yang optimal.
3	Penyusunan laporan akhir hasil pengukuran kesadaran dan keamanan siber yang telah dilaksanakan serta analisis mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku responden dalam menghadapi isu-isu keamanan siber.	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Persentase produk teknologi keamanan siber dan sandi yang tersertifikasi tepat waktu dari total pengajuan sertifikasi

Persentase Produk Teknologi Keamanan Siber dan Sandi yang Tersertifikasi Tepat Waktu dari Total Pengajuan Sertifikasi

T 40% R –

T 60% R 106,56%

T 60% R –

T 83,4% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Sertiikasi Produk Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Berdasarkan Standar yang Diakui BSSN dalam rangka Menjamin Keamanan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) (RKP 2026)	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Developer membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan temuan audit proses produksi maupun perbaikan evidence teknis (kelas ASE) (produk Awanio CEP v1.4 dan SG-KMS) hingga melebihin SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuat sertifikasi berisiko dihentikan; Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium pengujian telah melakukan koordinasi seecara intensif agar percepatan perbaikan dokumen evidence produk klien

Persentase produk teknologi keamanan siber dan sandi yang lulus uji tepat waktu dari total pengajuan pengujian

Persentase Produk Teknologi Keamanan Siber dan Sandi yang Lulus Uji Tepat Waktu dari Total Pengujian

T 40% R –

T 60% R 95%

T 82% R –

T 96,67% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian untuk mendukung Pelaksanaan Sertifikasi Produk Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Berdasarkan Standar yang Diakui BSSN dalam rangka Menjamin Keamanan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) (RKP 2026)	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–

Persentase rekomendasi hasil pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi yang dimanfaatkan K/L

Persentase Rekomendasi Hasil Pemutakhiran Sistem Keamanan Siber dan Sandi yang Dimanfaatkan K/L

T 40% R –

T – R 0%

T – R –

T 81% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Manajemen Kunci	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Pengamanan Komunikasi	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sistem Pengamanan Komunikasi Darurat	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	–

Tingkat kepuasan atas layanan Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi

Tingkat Kepuasan atas Layanan Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi

T – R –

T – R 0%

T – R –

T 90,35% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengukuran keberhasilan Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi dalam melakukan kegiatan sertifikasi, pengujian, dan/atau pemutakhiran teknologi/informasi, perekayasaan keamanan siber dan sandi dengan menghitung tingkat kepuasan atas layanan yang dimanfaatkan oleh pengguna	–	–	–	1 Laporan	–

Indeks SPBE

Persentase Penyelesaian Rencana Aksi SPBE

T 16,67% R –

T 37,5% R 37,5%

T 62,5% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 23 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Pencerahan Arah Kebijakan SPBE dan Pemerintah Digital Tahun 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Ngopi Siber #1 2026	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Penyusunan Materi Edukasi Keamanan Informasi	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
4	Pembahasan Usulan Implementasi PDP di BSSN	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
5	Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE BSSN 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
6	Kick Off Meeting Tim Koordinasi SPBE BSSN 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
7	Phishing Assessment	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
8	Ngopi Siber #2 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
9	Rapat Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
10	Sosialisasi Implementasi PDP di BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
11	Webinar #1 Bulan Kesadaran Keamanan Informasi 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
12	Webinar #2 Bulan Kesadaran Keamanan Informasi 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
13	Seminar #3 Bulan Kesadaran Keamanan Informasi 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
14	Audit Keamanan SPBE	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
15	Laporan Penilaian Mandiri SPBE BSSN 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
16	Laporan Hasil IKASANDI BSSN 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
17	Pelaksanaan Cyber Exercise Tim BSSN CSIRT	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
18	Drill Test SOP BCP Pusat Data BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
19	Laporan Manajemen Layanan SPBE BSSN 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
20	Laporan Pengisian Sistem Informasi Arsitektur SPBE BSSN 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
21	Evaluasi Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE BSSN 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
22	Laporan Tahunan Hasil Pengujian Keamanan Aplikasi di Lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
23	Ngopi Siber #3 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

Indeks Pembangunan Statistik

Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

T 10% R –

T 70% R 70%

T 100% R –

T – R –

Rincian Kegiatan 10 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman Pengukuran Kategori Sistem Elektronik (SE) sektor Pemerintah dan Pengukuran Vitalitas Sistem Elektronik (SE) sektor Pemerintah (D31)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Penetapan Tim Penilai Internal EPSS BSSN 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
3	Rapat Kickoff Meeting Persiapan Penilaian Statistik Sektoral BSSN tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
4	Rapat Pembinaan Statistik Sektoral bersama tim Pembina dari BPS	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
5	Pengisian Metadata dan Standar data BSSN tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
6	Pengisian ROMANTIK tahun 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
7	Rapat Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Evaluasi Statistik Sektoral BSSN 2026	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
8	Rapat Pembahasan Draf Peraturan Penyelenggaraan Pengukuran Budaya Keamanan Siber (D22)	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
9	Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BSSN tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
10	Laporan Tahunan Hasil Indeks Pembangunan Statistik BSSN 2026	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Persentase Pengisian Arsitektur SPBE

T – R –

T – R 0%

T 50% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengisian pada 2 dari 6 domain arsitektur SPBE	–	–	1 Kegiatan	–	–
2	Pengisian pada seluruh domain arsitektur SPBE	–	–	–	1 Kegiatan	–

Rata-rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi

Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi

T 2,22% R –

T 28,84% R 27%

T 77,64% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi (RKP)	T 25 asesi R 25 asesi	T 200 asesi R –	T 450 asesi R –	T 450 asesi R –	–
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi (RKP)	T – R –	T 125 asesi R –	T 425 asesi R –	T 677 asesi R –	–

Persentase lulusan pelatihan SDM Keamanan Siber dan Sandi dengan nilai minimal memuaskan

Pelaksanaan Pelatihan SDM Keamanan Siber dan Sandi

T 14,38% R –

T 50% R 52,84%

T 77,42% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Pelatihan Manajemen bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi (Non RKP)	T – R –	T 25 lulusan R –	T 100 lulusan R –	T 150 lulusan R –	–
2	Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi (Non RKP)	T 73 lulusan R 50 Lulusan	T 250 lulusan R –	T 400 lulusan R –	T 500 lulusan R –	–
3	Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi (Non RKP)	T 150 lulusan R 195 Lulusan	T 500 lulusan R –	T 700 lulusan R –	T 900 lulusan R –	–

Persentase lulusan SDM siber dan sandi dengan nilai pendidikan minimum “Baik”

Persentase Pelaksanaan Layanan Akademik dan Pengasuhan

PSSN

T 20% R –

T 46,67% R 46,67%

T 66,67% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 17 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Layanan Awal Tahun Akademik	–	–	–	1 Kegiatan	–
2	Layanan Awal Perkuliahan Semester	–	1 Kegiatan	–	1 Kegiatan	–
3	Layanan Monitoring Perkuliahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	–
4	Layanan Akhir Perkuliahan Semester	1 Kegiatan	–	1 Kegiatan	–	–
5	Layanan Akhir Tahun Akademik	–	–	1 Kegiatan	–	–
6	Kegiatan Perkuliahan Akademik	6 Kegiatan	12 Kegiatan	4 Kegiatan	10 Kegiatan	–
7	Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Taruna	–	–	–	1 Kegiatan	–
8	Seminar Proposal Tugas Akhir Taruna Poltek SSN	–	1 Kegiatan	–	–	–
9	Sidang Tugas Akhir Taruna Poltek SSN	–	–	–	1 Kegiatan	–
10	Pembinaan Mental dan Kepribadian	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	–
11	Pengembangan Bakat dan Minat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	–
12	Pengawasan Taruna	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	–
13	Bimbingan Konseling	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	–
14	Latihan Pra Tugas	–	–	1 Kegiatan	–	–
15	Latihan Dasar Kemiliteran	–	–	–	1 Kegiatan	–
16	Napas Tilas	–	1 Kegiatan	–	–	–
17	Latihan Bersama dan Terintegrasi	1 Kegiatan	–	–	–	–

Tingkat penerimaan (acceptance rate) publikasi penelitian bidang Keamanan Siber dan Kriptografi terakreditasi Nasional atau Internasional

Persentase Pelaksanaan Penelitian Bidang Keamanan Siber dan Kriptografi

PSSN

T 27,27% R –

T 54,54% R 54,54%

T 72,72% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 9 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengumpulan Proposal Penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
2	Proses Reviu Proposal Penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
3	Penyediaan Dokumen Administrasi Kegiatan Penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
4	Pengumpulan Proposal Publikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
5	Monitoring Anggaran Publikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
6	Penyediaan Dokumen Administrasi Kegiatan Publikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
7	Rekap Publikasi Hasil Penelitian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	–
8	Kegiatan Sosialisasi Penelitian	1 Kegiatan	–	–	–	–
9	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penelitian	–	–	–	1 Kegiatan	–

Persentase program Pengabdian Kepada Masyarakat yang termanfaatkan oleh masyarakat

Persentase Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

PSSN

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Koordinasi	1 kegiatan	–	–	–	–
2	Kegiatan Perencanaan	–	1 kegiatan	–	–	–
3	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	–	–	1 kegiatan	–	–
4	Kegiatan Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	–	–	–	1 kegiatan	–

Persentase ketercapaian standar mutu pendidikan

Persentase Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan

PSSN

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kegiatan Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM)	1 kegiatan	–	–	–	–
2	Kegiatan Penetapan Standar Mutu	–	–	1 kegiatan	–	–
3	Kegiatan Audit Mutu Internal	–	–	–	1 kegiatan	–

Nilai SAKIP

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi SAKIP BSSN

T 13,33% R –

T 33,33% R 33,33%

T 73,33% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 13 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyelerasan IKU level BSSN-MKerma	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi PKO	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Reviu Pohon Kinerja BSSN	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
4	Evaluasi Capaian IKU 2025	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
5	Reviu Dokumen Rencana Aksi dam Unit Kerja Tahun 2026	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
6	Penyusunan Laporan Monitoring Rencana Aksi Unit Kerja	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
7	Implementasi Aplikasi Performa	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
8	Penyusunan Laporan Kinerja BSSN Semester 1	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
9	Reviu atas Perka BSSN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Evaluasi AKIP di BSSN	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
10	Penyusunan Laporan Monitoring Tindalk lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Internal Triwulanan	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
11	Pengesahan Perka Manajemen Kinerja Organisasi (MKO)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
12	Penyusunan Konsep Laporan Kinerja BSSN Tahunan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
13	Implementasi Aplikasi E-AKIP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Indeks Perencanaan Pembangunan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Perencanaan Pembangunan BSSN

T 18,18% R –

T 36,36% R 33,36%

T 54,54% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 11 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Penyusunan Berita Acara Rancangan Awal Renja BSSN	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Penyusunan Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
4	Penyusunan Berita Acara Rancangan Renja BSSN Pagu Indikatif	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
5	Penyusunan Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
6	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Anggaran	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
7	Pemutakhiran Renja	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
8	Sinkronisasi Renja dan RKA	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
9	Penyusunan Berita Acara Renja BSSN Pagu Alokasi Anggaran	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
10	Penyusunan Berita Acara Pembahasan IPPN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
11	Integrasi dan Sinkronisasi dokumen program dan anggaran BSSN T.A.2027	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi IKPA BSSN

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–

Capaian prioritas nasional

Persentase Pengukuran Capaian Prioritas Nasional

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Monitoring Capaian Prioritas Nasional	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–

Capaian IKU

Persentase Pengukuran Capaian IKU

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Monitoring Capaian IKU	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–

Opini BPK

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Opini BPK

T 18,75% R –

T 43,75% R 43,75%

T 68,75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 16 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Unaudited	T 1 kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Februari	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
4	Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 Audited	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
5	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Maret	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
6	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan April	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
7	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Mei	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
8	Laporan Keuangan BSSN Semester I Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
9	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juni	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
10	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Juli	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
11	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Agustus	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
12	Laporan Keuangan BSSN Triwulan III Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
13	Laporan PIPK 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
14	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan September	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
15	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Oktober	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
16	Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan November	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Tingkat kepuasan terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

Persentase Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan raw data hasil survei kepuasan layanan internal Biro Renkeu	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
2	Penyusunan Laporan Hasil Survei kepuasan layanan internal Biro Renkeu periode Semester I	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
3	Penyusunan Laporan Hasil Survei kepuasan layanan internal Biro Renkeu periode Semester II	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Persentase Penyederhanaan Stuktur Organisasi

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Persentase Penyederhanaan Stuktur Organisasi BSSN

T 28,57% R –

T – R 0%

T 57,14% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 7 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK BSSN	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
4	Pembahasan substansi dengan Kementerian PAN RB dan Perbaikan Rancangan Peraturan tentang SOTK UPT BSSN	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
5	Penyusunan kertas kerja penyederhanaan struktur organisasi BSSN yang telah disetujui dan diajukan kepada Kementerian PAN RB	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang SOTK UPT BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi BSSN

T 25% R –

T 37,5% R 37,5%

T 62,5% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pemenuhan Kepka Squad Team di Lingkungan BSSN Tahun Anggaran 2026	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Pemenuhan Layanan SOP	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
3	Penyusunan Naskah Urgensi Peta Jalan Arsitektur Organisasi Digital	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
4	Pengembangan Proses Bisnis	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BSSN tentang Pedoman Mekanisme Kerja di lingkungan BSSN untuk mendapatkan tanggapan hukum dan harmonisasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Rencana Aksi Pembangunan RB General

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan RB General BSSN

T – R –

T 66,67% R 66,67%

T 100% R –

T – R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penetapan Rencana Aksi RB General	–	1 kegiatan	–	–	–
2	Penetapan Rencana Aksi RB Tematik	–	1 kegiatan	–	–	–
3	Penyusunan Laporan Kesiapan Input Dokumen Rencana Aksi yang telah disahkan Pada Portal RB Nasional	–	–	1 kegiatan	–	–

Indeks Sistem Merit

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Sistem Merit BSSN

T 10,81% R –

T 43,24% R 43,24%

T 54,05% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 29 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
2	Pengukuran Potensi	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
3	Pengisian Jabatan Manajerial menggunakan mekanisme Manajemen Talenta	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
4	Pengembangan Layanan Bantuan Kepegawaian Berbasis AI (sinawAI)	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
5	Deployment Aplikasi Talenta ke Infrastruktur Pusdatik	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
6	Ujicoba Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
7	Pelaksanaan Formal Learning, Social Learning, dan Experiential Learning	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
8	Pembentukan, Konsolidasi dan Penguatan peran Tim IKED Tahun 2026	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
9	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penegakan Disiplin	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
10	Penyusunan Laporan ABK Tahun 2026	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
11	Penyusunan Talent Pool Pegawai	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
12	Penyusunan Pengembangan Talenta	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
13	Penyusunan Jalur Karier Rumpun Jabatan Teknis di lingkungan BSSN	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
14	Penetapan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
15	Pengembangan Tools Analisis Kesesuaian Uraian Tugas ABK Berbasis AI	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
16	Pembangunan Corporate University BSSN	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
17	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	–
18	Penyusunan Kepka BSSN tentang Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Arsip Digital Kepegawaian melalui DMS	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
20	Penyusunan Dokumen HCDP BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
21	Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengetahuan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
22	Evaluasi Pasca Pelatihan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
23	Penyusunan Laporan Internalisasi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
24	Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
25	Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Non Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
26	Penyusunan Jabatan Kategori Promosi dan Pemantapan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
27	Penyusunan Dokumen ICP untuk Jabatan Fungsional	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
28	Penyusunan Laporan Pengelolaan Tim Transformasi Perubahan Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–
29	Penyusunan Instrumen Evaluasi Pemenuhan SDM KSS K/L/D	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Indeks BerAKHLAK

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks BerAKHLAK BSSN

T – R –

T 50% R 50%

T – R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	–	1 kegiatan	–	–	–
2	Monitoring dan Evaluasi Road Map BerAKHLAK Tahun 2026	–	–	–	1 kegiatan	–

Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Organisasi dan SDM

Presentase Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro OSDM

T – R –

T 50% R 50%

T 66,67% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Monitoring Raw Data Hasil Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Organisasi dan SDM	T 1 kegiatan R 1 kegiatan	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	T 1 kegiatan R –	–
2	Pengukuran Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Organisasi dan SDM Semester I	T – R –	T 1 kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
3	Pengukuran Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Organisasi dan SDM Semester II	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 kegiatan R –	–

Indeks Reformasi Hukum

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Reformasi Hukum

T 75% R –

T 100% R 100%

T – R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kepka Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Kepka Tim Kerja IRH 2026	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Laporan kick off meeting Tim Asesor dan Tim Kerja IRH 2026	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
4	Laporan pengumpulan data dukung IRH	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–

Indeks Kualitas Kebijakan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Kualitas Kebijakan

T – R –

T 75% R 75%

T 100% R –

T – R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Daftar kebijakan (regulasi) yang berpotensi menjadi objek Penilaian Mandiri IKK	–	1 Dokumen	–	–	–

100

Tingkat Digitalisasi Arsip

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Digitalisasi Arsip

T 11,11% R –

T 33,33% R 33,33%

T 66,67% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 12 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Kepka Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
2	Laporan kick off meeting Tim Pelaksana Penilaian Mandiri IKK 2026	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
3	Laporan pengumpulan data dukung IKK 2026	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
4	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
5	Laporan penggunaan APLIKASI SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
6	Daftar alih media	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
7	Laporan pengawasan audit kearsipan internal (LAKI)	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
8	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
9	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
10	Laporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI (kirim-terima surat)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
11	Daftar alih media	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
12	Laporan pemberkasan arsip menggunakan SRIKANDI	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

101

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

T 50% R –

T – R 0%

T – R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Sosialisasi /Bimbingan Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Laporan Akhir Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

102

Indeks Pelayanan Publik

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Pelayanan Publik

T 50% R –

T – R 0%

T – R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Laporan Akhir Pelaksanaan PEKPP	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

103

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah diselesaikan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

T 20% R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Dokumen KEPKA BSSN tentang Pembentukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR!	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
3	Dokumen Publikasi Laporan TW II SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
4	Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
5	Dokumen Publikasi Laporan Tahunan SP4N-LAPOR!	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

104

Survey Kepuasan Masyarakat

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat

T 33,33% R –

T 50% R 50%

T – R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Dokumen KEPKA tentang Pengelola Aplikasi SKM Daring di Lingkungan BSSN	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Dokumen KEPKA BSSN tentang Pelayanan Publik BSSN	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	T – R –	–
4	Dokumen Penetapan Instrumen Penilaian SKM	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
5	Laporan Akhir Pelaksanakan SKM	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
6	Dokumen Publikasi Laporan Akhir Pelaksanaan SKM	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–

105

Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Internal Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Internal Biro Hukum dan Komunikasi Publik

T – R –

T 40% R 40%

T 60% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Raw Data Hasil Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Renkeu TW II	–	1 Dokumen	–	–	–
2	Laporan Hasil Survei kepuasan layanan internal Biro Renkeu periode Semester I	–	1 Dokumen	–	–	–
3	Raw Data Hasil Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Renkeu TW III	–	–	1 Dokumen	–	–
4	Raw Data Hasil Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Renkeu TW IV	–	–	–	1 Dokumen	–
5	Laporan Hasil Survei kepuasan layanan internal Biro Renkeu periode Semester II	–	–	–	1 Dokumen	–

106

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi SAKIP BSSN

T 40% R –

T 60% R 60%

T 80% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Dokumen Penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP)	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan e- Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, dan e-Kontrak	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
4	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
5	Penyusunan Dokumen Rekapitulasi pelaksanaan e- Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, dan e-Kontrak	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

107

Indeks Pengelolaan Aset

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Indeks Pengelolaan Aset BSSN

T 29,62% R –

T 59,25% R 59,25%

T 85,18% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 24 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Laporan Realisasi PNBP atas Pengelolaan BMN berupa Penggunaan Rumah Negara	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
2	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
3	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Unaudited pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
4	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 2 pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
5	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahunan pada t-1	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
6	Penyusunan Dokumen Permohonan Penghapusan ATB	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
7	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Barang Inventaris	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
8	Penyusunan Berita Acara Penelitian BMN Rusak Berat berupa Kendaraan Dinas	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	T – R –	–
9	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Audited pada t-1	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
10	Penyusunan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
11	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris Kantor	T – R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
12	Penyusunan Surat Keputusan Penghentian BMN berupa Barang Inventaris di Kantor Balai Deteksi Sinyal	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
13	Penyusunan Surat Keputusan Penghapusan BMN berupa ATB	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
14	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah Gereja	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
15	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di bawah Rp 100.000.000	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T – R –	–
16	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 1	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
17	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 1	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
18	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Tanah dan Gedung/Bangunan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
19	Penyusunan Surat Keputusan Henti Guna BMN Palsan	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
20	Penyusunan Surat Keputusan PSP BMN berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan di atas Rp 100.000.000	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
21	Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan BMN berupa Hibah KOICA	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN) BSSN pada t+2	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
23	Pembuatan Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–
24	Penyusunan Dokumen Penghapusan Peralatan Sandi dan APU	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

108

Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Internal Biro Umum

Presentase Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Umum

T 25% R –

T 50% R 50%

T 75% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyusunan Kuisoner dan Pendistribusian	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T – R –	T – R –	–
2	Pengumpulan Raw data Hasil Survey	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
3	Penyusunan Laporan hasil Survey	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	–

109

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

T – R –

T 33% R 33,33%

T 66% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Dokumen Rencana Aksi Rekomendasi LHP BPK	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Memastikan rencana aksi rekomendasi LHP BPK terlaksana dengan baik
2	Laporan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2026 oleh Inspektorat BSSN	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T – R –	TW 3 - - TW 4 - -
3	Laporan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaaan BPK Semester II Tahun 2026 oleh Inspektorat BSSN	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -

110

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BSSN

T – R –

T – R 0%

T 100% R –

T – R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan Realisasi kegiatan belum diisi

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BSSN	–	–	1 Dokumen	–	TW 3 - -
2	Berita Acara Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BSSN	–	–	1 Dokumen	–	TW 3 - -
3	Pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP BSSN	–	–	1 Dokumen	–	TW 3 - -
4	Permohonan evaluasi ataspenilaian mandiridan penjaminan kualitas maturitas SPIP BSSN	–	–	1 Dokumen	–	TW 3 - -

111

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Impelementasi Rencana Aksi RB General

T 20% R –

T – R 0%

T 80% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 5 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Hasil Evaluasi Internal RB BSSN Tahap Pelaksanaan (On Going) Triwulan 4 Tahun 2025	T 1 Laporan R 1 Laporan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyerapan anggaran belum optimal Memaksimalkan penyerapan anggaran di triwulan berikutnya
2	Laporan Evaluasi Internal RB BSSN Tahap Perencanaan (Ex Ante) Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T – R –	TW 3 - -
3	Laporan Evaluasi Internal RB BSSN Tahap Pelaksanaan (On Going) Triwulan I Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T – R –	TW 3 - -
4	Laporan Evaluasi Internal RB BSSN Tahap Pelaksanaan (On Going) Triwulan II Tahun 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T – R –	TW 3 - -
5	Laporan Evaluasi Internal RB BSSN Tahap Pelaksanaan (On Going) Triwulan III Tahun 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -

112

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

T 16.67% R –

T 50.01% R 50%

T 66.68% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 6 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja tahun 2025	T 1 Laporan R 1 Laporan	T – R –	T – R –	T – R –	TW 1 Penyerapan anggaran belum optimal Memaksimalkan penyerapan anggaran di triwulan berikutnya
2	Laporan Evaluasi Internal TPI	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T – R –	T – R –	TW 2 Penyerapan Anggaran belum optimal Memaksimalkan Anggaran pada kegiatan asistensi TPI di triwulan berikutnya
3	Laporan Pengelolaan LHKAN BSSN	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T – R –	T – R –	TW 2 Tidak terdapat kendala dan hambatan yang berarti Laporan Pengelolaan LHKAN BSSN sebagai acuan evaluasi kegiatan
4	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Semester I 2026	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	T – R –	TW 3 - -
5	Laporan Asistensi Pembangunan Zona Integritas	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Semester II 2026	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -

113

Survei Penilaian Integritas

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas

T – R –

T 25% R 25%

T 50% R –

T 100% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Dokumen Rencana Aksi Rekomendasi SPI BSSN	T – R –	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T – R –	T – R –	TW 2 Kendala ketidaksinkronan sistem merit di BSSN dengan sistem merit di Kementerian PANRB Memastikan rencana Aksi Rekomendasi SPI BSSN terlaksana dengan baik
2	Dokumen Implementasi Rencana Aksi SPI	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	TW 3 - -
3	Laporan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -
4	Laporan Kegiatan Pengelolaan Konflik Kepentingan	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 4 - -

114

Persentase ketersediaan sistem sertifikasi elektronik

Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Sistem Sertifikasi Elektronik

BSrE

T 100% R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melakukan pemantauan ketersediaan layanan sertifikat elektronik	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -

115

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik

Persentase Keberhasilan Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik

BSrE

T 90% R –

T 93% R 100%

T 95% R –

T 97% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan continuous integration, continuous delivery, dan continuous deployment (CI/CD) pada sistem BSRE	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -
2	Melaksanakan pemantauan waktu penerbitan sertifikat elektronik	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -

116

Rata-rata waktu pemanfaatan layanan sertifikat elektronik

Persentase Tingkat Keberhasilan Transaksi Tanda Tangan Elektronik

BSrE

T 98% R –

T 98% R 99,21%

T 98% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan pemantauan operasional sistem layanan TTE BSrE	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -
2	Pengembangan dan pengujian Aplikasi BeSign	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -
3	Pengembangan Layanan Esign Client	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -

117

Rata-rata waktu pemanfaatan layanan sertifikat elektronik

Persentase Tingkat Keberhasilan Transaksi Segel Elektronik

BSrE

T 98% R –

T 98% R 99,97%

T 98% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan pemantauan operasional sistem layanan segel BSrE	T 3 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 6 Kegiatan R 6 Kegiatan	T 9 Kegiatan R –	T 12 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -
2	Pengembangan Layanan Esign Client	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 2 Kegiatan R 2 Kegiatan	T 3 Kegiatan R –	T 4 Kegiatan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -

118

Persentase sertifikat elektronik yang dimanfaatkan terhadap total sertifikat elektronik yang diterbitkan

Persentase Sertifikat Elektronik yang Digunakan terhadap Total Sertifikat Elektronik Terbit

BSrE

T 40% R –

T 45% R 49,71%

T 50% R –

T 55% R –

Rincian Kegiatan 2 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan tindaklanjut surveykepuasan layanan sertifikat elektronik	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 2 Dokumen R 2 Dokumen	T 3 Dokumen R –	T 4 Dokumen R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -
2	Rapat Koordinasi Optimalisasi Layanan Sertifikasi Elektronik	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 1 - - TW 2 - -

119

Tingkat kepuasan atas Layanan Sertifikat Elektronik

Persentase Tiket Aduan yang Berhasil Terselesaikan

BSrE

T 90% R –

T 90% R 99,94%

T 90% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Penyelesaian aduan pengguna yang diterima	T 3 Laporan rekap aduan R 3 Laporan rekap aduan	T 6 Laporan rekap aduan R 6 Laporan Rekap Aduan	T 9 Laporan rekap aduan R –	T 12 Laporan rekap aduan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada Kendala -

120

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker

Persentase Realisasi Anggaran Tepat Waktu dan Sesuai Perencanaan

BSrE

T 97% R –

T 97% R 99,99%

T 97% R –

Rincian Kegiatan 1 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Melaksanakan ketepatan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	T 3 kegiatan pelaporan R 3 kegiatan pelaporan	T 6 kegiatan pelaporan R 6 kegiatan pelaporan	T 9 kegiatan pelaporan R –	T 12 kegiatan pelaporan R –	TW 1 Tidak ada kendala - TW 2 Tidak ada kendala -

121

Persentase Ketersediaan Sistem Layanan Penghubung Identitas Digital

BLPID

T 98.25% R –

T 98.25% R 99,91%

T 98.25% R –

Rincian Kegiatan 4 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pengelolaan Infrastruktur BLPID	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Keterbatasan kapasitas dan ketergantungan pada infrastruktur pendukung dalam menjaga keandalan layanan. Melakukan pemantauan kapasitas, pemeliharaan berkala, serta optimalisasi dan penguatan infrastruktur sesuai kebutuhan layanan. TW 2 Kebutuhan pemeliharaan dan optimalisasi infrastruktur untuk menjaga keandalan dan kontinuitas layanan. Melakukan monitoring kapasitas dan kondisi infrastruktur serta pemeliharaan dan optimalisasi secara berkala.
2	Pengelolaan Aplikasi BLPID	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Adanya kebutuhan penyesuaian aplikasi terhadap perubahan kebutuhan layanan dan integrasi dengan sistem eksternal. Melakukan pemantauan aplikasi, pengujian perubahan, perbaikan secara berkala, dan koordinasi teknis dengan pihak terkait TW 2 Adanya kebutuhan penyesuaian aplikasi terhadap perkembangan kebutuhan layanan dan integrasi dengan sistem eksternal. Melakukan pemantauan, pemeliharaan, pengujian, dan penyesuaian aplikasi secara berkala sesuai kebutuhan layanan.
3	Pengelolaan Sistem Keamanan BLPID	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R 1 Dokumen	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	TW 1 Perkembangan ancaman dan kerentanan keamanan siber yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Melakukan monitoring keamanan, pemutakhiran sistem, penanganan kerentanan, serta evaluasi dan pengujian keamanan secara berkala TW 2 Perkembangan kerentanan dan ancaman keamanan siber yang memerlukan pemantauan serta penanganan secara berkelanjutan. Melakukan monitoring keamanan, pemutakhiran sistem, penanganan kerentanan, serta pengujian keamanan secara berkala
4	Pelaksanaan Monitoring Sistem BLPID	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	T 1 Dokumen R –	–

122

Persentase Ketersediaan Sistem Layanan Penghubung Identitas Digital

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Penghubung Identitas Digital

BLPID

T – R –

T 77 R 85.94

T – R –

T 77 R –

Rincian Kegiatan 10 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Penghubung Identitas Digital	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T – R –	T 1Kegiatan R –	TW 2 Penyesuaian jadwal dan ketersediaan peserta dari instansi atau pihak yang menjadi sasaran sosialisasi. Melakukan koordinasi dan penjadwalan kegiatan secara lebih awal serta memanfaatkan media daring untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
2	Pelaksanaan Konsultasi dan Asistensi	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Perbedaan kesiapan dan kebutuhan teknis masing- masing pihak yang memerlukan konsultasi dan asistensi. Melakukan identifikasi kebutuhan, penjadwalan konsultasi, serta pendampingan teknis sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
3	Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Publik	T – R –	T – R –	T 1 Kegiatan R –	T – R –	–
4	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penghubung Identitas Digital	T – R –	T 1 Laporan R 1 Laporan	T – R –	T 1 Laporan R –	TW 2 Diperlukan penyesuaian instrumen survei dengan karakteristik layanan dan kebutuhan pengguna. Melakukan penyusunan dan reviu instrumen survei serta koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan instrumen dapat digunakan secara efektif.
5	Rapat Asistensi Penyusunan Proses Bisnis BLPID	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	TW 2 Diperlukan penyelarasan proses bisnis dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebutuhan layanan BLPID. Melakukan pembahasan dan reviu proses bisnis secara bertahap serta melibatkan unit kerja terkait dalam proses penyelarasan.
6	KonsultasiPenyusunan DokumenSistemManajemenKeamanan InformasiBLPID	T – R –	T 1 Kegiatan R 1 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T – R –	TW 2 Diperlukan penyelarasan dokumen SMKI dengan proses bisnis, kebutuhan layanan, dan standar keamanan informasi yang diterapkan. Melakukan konsultasi, reviu, dan penyempurnaan dokumen secara bertahap dengan melibatkan pihak terkait.
7	Penyusunan Dokumen Standar Interoperabilitas	T – R –	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	–
8	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Terpadu	T – R –	T – R –	T 1 Dokumen R –	T – R –	–
9	Pelaksanaan Drill Test	T – R –	T – R –	T 2 Kegiatan R –	T – R –	–
10	Penguatan Branding Layanan Penghubung Identitas Digital	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Keterbatasan waktu dan koordinasi dalam penyusunan serta publikasi materi branding layanan. Melakukan koordinasi penyusunan materi secara terjadwal dan mengoptimalkan kanal komunikasi yang tersedia. TW 2 Kebutuhan penyelarasan materi branding dengan identitas dan karakteristik layanan Penghubung Identitas Digital. Melakukan koordinasi penyusunan materi branding dan reviu secara berkala agar informasi layanan tersampaikan secara konsisten.

123

Persentase Ketersediaan Sistem Layanan Penghubung Identitas Digital

Persentase Permohonan Integrasi yang Ditindaklanjuti

BLPID

T – R –

T 100% R 100%

T 100% R –

Rincian Kegiatan 3 kegiatan

No	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	HambatanTindak Lanjut
1	Rapat Teknis Layanan	T 1 Kegiatan R 3 Kegiatan	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	T 1 Kegiatan R –	–
2	Pelaksanaan Konfigurasi Integrasi Layanan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Adanya perbedaan konfigurasi dan kesiapan teknis pada sistem pihak yang akan diintegrasikan. Melakukan asistensi teknis, verifikasi konfigurasi, pengujian integrasi, dan koordinasi penyelesaian kendala dengan pihak terkait. TW 2 Perbedaan konfigurasi, arsitektur, dan kesiapan teknis sistem pada masing-masing pihak yang akan diintegrasikan. Melakukan asistensi teknis, verifikasi konfigurasi, pengujian integrasi, dan koordinasi penyelesaian kendala dengan pihak terkait.
3	Pembahasan Perjanjian Kerja Sama	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R 1 Laporan	T 1 Laporan R –	T 1 Laporan R –	TW 1 Proses koordinasi dan penyelarasan substansi kerja sama dengan pihak terkait memerlukan waktu. Melakukan koordinasi dan pembahasan secara bertahap serta menindaklanjuti setiap hasil pembahasan sampai dengan penyelesaian dokumen kerja sama. TW 2 Proses koordinasi dan penyelarasan substansi kerja sama dengan pihak terkait memerlukan waktu. Melakukan pembahasan dan koordinasi secara bertahap serta menindaklanjuti hasil pembahasan sampai dengan penyelesaian dokumen kerja sama.

No	Unit Kerja	Sasaran & IKU Tahunan Unit Kerja	Target					Realisasi					Tautan Data Pendukung
No	Unit Kerja	Sasaran & IKU Tahunan Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Tautan Data Pendukung
	BSSN	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber (IKKS)	0,69	0,78	0,76	0,8	0,84	0,78	–	–	–	–	–
IKKS › Maturitas Kematangan Keamanan Penyelenggaran Sistem Elektronik (MPSE) 7 IKU unit kerja
1	D31	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintah Pusat Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Pusat	2,51	2,79	3,51	3,6	3,8	2,79	–	–	–	–	–
2	D32	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintah Daerah Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Daerah	2,77	2,95	3,51	3,55	3,6	2,86	–	–	–	–	–
3	D33	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pembangunan Manusia Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pembangunan Manusia	2,51	2,55	3,2	3,3	3,4	2,51	–	–	–	–	–
4	D41	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Keuangan. Perdagangan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Keuangan. Perdagangan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,6	2,8	3,1	3,3	3,51	3,01	–	–	–	–	–
5	D42	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	2,6	2,7	2,8	2,9	3,51	2,77	–	–	–	–	–
6	D43	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor TIK. Media. Transportasi serta Logistik Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor TIK. Media. Transportasi serta Logistik	2,6	2,7	2,8	2,9	3,51	3,16	–	–	–	–	–
7	D44	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	2,6	2,7	2,8	3,1	3,51	2,69	–	–	–	–	–
IKKS › Manfaat Kebijakan Siber (Mbijak) 1 IKU unit kerja
8	D1	Meningkatnya Manfaat Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi dalam Penanganan Gangguan Keamanan Siber dan Sandi Persentase Manfaat Benefit terhadap Biaya Cost Kebijakan Siber dan Sandi Nasional	75%	80%	85%	90%	95%	100%	–	–	–	–	–
IKKS › Manfaat Kerjasama Siber (MKerma) 4 IKU unit kerja
9	D1	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi dalam Pengelolaan Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi Persentase Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Siber dan Sandi Nasional Terkait Pengelolaan Strategi dan Kebijakan	75%	97%	85%	90%	95%	100%	–	–	–	–	–
10	D2	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi dalam Operasi Keamanan Siber dan Sandi Persentase Kerja Sama Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Operasi Keamanan Siber dan Sandi Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	–	–	–	–	–
11	D3	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Keamanan Siber dan Sandi Nasional	87,5%	96,49%	85%	90%	95%	96,491%	–	–	–	–	–
12	D4	Meningkatnya Manfaat Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian yang Memberikan Manfaat terhadap Total Kerja Sama Siber dan Sandi Nasional	75%	100%	85%	90%	95%	100%	–	–	–	–	–
IKKS › Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber (TKM) 4 IKU unit kerja
13	D2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Siber	2,8	2,9	3	3,1	3,2	2,9	–	–	–	–	–
14	D3	Meningkatnya Kesadaran K/L/Pemda terhadap Keamanan Siber Tingkat Kesadaran K/L/Pemda terhadap Keamanan Siber dan Sandi	2,6	3,08	2,9	3	3,1	3	–	–	–	–	–
15	D3	Meningkatnya Kesadaran PSE Sektor Pembangunan Manusia terhadap Keamanan Siber Tingkat Kesadaran PSE Sektor Pembangunan Manusia terhadap Keamanan Siber	2,6	2,73	2,8	2,9	3	3	–	–	–	–	–
16	D4	Meningkatnya Kesadaran PSE Sektor Perekonomian terhadap Keamanan Siber Tingkat Kesadaran PSE Sektor Perekonomian terhadap Keamanan Siber	2,6	3,34	2,8	2,9	3,01	3,34	–	–	–	–	–
IKKS › Tingkat Kesiapsiagaan Keamanan Siber (TSiap) 5 IKU unit kerja
17	D21	Meningkatnya Respon PSE terhadap Potensi Gangguan Keamanan Siber Risiko Tinggi Persentase PSE yang Merespon Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Siber Risiko Tinggi terhadap Total PSE yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Risiko Tinggi (Vulnerable))	80%	85%	90%	95%	100%	82%	–	–	–	–	–
18	D21	Meningkatnya Akurasi Deteksi Ancaman Gangguan Keamanan Siber Persentase Hasil Deteksi Ancaman Keamanan Siber yang Tervalidasi Benar	80%	84%	84%	86%	88%	83%	–	–	–	–	–
19	D22	Meningkatnya Kepatuhan PSE terhadap Regulasi dan Standar Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik Persentase Sistem Elektronik yang Memenuhi Kategori “Patuh” terhadap Total Sistem Elektronik yang Didaftarkan	–	80%	83%	86%	89%	0%	–	–	–	–	–
20	D22	Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda (IPPD) terhadap Peraturan Perundang Undangan Terkait Domain Keamanan SPBE Rata-Rata Nilai SPBE K/L/Pemda untuk Domain Arsitektur Keamanan SPBE	85%	100%	100%	100%	100%	85,7%	–	–	–	–	–
21	D23	Meningkatnya Respon PSE Terkait Penerapan Kriptografi terhadap Potensi Gangguan Keamanan Informasi Risiko Tinggi Persentase PSE yang Merespon Notifikasi Terkait Penerapan Kriptografi dalam Mengantisipasi Potensi Gangguan Keamanan Informasi Risiko Tinggi terhadap Total PSE yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Risiko Tinggi (Vulnerable)	85%	90%	90%	95%	100%	93,33%	–	–	–	–	–
IKKS › Tingkat Penanganan dan Pemulihan Keamanan Siber (TPP) 4 IKU unit kerja
22	D21	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Siber Rata-Rata Waktu yang Dibutuhkan dalam Memulihkan Insiden Keamanan Siber	36 hari kalender	35 hari kalender	34 hari kalender	33 hari kalender	32 hari kalender	24 hari kalender	–	–	–	–	–
23	D21	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Siber Persentase Insiden Keamanan Siber yang Dapat Diatasi terhadap Total Insiden Keamanan Siber yang Terjadi	85%	92%	95%	97%	100%	96%	–	–	–	–	–
24	D22	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan informasI Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi terhadap Total Insiden Keamanan Informasi yang Terjadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	–	–	–	–	–
25	P1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pemutakhiran dan Inovasi Hasil Perekayasaan Keamanan Siber dan Sandi Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi	33%	50%	50%	60%	66,7%	33,33%	–	–	–	–	–
	BSSN	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional Indeks Keamanan Informasi (IKAMINFO)	0,75	0,83	0,83	0,87	0,9	0,83	–	–	–	–	–
IKAMINFO › Maturitas Penyelenggaraan Persandian (MSANDI) 2 IKU unit kerja
26	D31	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintah Pusat Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian Sektor Pemerintah Pusat	2,3	2,4	3,51	3,6	3,8	2,36	–	–	–	–	–
27	D32	Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintah Daerah Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian Sektor Pemerintah Daerah	3	3,4	3,51	3,55	3,6	3,32	–	–	–	–	–
IKAMINFO › Penanganan insiden keamanan informasi melalui operasi kriptografi dan keamanan sinyal (IKC) 1 IKU unit kerja
28	D23	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Informasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal terhadap Total Insiden Keamanan Informasi yang Terjadi	85%	91%	90%	95%	100%	100%	–	–	–	–	–
IKAMINFO › Pemanfaatan rekomendasi hasil analisis sinyal terhadap deteksi sinyal (SIGINT) 1 IKU unit kerja
29	D23	Tersedianya Rekomendasi Hasil Analisis Sinyal Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Sinyal terhadap Deteksi Sinyal	80%	85%	90%	93%	95%	100%	–	–	–	–	–
	BSSN	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional Indeks Reformasi Birokrasi BSSN	90,55	91,22	93,31	94,12	95,29	89,5	–	–	–	–	–
Indeks Reformasi Birokrasi BSSN 1 IKU unit kerja
30	SU	Meningkatnya Hasil Pelaksanaan RB General Nilai RB General BSSN	83,06	83,73	85,82	86,62	87,8	81,34	–	–	–	–	–