Langsung ke konten utama

Renstra BSSN 2025–2029

Periode 2025–2029

Visi BSSN

BSSN Menjadi PERISAI bagi Keamanan Siber dan Sandi Negara dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi BSSN

  1. Mengoptimalkan ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional
  2. Meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat
Unit Pengelola
Eselon II
Matriks Target Kinerja Renstra
74 indikator · 53 sasaran
No Unit Pengelola Kode Sasaran Sasaran Kegiatan Kode Indikator Indikator Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029
1
Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Terkait Pengelolaan Strategi Keamanan Siber Nasional IKK 1.1 Persentase Kerja Sama Terkait Pengelolaan Strategi Keamanan Siber Nasional yang Ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95%
2
Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Terkait Pengelolaan Strategi Keamanan Siber Nasional IKK 1.2 Persentase Peran Aktif BSSN dalam Kegiatan Internasional Bidang Keamanan Siber dan Sandi – 85% 90% 95% 96%
3
Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
SK 2 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Strategi Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Persentase Kebijakan yang Diterapkan terhadap Total Kebijakan Strategi Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan 75% 80% 85% 90% 95%
4
Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber Nasional IKK 1.1 Persentase Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber Nasional yang Ditindaklanjuti – 100% 85% 90% 95%
5
Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi
SK 2 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Persentase Kebijakan yang Diterapkan terhadap Total Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan 75% 100% 85% 90% 95%
6
Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan Teknologi Keamanan Siber Nasional IKK 1.1 Persentase Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan Teknologi Keamanan Siber Nasional yang Ditindaklanjuti 75% 100% 85% 90% 95%
7
Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
SK 2 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Persentase Kebijakan yang Diterapkan terhadap Total Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan 75% 80% 85% 90% 95%
8
Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan SDM Keamanan Siber Nasional IKK 1.1 Persentase Kerja Sama Terkait Pengelolaan Kebijakan SDM Keamanan Siber Nasional yang Ditindaklanjuti – 100% 85% 90% 95%
9
Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi
SK 2 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Persentase Kebijakan yang Diterapkan terhadap Total Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang Ditetapkan 75% 80% 85% 90% 95%
10
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Operasi Keamanan Siber IKK 1.1 Persentase Kerja Sama Operasi Keamanan Siber yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
11
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 2 Meningkatnya Respon PSE terhadap Potensi Gangguan Keamanan Siber Risiko Tinggi IKK 2.1 Persentase PSE yang Merespon Notifikasi Potensi Gangguan Keamanan Siber Risiko Tinggi terhadap Total PSE yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Risiko Tinggi (Vulnerable) 80% 85% 90% 95% 100%
12
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 3 Meningkatnya Akurasi Deteksi Ancaman Gangguan Keamanan Siber IKK 3.1 Persentase Hasil Deteksi Ancaman Keamanan Siber yang Tervalidasi Benar 80% 84% 84% 86% 88%
13
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 4 Meningkatnya Keberhasilan Pencegahan Potensi Ancaman Keamanan Siber dan Keamanan Informasi IKK 4.1 Persentase Terjadinya Potensi Ancaman Keamanan Siber yang Berkembang Menjadi Insiden terhadap Total Potensi Ancaman Keamanan Siber yang Terdeteksi 85% 92% 95% 97% 100%
14
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 5 Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Siber IKK 5.1 Rata-Rata Waktu yang Dibutuhkan dalam Memulihkan Insiden Keamanan Siber 36 35 34 33 32
15
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 5 Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Siber IKK 5.2 Persentase Insiden Keamanan Siber yang Dapat Diatasi terhadap Total Insiden Keamanan Siber yang Terjadi 85% 92% 95% 97% 100%
16
Direktorat Operasi Keamanan Siber
SK 6 Terlindunginya Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dari Serangan Siber IKK 6.1 Persentase IIV yang Terlindungi terhadap Total IIV yang Telah Ditetapkan oleh Sektor 70% 90% 74% 76% 78%
17
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi IKK 1.1 Persentase Kerjasama Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Ditindaklanjuti – 100% 100% 100% 100%
18
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Keamanan Siber IKK 2.1 Persentase Masyarakat dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal "Baik" 2,8% 80% 3% 3,1% 3,2%
19
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
SK 5 Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda (IPPD) terhadap Peraturan Perundang Undangan Terkait Domain Keamanan SPBE IKK 5.1 Rata-Rata Nilai SPBE K/L/Pemda untuk Domain Arsitektur Keamanan SPBE 85% 100% 100% 100% 100%
20
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
SK 6 Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan informasI IKK 6.1 Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi terhadap Total Insiden Keamanan Informasi yang Terjadi 100% 100% 100% 100% 100%
21
Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
SK 7 Meningkatnya Kepatuhan PSE terhadap Regulasi dan Standar Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik IKK 7.1 Persentase Sistem Elektronik yang Memenuhi Kategori “Patuh” terhadap Total Sistem Elektronik yang Didaftarkan – 80% 83% 86% 89%
22
Direktorat Operasi Sandi
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Operasi Sandi IKK 1.1 Persentase Kerjasama Operasi Sandi yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
23
Direktorat Operasi Sandi
SK 2 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Operasi Deteksi Sinyal IKK 2.1 Persentase Kerjasama Operasi Deteksi Sinyal yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
24
Direktorat Operasi Sandi
SK 3 Meningkatnya Respon PSE Terkait Penerapan Kriptografi terhadap Potensi Gangguan Keamanan Informasi Risiko Tinggi IKK 3.1 Persentase PSE yang Merespon Notifikasi Terkait Penerapan Kriptografi dalam Mengantisipasi Potensi Gangguan Keamanan Informasi Risiko Tinggi terhadap Total PSE yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Risiko Tinggi (Vulnerable) 85% 90% 90% 95% 100%
25
Direktorat Operasi Sandi
SK 4 Meningkatnya Efektifitas Penerapan Kriptografi dalam Mencegah Keberhasilan Serangan Siber IKK 4.1 Persentae Penerapan Kriptografi yang Efektif Menjamin Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik terhadap Total Insiden Siber yang Terjadi 100% 100% 100% 100% 100%
26
Direktorat Operasi Sandi
SK 5 Meningkatnya Efektifitas Penanganan Insiden Keamanan Informasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal IKK 5.1 Persentase Insiden Keamanan Informasi yang Dapat Diatasi melalui Operasi Kriptografi dan Keamanan Sinyal terhadap Total Insiden Keamanan Informasi yang Terjadi 85% 91% 90% 95% 100%
27
Direktorat Operasi Sandi
SK 6 Tersedianya Rekomendasi Hasil Analisis Sinyal IKK 6.1 Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Sinyal terhadap Deteksi Sinyal 80% 85% 90% 93% 95%
28
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintahan Pusat IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Pemerintahan Pusat 2,51 2,79 3,51 3,60 3,80
29
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintahan Pusat IKK 1.2 Nilai Kematangan Persandian Penyelenggara Persandian PSE Pemerintahan Pusat 2,3 2,4 3,51 3,60 3,80
30
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman K/L terhadap Keamanan Siber IKK 2.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah Pusat yang Ditindaklanjuti 75% 96,36% 85% 90% 95%
31
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman K/L terhadap Keamanan Siber IKK 2.2 Persentase PSE Sektor Pemerintah Pusat dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber Kategori Minimal Baik 2,8% 85% 3% 3,1% 3,2%
32
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber dan Sandi PSE Sektor Pemerintahan Daerah IKK 1.2 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintahan Daerah 2,77 2,95 3.51 3.55 3.60
33
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
SK 2 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah Daerah IKK 2.1 Nilai Kematangan Persandian Penyelenggara Persandian PSE Sektor Pemerintahan Daerah 3 3,4 3,51 3,55 3,6
34
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
SK 3 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pemda terhadap Keamanan Siber IKK 3.1 Persentase PSE Sektor Pemerintah Daerah dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal Baik 2,6% 80% 2,8% 2,9% 3%
35
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
SK 4 Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah Daerah IKK 4.1 Persentase Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber PSE Sektor Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti – 90% 85% 90% 95%
36
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pembangunan Manusia IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Pembangunan Manusia 2,51 2,55 3.20 3.30 3.40
37
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman PSE Sektor Pembangunan Manusia terhadap Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Persentase PSE Sektor Pembangunan Manusia dengan Indeks Kesadaran Keamanan Siber dengan Kategori Minimal "Baik" 2,6% 77,3% 2,8% 2,9% 3%
38
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
SK 3 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pembangunan Manusia IKK 3.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pembangunan Manusia yang Ditindaklanjuti 100% 100% 85% 90% 95%
39
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.60 2.80 3.10 3.30 3.51
40
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata
SK 3 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata IKK 3.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata yang Ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95%
41
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Keamanan Siber IKK 2.1 Indeks Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Keamanan Siber 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01
42
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Energi, Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, Pangan, dan Kehutanan IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Energi, Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, Pangan, dan Kehutanan 2.60 2.70 2.80 2.90 3.51
43
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam
SK 2 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam IKK 2.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Energi dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95%
44
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam
SK 3 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Energi, Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air, Pangan dan Kehutanan terhadap Keamanan Siber IKK 3.1 Indeks Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Usaha Sektor Energi, Sumber Daya Mineral, Pangan dan Kehutanan terhadap Keamanan Siber 2.60 2.70 2.80 2.90 3.01
45
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik 2.60 2.70 2.80 2.90 3.51
46
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman PSE Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik terhadap Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Indeks Pengetahuan dan Pemahaman PSE Sektor TIK, Media, Transportasi serta Logistik terhadap Keamanan Siber dan Sandi 2.60 2.70 2.80 2.90 3.01
47
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi
SK 3 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor TIK, Media dan Transportasi serta Logistik IKK 3.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber PSE Sektor TIK, Media dan Transportasi serta Logistik yang Ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95%
48
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri
SK 1 Meningkatnya Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi IKK 1.1 Nilai Kematangan Keamanan Siber PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi 2.60 2.70 2.80 3.10 3.51
49
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri
SK 2 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi terhadap Keamanan Siber dan Sandi IKK 2.1 Indeks Pengetahuan dan Pemahaman PSE Sektor Industri dan Jasa Konstruksi terhadap Keamanan Siber dan Sandi 2.60 2.70 2.80 2.90 3.01
50
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri
SK 3 Meningkatnya Kualitas Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Industri dan Jasa Konstruksi IKK 3.1 Persentase Kerjasama Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Industri dan Jasa Konstruksi yang Ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95%
51
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.1 Nilai SAKIP 70,01 71,15 72,50 74,00 75,35
52
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.2 Indeks Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100
53
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 96,30 96,50 96,75 97,00 97,25
54
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.4 Capaian Prioritas Nasional 100 100 100 100 100
55
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.5 Capaian IKU 100 100 100 100 100
56
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan. Pengelolaan Kinerja. dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.6 Opini BPK – WTP – – –
57
Biro Perencanaan dan Keuangan
SK 1 Meningkatnya Perencanaan. Pengelolaan Kinerja. dan Keuangan yang Andal dan Profesional IKK 1.7 Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan 88 91 90 91 92
58
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 1 Terwujudnya Penyederhanaan Birokrasi serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BSSN IKK 1.1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 100% 100% 100% 100% 100%
59
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 2 Meningkatnya Pengelolaan ASN BSSN secara Profesional dan Komprehensif IKK 2.1 Indeks Sistem Merit 333 333 374 374 389
60
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 2 Meningkatnya Pengelolaan ASN BSSN secara Profesional dan Komprehensif IKK 2.2 Indeks BerAKHLAK 79,13 80,75 81,75 83,38 84,38
61
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 2 Meningkatnya Pengelolaan ASN BSSN secara Profesional dan Komprehensif IKK 2.3 Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Organisasi dan SDM 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8
62
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 1 Terwujudnya Penyederhanaan Birokrasi serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BSSN IKK 1.2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 4 4 5 5 5
63
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
SK 1 Terwujudnya Penyederhanaan Birokrasi serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BSSN IKK 1.3 Rencana Aksi Pembangunan RB General 2,75 2,75 2,79 2,81 2,83
64
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum 97.52 98,7 97.54 97.55 97.56
65
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan 66.00 89,8 66.50 66.50 67.00
66
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip 83.80 90,8 88.00 90.10 92.20
67
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.4 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 75.25 75,25 75.50 76.00 76.00
68
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.5 Indeks Pelayanan Publik 4.55 4,02 4.75 4.90 4.90
69
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan. Reformasi Hukum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 4 4 5 5 5
70
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan. Reformasi Hukum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.7 Survey Kepuasan Masyarakat 90,19 89,3 90,5 91 91
71
Biro Hukum dan Komunikasi Publik
SK 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan. Reformasi Hukum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kearsipan yang Andal dan Profesional IKK 1.8 Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal Biro Hukum dan Komunikasi Publik 87 89,03 89 90 91
72
Biro Umum
SK 1 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan BMN serta Layanan Umum BSSN IKK 1.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan 86,20 91,2 86,60 86,80 87,00
73
Biro Umum
SK 1 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan BMN serta Layanan Umum BSSN IKK 1.2 Indeks Pengelolaan Aset 3,64 3,65 3,66 3,67 3,68
74
Biro Umum
SK 1 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan BMN serta Layanan Umum BSSN IKK 1.3 Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Internal 86,0 88,5 87,0 87,5 88,0